Jangan Paksa Eskalasi Membesar
Langkah paling sederhana yang dapat dilakukan pemerintah kota, menurut Galih, adalah hadir secara langsung dan membuka ruang dialog yang nyata. Bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan.
“Ini bukan soal omon-omon, dan bukan pula semata soal ketidakpercayaan kepada pihak yang diwakilkan. Yang dibutuhkan adalah rangkulan, penegasan, serta jaminan dan garansi langsung dari pimpinan daerah,” tegasnya.
Baca Berita Tasikmalaya lainnya: Spanduk Ini Muncul di Balai Kota, Ada Apa dengan Wali Kota Tasikmalaya?
Ia menjelaskan, kehadiran langsung kepala daerah penting untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti di tingkat birokrasi, melainkan benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang seirama di seluruh jajaran pemerintahan.
Galih menilai, jika pola komunikasi yang ada saat ini tidak segera diperbaiki, maka risiko eskalasi akan semakin terbuka. Spanduk-spanduk bernada kritis yang kembali bermunculan, menurutnya, bisa menjadi penanda awal dari meningkatnya ketegangan antara pemerintah dan masyarakat.
Sejumlah pemberitaan media lokal menyebutkan, pemasangan spanduk di Balai Kota Tasikmalaya telah terjadi lebih dari satu kali dengan isu yang berbeda-beda. Mulai dari kritik terhadap kehadiran kepala daerah dalam merespons aksi mahasiswa, hingga sorotan terhadap kebijakan pembangunan yang dinilai minim partisipasi publik. Pola berulang ini memperkuat dugaan bahwa kritik tersebut bukan bersifat sporadis.
Dalam konteks itu, Galih menyampaikan pesan peringatan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya agar fenomena tersebut tidak dianggap sepele.
Menurutnya, keterlambatan merespons aspirasi publik justru berpotensi memperbesar persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan melalui dialog sejak awal.
“Jangan paksa eskalasi membesar. Hadir dan dengarkan sejak sekarang,” pungkasnya. (AS)
