lintaspriangan.com. BERITA TASIKMALAYA. Gaspol, Pemerintah Kota Tasikmalaya bergerak cepat mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Bungursari.
Lokasi tersebut resmi menjadi salah satu titik prioritas setelah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah, melakukan peninjauan langsung ke lapangan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Jumat (17/4/2026).
Dari dua opsi yang ditawarkan pemerintah pusat, Pemerintah Kota Tasikmalaya memilih lahan seluas 7 hektare. Pertimbangannya untuk memastikan ketersediaan fasilitas yang lengkap, tidak hanya ruang kelas, tetapi juga ruang terbuka serta sarana olahraga. Selain itu, luas lahan dinilai mampu mengoptimalkan penyerapan anggaran dari pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai Rp300 miliar.
Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah, menyampaikan Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang bertujuan memperluas dan memeratakan akses pendidikan.
“Untuk pembangunannya akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dengan melibatkan masyarakat sekitar sehingga turut memberikan dampak pada pemberdayaan ekonomi lokal,” jelasnya.
Dari delapan calon lokasi yang diusulkan, Bungursari menjadi pilihan utama. Kawasan tersebut dinilai paling memenuhi kriteria karena memiliki kontur lahan yang relatif datar, risiko bencana yang rendah, serta bukan merupakan lahan sawah produktif sehingga tidak mengganggu ketahanan pangan.
Tanpa menunggu lama, Sekretaris Daerah langsung membagi tugas kepada perangkat daerah terkait. Bappeda ditugaskan sebagai koordinator perencanaan, Dinas PUPR menangani aspek teknis, serta Dinas Lingkungan Hidup mengawal dokumen persyaratan lingkungan.
Sementara itu, urusan sertifikat dan legalitas lahan ditangani oleh Bagian Aset bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Baca Juga : Pengurus Baru IKAPTK Tasikmalaya Dilantik, Apa Targetnya?
Perwakilan Kementerian PUPR, Dendy, mengingatkan Pemerintah Kota Tasikmalaya masih memiliki pekerjaan rumah besar, yakni menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi secepatnya.
“Dokumen legalitas lahan, perizinan lingkungan, hingga aspek teknis seperti AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta kesesuaian rencana tata ruang harus dipenuhi secara lengkap,” tegasnya.
Pasalnya, kata Dendy target pelaksanaan proyek cukup ketat. Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, pembangunan ditargetkan rampung dalam waktu kurang dari satu tahun. Oleh karena itu, kecepatan dan kesiapan menjadi kunci utama.
Dengan konsep lahan seluas 7 hektare, Sekolah Rakyat di Bungursari dirancang bukan sekadar sebagai sekolah biasa. Berbagai fasilitas akan disiapkan, mulai dari lapangan olahraga, ruang aktivitas siswa, hingga sarana pendukung lainnya. (DH)