Demokrasi Bukan Sekadar Murah atau Mahal
Holik juga mengingatkan bahwa Pilkada langsung memiliki nilai non-materiel yang kerap diabaikan, yakni keterlibatan warga. Proses kampanye, diskusi publik, hingga debat kandidat adalah bagian dari pendidikan politik yang membentuk kultur demokratis. Ini modal sosial yang tidak bisa diukur dengan angka anggaran.
“Kalau ada ekses negatif, fokusnya harus ke penanganan ekses itu, bukan menghapus prosesnya,” katanya.
Lagi pula, ia mempertanyakan asumsi bahwa pemilihan melalui DPRD bebas dari dampak negatif. “Memang kalau dipilih DPRD tidak ada potensi masalah? Yang sedikit itu justru sering lebih jeli mainnya. Apalagi kalau ada yang berani bilang, kecurangan atau potensi kecurangan bisa dihilangkan. Duh, siga nu nembean wae linggih di Indonesia teh atuh,” ujar Holik seraya tersenyum kecut.
Soal efisiensi anggaran, Holik menyebutnya sebagai satu-satunya kelebihan yang sering diklaim dari skema pilkada melalui DPRD. Namun baginya, demokrasi mahal itu wajar.
“Tidak apa-apa mahal, toh ini untuk rakyat. Yang penting kualitasnya dijaga. Untuk apa murah kalau kualitasnya murahan, dan tidak sesuai harapan rakyat?”
Ia bahkan menyarankan, jika isu efisiensi yang ingin diangkat, wakil rakyat seharusnya lebih dulu mengevaluasi anggaran internal lembaganya sendiri, mulai dari perjalanan dinas, makan-minum, belanja ATK, hingga belasan tunjangan pimpinan dan anggota dewan. Itu lebih realistis dan relevan dibanding memangkas hak politik warga.
Baca berita lainnya: Vandalisme Gercep Dilaporin, Giliran Indikasi Korupsi Dicuekin
Pada akhirnya, wacana Pilkada melalui DPRD di Tasikmalaya bukan sekadar soal mekanisme teknis. Ia menyentuh pertanyaan mendasar tentang arah demokrasi lokal. Apakah akan dipersempit demi efisiensi, atau diperkuat dengan membenahi kualitas dan kepercayaan publik. Pertanyaan itulah yang sesungguhnya harus dijawab. (DH)
