lintaspriangan com. BERITA TASIKMALAYA. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mempertegas perannya dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Tasikmalaya, Dr. H. Cecep Nurul Yakin, di Pendopo Baru. Kamis, (16/04/2026)
apat tersebut diikuti koordinator kecamatan SPPG serta perwakilan yayasan dan mitra pelaksana dari berbagai wilayah. Forum ini menjadi langkah konsolidasi awal untuk memastikan program MBG berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati Cecep menyampaikan keterlibatan pemerintah daerah dalam program MBG mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.
Ia menyebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengawal pelaksanaan program, mulai dari aspek perizinan, pengawasan, hingga dampak sosial dan ekonomi.
“Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga pengawas agar program ini berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan, Cecep mengungkapkan Pemkab Tasikmalaya akan membentuk tujuh satuan tugas (satgas) MBG. Satgas ini bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program, memastikan standar operasional dipatuhi, serta mengantisipasi potensi kendala di lapangan.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan menunjuk paguyuban mitra sebagai penghubung antara pelaksana program dengan pemerintah, guna memperlancar distribusi dan operasional kegiatan.
Dalam upaya meningkatkan transparansi dan pengawasan, Pemkab Tasikmalaya menyiapkan sistem informasi terintegrasi secara real time. Sistem tersebut akan dilengkapi dengan pemasangan CCTV di setiap dapur MBG yang terhubung langsung ke Command Center.
“Dengan sistem ini, seluruh proses dapat dipantau secara langsung. Ini bagian dari upaya menjaga kualitas, keamanan, dan akuntabilitas program,” kata Cecep.
Lebih lanjut Bupati juga menekankan pentingnya percepatan perizinan bagi mitra pelaksana, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta persetujuan teknis lingkungan.
“Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai regulasi,” ucapnya
Baca Juga : Gembira Siswa di Tasikmalaya Sambut Kursi Baru dari CSR.
Di sisi lain, Cecep menambahkan Pemkab Tasikmalaya akan mendorong penyediaan saluran pengaduan masyarakat, memperkuat pengawasan keamanan pangan, serta melakukan mitigasi terhadap potensi kejadian menonjol selama pelaksanaan program.
Tak hanya itu, program MBG juga diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan penggunaan produk lokal.
Pemerintah daerah juga memastikan perlindungan tenaga kerja melalui kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Program ini harus memberikan efek berganda, tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan melindungi para pekerja,” ujar Cecep.
Tidak lupa Cecep mengingatkan seluruh pihak untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta membangun komunikasi publik yang baik agar program dapat berjalan optimal dan mendapat dukungan luas dari masyarakat.
