Wacana Pilkada melalui DPRD di Tasikmalaya Menguat, Benarkah?

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Wacana Pilkada melalui DPRD kembali mencuat dan mulai terasa gaungnya di daerah, termasuk di Kota Tasikmalaya. Pernyataan itu salah satunya disampaikan H. Yadi Mulyadi, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tasikmalaya, saat menghadiri Musrenbang di Kelurahan Cikalang, Senin (12/1/2026). Dalam pemberitaan Times Indonesia, Yadi bahkan menyebut, “di daerah kami juga mendukung”, meski tanpa penjelasan rinci wilayah dan cakupan dukungan yang dimaksud.

Pernyataan singkat itu langsung memantik diskusi. Apakah benar wacana Pilkada melalui DPRD memang sedang menguat? Dari mana asal-usulnya, siapa saja yang mendorong, dan apa implikasinya bagi kualitas demokrasi lokal?

Wacana Pusat, Merambah ke Daerah

Jika ditarik ke belakang, wacana Pilkada melalui DPRD bukan barang baru. Ia muncul kembali dari diskursus di tingkat nasional, terutama setelah sejumlah elite partai politik dan pejabat negara menyoroti mahalnya biaya Pilkada langsung, potensi konflik sosial, serta praktik politik uang yang dinilai sulit diberantas.

Sejak Pilkada langsung diberlakukan pada 2005, biaya penyelenggaraan memang terus meningkat. Di banyak daerah, anggaran Pilkada menyedot porsi besar APBD. Kondisi ini lalu dibaca sebagian elite sebagai masalah struktural yang perlu “disederhanakan”. Dari sinilah argumen efisiensi mulai sering digaungkan.

Baca berita lainnya: Dibanding Tetangga, Website DPRD Kota Tasikmalaya “Tinggaleun”

Selain soal biaya, Pilkada langsung juga kerap dikaitkan dengan polarisasi sosial di tingkat akar rumput. Kontestasi yang panas, gesekan antarpendukung, hingga konflik pascapemungutan suara menjadi alasan tambahan. Dalam narasi ini, pemilihan melalui DPRD dianggap lebih “tenang” karena keputusan diambil oleh wakil rakyat di parlemen daerah.

Wacana tersebut kemudian bergulir ke daerah-daerah, termasuk Kota Tasikmalaya. Bukan berarti ada keputusan resmi, tetapi ruang diskusinya sudah dibuka. Dan ketika elite lokal mulai ikut bersuara, diskursus pun mendorong munculnya pertanyaan: apakah ini sekadar wacana, atau tanda perubahan sistem yang sedang disiapkan?