lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Polemik rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya belum mereda. Setelah sebelumnya muncul kritik ihwal dugaan lemahnya penerapan sistem merit dalam penempatan jabatan, kini redaksi Lintas Priangan kembali menerima pesan dari sejumlah PNS melalui WhatsApp dan email. Intinya, mereka mengaku sepakat dengan pemberitaan sebelumnya yang menyebut rotasi pejabat tersebut sarat kepentingan dan jauh dari asas objektivitas.
Baca berita sebelumnya:
3 Orang PNS Kota Tasikmalaya Meragukan Implementasi Sistem Merit
“Percayalah, banyak yang bicara di internal. Tapi tidak semua berani,” demikian salah satu isi pesan yang diterima redaksi. Pengirimnya meminta identitas dirahasiakan demi keamanan posisinya sebagai ASN.
Beberapa PNS lain juga menyebut bahwa rotasi yang dilakukan baru-baru ini dinilai hanya sebagai “permainan” yang sudah diatur sejak jauh hari. Mereka menilai kinerja dan rekam jejak tidak menjadi dasar utama dalam promosi maupun penggeseran posisi pejabat.
Banyak ASN Berprestasi Justru Tergeser
Sebagaimana diberitakan Lintas Priangan sebelumnya, keraguan terhadap sistem merit dalam rotasi pejabat Pemkot Tasikmalaya bukan hanya muncul dari kalangan internal birokrasi, namun juga telah menjadi sorotan publik. Sejumlah media lain juga memuat keluhan PNS yang dinilai telah lama berkontribusi baik, namun justru tergeser dari jabatan strategis.
“Tak sedikit yang mempertanyakan dasar penilaiannya seperti apa. Bahkan ada yang berprestasi dan kompetensinya bagus, malah tergeser,” ujar seorang ASN kepada Pikiran Rakyat, Selasa 4 November 2025.
Nada serupa muncul dalam pemberitaan newstasikmalaya.com. ASN lain menyebut, terdapat pejabat dengan rekam absensi buruk namun tetap mendapatkan promosi jabatan. “Yang tidak suka bekerja, absennya bolong-bolong malah dipromosikan. Kaya ada pusingnya di bab ini mah,” tuturnya.
Bahkan kabar lebih sensitif sempat beredar, mengenai adanya pejabat dengan jejak kasus asusila yang mendapat posisi strategis. Kabar tersebut kemudian diberitakan Radar Tasikmalaya, dan semakin memperkuat keresahan internal pegawai.
DPRD Minta Pemkot Buka Data Penilaian Manajemen Talenta
Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang M. Syams, turut angkat suara. Menurutnya, polemik ini tidak akan selesai selama Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak membuka hasil penilaian manajemen talenta ASN kepada publik. Ia menegaskan, jika sistem merit benar-benar diterapkan, maka tidak ada yang perlu dirahasiakan.
“Kalau memang penilaian dilakukan sesuai sistem, buka saja hasilnya. Dari situ bisa terlihat apakah pelantikan kemarin sesuai atau tidak,” ujarnya.
Namun hingga kini, hasil penilaian tersebut belum dapat diakses oleh pihak luar. Akses penuh terhadap sistem tersebut hanya dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya.
Hal ini diperkuat pernyataan salah satu panitia manajemen talenta, Rachmat Riza Setiawan, sebagaimana dimuat Pikiran Rakyat. Ia menyebut secara teknis, hanya BKPSDM yang mengetahui detail proses penilaian tersebut. Rachmat juga enggan memberi komentar lebih jauh mengenai dinamika yang muncul pasca rotasi jabatan.
PNS Kota Tasikmalaya Menuntut Transparansi
Sejumlah ASN yang menghubungi redaksi menyatakan, yang mereka inginkan bukan kegaduhan, melainkan kepastian bahwa penempatan jabatan dilakukan secara adil dan profesional. Mereka berharap transparansi, bukan sekadar slogan reformasi birokrasi yang berhenti di spanduk dan slide presentasi.
“Kalau sistem merit benar-benar dipakai, yang punya kinerja bagus pasti akan terlihat. Yang punya masalah juga terlihat. Tinggal dibuka saja datanya,” tegas Asep Endang.
Polemik rotasi pejabat Pemkot Tasikmalaya kini telah melebar dan menjadi perbincangan publik. Banyak pihak menilai, langkah terbaik bagi Pemkot untuk meredakan persoalan ini adalah membuka data penilaian secara transparan. Tanpa itu, spekulasi akan terus berkembang, dan kepercayaan pegawai terhadap sistem mutasi dan promosi di tubuh birokrasi dikhawatirkan semakin melemah.
Sampai berita ini disusun, Pemkot Tasikmalaya belum memberikan tanggapan resmi mengenai desakan tersebut. (GPS)