lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Upaya memperkuat pengawasan pemilu di Ciamis terus menjadi perhatian serius. Bawaslu Kabupaten Ciamis menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu di Hotel Tiara pada Sabtu (27/9/2025). Kegiatan ini mempertemukan pemerintah daerah, partai politik, organisasi kepemudaan, pramuka, akademisi, dan tokoh masyarakat. Semua hadir dengan satu tujuan, yaitu menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.
Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa Barat, Widodo Wuryanto, menekankan pentingnya dukungan lintas sektor. Ia menyebut Bawaslu tidak bisa mengawal pemilu sendirian.
“Mustahil Bawaslu bekerja optimal tanpa dukungan semua pihak. Kami berharap pengawasan pemilu di Ciamis semakin kuat, adil, dan terbuka,” kata Widodo.
Selain itu, Widodo menyoroti dinamika politik nasional. Menurutnya, rencana pemisahan Pemilu dan Pilkada 2029 bisa menimbulkan tantangan baru. Oleh karena itu, pengawas pemilu di daerah harus memperkuat kelembagaan sejak dini agar demokrasi tetap terjaga.
Sinergi Jadi Fondasi Demokrasi
Ketua Bawaslu Ciamis, Jajang Miftahudin, menilai acara ini sebagai langkah penting untuk menyatukan strategi menghadapi pemilu mendatang. Ia menegaskan bahwa jika Pemilu dan Pilkada 2029 benar-benar dipisah, maka kerja pengawasan akan jauh lebih kompleks.
“Mulai sekarang kita wajib membangun sinergi dengan semua stakeholder agar pengawasan berjalan efektif,” ujarnya.
Jajang menekankan bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tanggung jawab Bawaslu. Masyarakat, partai politik, pemerintah daerah, lembaga legislatif, hingga akademisi harus ikut serta. Menurutnya, demokrasi tidak lahir dari kerja sepihak. Karena itu, semua pihak perlu menjunjung integritas, menolak politik transaksional, serta mengedepankan partisipasi publik.
“Hanya dengan cara itu kita bisa menghadirkan demokrasi yang benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat,” tegasnya.
Fokus pada SDM dan Partisipasi Publik
Koordinator Sekretariat Bawaslu Ciamis sekaligus Ketua Panitia, Fitri Lisnawati, menjelaskan tujuan utama kegiatan ini. Ia menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas SDM pengawas pemilu sekaligus memperluas jejaring dengan stakeholder eksternal.
Fitri merinci lima fokus utama penguatan kelembagaan, yaitu:
- Penyelenggara Pemilu – meningkatkan profesionalitas, integritas, dan kemampuan manajerial.
- Legislatif (DPR/DPRD) – memberikan masukan faktual terkait regulasi pemilu.
- Organisasi Pemantau & Masyarakat Sipil – mendorong pengawasan partisipatif dan edukasi publik.
- Akademisi – menghadirkan kajian berbasis data untuk evaluasi pemilu.
- Masyarakat & Pemilih – memperluas kesadaran akan pentingnya partisipasi menjaga demokrasi.
Di sisi lain, Fitri menegaskan bahwa pengawasan pemilu di Ciamis harus menjadi gerakan bersama. Ia menyebut penguatan kelembagaan sebagai investasi demokrasi. “Dengan kolaborasi lintas sektor, kita bisa memastikan Pemilu dan Pilkada mendatang berlangsung jujur, adil, dan berintegritas,” jelasnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan akademisi dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI sebagai narasumber. Mereka membahas tantangan regulasi, strategi menghadapi pemilu serentak, serta pentingnya partisipasi publik.
Pada akhirnya, acara tersebut memperlihatkan bahwa menjaga kualitas demokrasi tidak cukup dengan slogan. Justru, kerja sama nyata dari seluruh elemen masyarakatlah yang akan menentukan keberhasilan. Melalui sinergi, Ciamis berharap mampu menjadi contoh daerah dengan pengawasan pemilu yang kuat, berintegritas, dan dipercaya rakyat. (NID)