lintaspriangan.com, BERITA KOTA BANJAR. Pemangkasan Tunjangan DPRD Kota Banjar menandai satu hal penting dalam pengelolaan keuangan daerah: krisis fiskal mulai diperlakukan sebagai kenyataan bersama, bukan sekadar beban birokrasi di level bawah. Ketika ASN dan P3K lebih dulu merasakan penyesuaian lewat pemotongan TPP, langkah serupa terhadap pimpinan DPRD Banjar menjadi sinyal bahwa kebijakan efisiensi tidak berhenti pada barisan yang paling lemah.
Keputusan ini memang belum menyentuh seluruh anggota dewan. Namun secara politik dan moral, ia sudah membuka pintu diskusi yang selama ini cenderung dihindari: sejauh mana wakil rakyat bersedia ikut merasakan konsekuensi krisis yang juga menimpa rakyat dan aparatur yang mereka wakili. Dalam konteks ini, pemangkasan tunjangan bukan semata soal angka, melainkan soal keteladanan.
Di tengah situasi darurat fiskal, publik Kota Banjar tentu berhak bertanya lebih jauh. Jika pimpinan DPRD sudah mengalami pemangkasan signifikan, apakah keadilan fiskal akan berhenti di situ, atau justru dilanjutkan ke seluruh anggota DPRD? Pertanyaan ini menjadi relevan, mengingat kebijakan efisiensi telah lebih dulu menyasar penghasilan ASN dan P3K tanpa banyak ruang tawar.
“Supaya berkeadilan, seharusnya anggota DPRD pun dikurangi tunjangannya, malahan seharusnya inisiatif itu datang dari mereka sendiri,” tegas Mantan Wakil Wali Kota Banjar, drg. Darmadji Prawirasetia, Kamis (15/1/2026), sebagaimana dilansir Jabar Ekspres.
Banjar kini berada di titik penting. Apa yang terjadi bukan sekadar penyesuaian anggaran, melainkan ujian sense of crisis para pengambil keputusan. Dan dari Kota Banjar, pertanyaan yang sama bergema ke daerah lain: ketika tunjangan DPRD dipangkas di satu kota, apakah wilayah lain masih akan berdiri di luar lingkaran pengorbanan?
Halaman berikutnya: Besaran Tunjangan DPRD Kota Banjar
