lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2025, ratusan warga lansia mendapat dukungan yang secara langsung bisa mereka rasakan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya, Senin (01/12/2025), dan dihadiri langsung oleh Bupati Tasikmalaya, H. Cecep Nurul Yakin.
Dalam sambutannya, Bupati Cecep menekankan bahwa DBHCHT bukan sekadar dana rutin yang dialokasikan pemerintah pusat, tetapi memiliki peran penting dalam mendukung program pembangunan daerah. Selain sektor kesehatan dan pemberdayaan ekonomi, dana ini diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat yang masuk kategori rentan. BLT Lansia menjadi salah satu bentuk konkritnya.
“Pemanfaatan DBHCHT tidak hanya diarahkan untuk aspek kesehatan dan pemberdayaan ekonomi, tetapi juga untuk perlindungan sosial yang sifatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Bupati Cecep dalam sambutannya. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari DBHCHT digunakan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi penerima.
BLT untuk Dukungan Sosial yang Tepat Guna
Penyaluran BLT dari cukai ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam menunjukkan kehadiran negara di tengah masyarakat. Dalam konteks daerah seperti Kabupaten Tasikmalaya, keberadaan bantuan tunai langsung memiliki dampak yang signifikan, terutama bagi warga lansia yang sudah tidak produktif namun masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.
Bupati Cecep menegaskan bahwa program ini bukan sekadar penyaluran bantuan rutin. “Program ini bukan sekadar penyaluran bantuan, tetapi juga merupakan bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat,” ungkapnya dengan nada tegas. Menurutnya, pemerintah tidak hanya memberi perhatian pada aspek pembangunan fisik, tetapi juga terus memperkuat fondasi sosial agar masyarakat yang rentan tetap terlindungi.
Selain itu, melalui kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan bersamaan dengan penyaluran BLT, pemerintah ingin memastikan bahwa aparatur di tingkat kecamatan dan desa memahami mekanisme penyaluran bantuan, pelaporan, dan evaluasi. Langkah ini diharapkan mampu meminimalkan kesalahan data serta memastikan bantuan tersampaikan kepada pihak yang benar-benar berhak.
Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial PPKBP3A Kabupaten Tasikmalaya, Sekretaris Dinas Sosial, Kepala Bidang Dinsos, para camat, serta kasi kesejahteraan sosial se-Kabupaten Tasikmalaya. Kehadiran mereka bukan hanya formalitas, tetapi menunjukkan bahwa proses penyaluran bantuan ini adalah kerja kolaboratif yang memerlukan sinergi lintas sektor.
Pemerintah daerah juga berharap agar perangkat kecamatan dan desa dapat menjalankan tugasnya secara optimal, terutama dalam hal validasi data penerima. Akurasi data menjadi kunci agar bantuan tidak salah sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai regulasi yang berlaku. Proses pendataan dan verifikasi yang ketat menjadi bagian penting dalam memastikan BLT diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya transparansi. Dalam berbagai kesempatan, Bupati Cecep selalu menyoroti bahwa penggunaan DBHCHT harus dapat dipertanggungjawabkan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Ia berharap bahwa penyaluran BLT ini dapat menjadi contoh praktik baik yang terus diperbaiki dari waktu ke waktu.
Dengan tersalurkannya bantuan ini, pemerintah daerah ingin masyarakat merasakan bahwa negara hadir melalui kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan warga. Tasikmalaya, seperti daerah lainnya, tengah memperkuat sistem perlindungan sosialnya, dan BLT menjadi salah satu instrumen yang cukup signifikan dalam mengurangi beban hidup warga lanjut usia yang bergantung pada dukungan pemerintah.
Penyaluran BLT dari dana cukai ini kembali mengingatkan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara soal infrastruktur, tetapi juga tentang memastikan masyarakat yang paling rentan tetap terlindungi. Pemerintah berharap program ini berjalan berkelanjutan, tepat guna, dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga. (AS)