lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Setelah cukup lama berjalan tanpa pimpinan definitif, Inspektorat Kota Tasikmalaya kini resmi memiliki inspektur baru. Pelantikan ini seharusnya menjadi titik balik bagi lembaga pengawasan internal pemerintah daerah. Namun bagi kalangan aktivis, momentum ini sekaligus menjadi ujian awal: apakah Inspektorat akan benar-benar bergerak, atau kembali tenggelam dalam rutinitas administratif?
Sorotan tersebut menguat seiring mencuatnya berbagai informasi yang selama ini beredar di ruang publik tentang perilaku menyimpang oknum ASN. Mulai dari main proyek, nikah siri hingga indikasi-indikasi korupsi yang sudah benar-benar telanjang, tetapi sama sekali tidak mendapatkan tindakan.
Aktivis Albadar Institute, Diki Samani, menyebut kehadiran inspektur baru semestinya mengakhiri alasan klasik lemahnya pengawasan.
“Sekarang komandannya sudah ada. Artinya, tidak ada lagi alasan Inspektorat pasif. Justru ini momentum untuk membuktikan bahwa fungsi pengawasan internal benar-benar berjalan,” ujar Diki.
Menurut Diki, pihaknya telah melakukan penelusuran informasi dari berbagai sumber. Penelusuran tersebut dilakukan ke lingkungan kerja ASN yang bersangkutan, ke kalangan pengusaha, hingga ke jejaring pertemanan ketika yang bersangkutan menempuh kuliah. Hasilnya, kata dia, menunjukkan fakta-fakta yang seharusnya jadi pekerjaan inspektorat.
“Dari sumber yang berbeda, informasinya seragam. Ada ASN yang sudah lama dikenal ‘main proyek’. Ini bukan cerita satu-dua orang, tapi informasi yang berulang,” ungkapnya.
Selain dugaan keterlibatan oknum ASN dalam proyek, Diki juga menyebut adanya informasi lain yang patut didalami. Di antaranya dugaan praktik nikah siri pejabat. Ada juga oknum ASN yang kabarnya gemar mengkonsumsi minuman keras, padahal bertugas di wilayah yang selama ini dikenal sebagai kota santri.
“Bukan sekadar masalah penegakan aturan, ASN itu wajah pemerintah. Kalau dibiarkan, kepercayaan publik yang dipertaruhkan,” kata Diki.
Sorotan yang lebih serius, lanjut dia, mengarah pada dugaan korupsi dan persekongkolan anggaran. Beberapa praktik yang disorot antara lain belanja alat tulis kantor (ATK) yang manipulatif, kegiatan fiktif yang menyerap anggaran, serta indikasi kerja sama tidak sehat antara penyedia dan penyelenggara kegiatan di sejumlah perangkat daerah.
Isu-isu tersebut, menurut Diki, sudah muncul ke permukaan. Namun pengawasan kerap dianggap tertinggal, bahkan nyaris tak terdengar.
Di tengah kondisi itu, pelantikan inspektur baru dinilai sebagai momen krusial. Publik kini menunggu apakah pengawasan akan bertransformasi menjadi lebih aktif dan responsif.
➡️ Lanjut ke Halaman 2: Albadar Institute Akan Datangi Kantor Inspektorat
