lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Fenomena pemasangan spanduk bernada kritis di pagar Balai Kota Tasikmalaya kembali mencuri perhatian publik. Spanduk-spanduk tersebut tidak lagi berdiri sebagai kritik insidental, melainkan mencerminkan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap pola komunikasi dan kehadiran pimpinan daerah dalam merespons aspirasi publik.
Dalam beberapa waktu terakhir, Balai Kota Tasikmalaya berulang kali menjadi lokasi munculnya spanduk protes. Sejumlah media lokal memberitakan, spanduk itu berisi sindiran tajam terhadap Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, mulai dari kritik soal minimnya dialog langsung dengan warga dan mahasiswa, hingga polemik kebijakan tata ruang seperti pembangunan lapangan padel di kawasan RS Hermina yang disorot karena dinilai bermasalah secara lingkungan dan aset daerah.
Fenomena spanduk di Balai Kota Tasikmalaya tersebut dinilai bukan sekadar ekspresi kemarahan sesaat, melainkan sinyal adanya jarak yang belum terjembatani antara pemerintah kota dan masyarakat.
Pandangan serupa disampaikan Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tasikmalaya, Galih Mauladin.
Dalam wawancara pada Selasa malam (03/02/2026), Galih menilai maraknya spanduk kritis tersebut tidak bisa dilepaskan dari pola komunikasi pemerintah kota yang dinilai belum memberi ruang dialog langsung secara memadai.
Ia mengatakan, ketika aspirasi masyarakat dan mahasiswa tidak direspons oleh pimpinan daerah, berbagai dinamika berpotensi muncul. Mulai dari kekecewaan, tumbuhnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah, meningkatnya aksi protes, hingga lahirnya gerakan-gerakan sosial di luar jalur formal.
“Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, eskalasi pasti akan ada dan jumlahnya semakin banyak,” ujar Galih.
Baca Berita Tasikmalaya lainnya: 5 Masalah Krusial dalam 1 Tahun Kepemimpinan Viman
Menurutnya, fenomena spanduk yang berulang kali muncul di Balai Kota merupakan bentuk kritik yang lahir karena saluran komunikasi formal tidak berjalan optimal. Kritik visual itu, kata dia, menjadi cara publik menyuarakan keresahan ketika ruang dialog tidak tersedia.
Dalam konteks pencegahan eskalasi, Galih menegaskan bahwa kehadiran langsung wali kota memiliki peran yang sangat penting. Ia menilai, perwakilan birokrasi tidak cukup jika tidak disertai kehadiran nyata pimpinan daerah sebagai pengambil keputusan tertinggi.
“Kehadiran wali kota harus ada dan terlihat, terutama ketika masyarakat dan mahasiswa secara langsung meminta dialog. Itu penting untuk mencegah eskalasi,” katanya.
Baca Berita Tasikmalaya lainnya: Ada Oknum Pejabat PNS Kota Tasikmalaya Doyan Main Proyek
Ia juga menilai, sikap diam atau menghindar justru berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan publik. Kondisi inilah yang kemudian memicu munculnya berbagai ekspresi kritik di ruang publik, termasuk pemasangan spanduk di pagar Balai Kota Tasikmalaya.
Bersambung ke Halaman 2 → Jangan Paksa Eskalasi Membesar