lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Aksi protes masyarakat Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, memanas pada Selasa (23/9/2025). Belasan warga bersama mahasiswa mendatangi kantor bupati, lalu menyegel ruang kerja Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin.
Massa menilai pemerintah daerah tidak responsif terhadap keluhan mereka. Sejak awal, rombongan warga datang untuk menyampaikan aspirasi terkait jalan rusak di kawasan selatan Tasikmalaya. Mereka berharap bupati hadir langsung dan memberi kepastian, namun yang muncul hanya Asisten Daerah (Asda) III, Asep Gunadi.
Audiensi Berujung Kekecewaan
Audiensi yang digelar di ruang rapat berlangsung singkat. Asep Gunadi mencoba menjelaskan persoalan teknis perbaikan jalan, tetapi penjelasan itu tidak memuaskan warga. Massa menganggap pemerintah daerah menghindar dari tanggung jawab karena bupati tidak hadir.
Kekecewaan tersebut kemudian berubah menjadi aksi spontan. Belasan orang naik ke lantai III, menuju ruang kerja bupati. Mereka menempelkan stiker bertuliskan “Disegel oleh masyarakat” di pintu utama hingga ke dalam ruangan. Penyegelan ini menjadi simbol protes sekaligus pesan keras kepada pemimpin daerah.
“Kami datang menuntut perbaikan jalan Cimanisan–Warung Legok yang rusak parah di Desa Barumekar, Kecamatan Parungponteng. Jalan ini akses utama, tapi sudah 14 tahun terbengkalai,” ujar Farid Apepi, koordinator aksi, kepada wartawan TribunPriangan.com.
Jalan Rusak Jadi Sumber Frustrasi
Warga menegaskan, jalan Cimanisan–Warung Legok bukan sekadar jalur penghubung desa. Jalur itu menjadi urat nadi kegiatan ekonomi, akses pendidikan, hingga jalur darurat menuju fasilitas kesehatan. Selama bertahun-tahun, kendaraan roda dua maupun roda empat kesulitan melintas karena kondisi jalan penuh lubang dan rusak berat.
“Kami bukan hanya kecewa, tapi juga lelah. Sudah berkali-kali mengajukan perbaikan, tetapi tidak ada hasil. Kalau pemerintah diam, kami pun akan terus menyuarakan hak kami,” tambah Farid.
Masyarakat merasa pemerintah daerah mengabaikan kewajiban untuk menyediakan infrastruktur layak. Mereka menilai Bupati Tasikmalaya tidak menunjukkan keberpihakan pada warga selatan, padahal daerah itu bagian integral dari kabupaten.
Menanti Respons Bupati
Aksi penyegelan ruang kerja bupati menjadi sinyal kuat bahwa warga Parungponteng tidak ingin lagi janji kosong. Mereka menunggu langkah konkret berupa perbaikan jalan, bukan sekadar penjelasan teknis tanpa kejelasan waktu.
Hingga Selasa sore, Bupati Cecep Nurul Yakin belum memberi pernyataan resmi. Situasi ini membuat publik bertanya-tanya, apakah pemerintah daerah segera merespons atau membiarkan protes semakin meluas.
Peristiwa Kantor Bupati Tasikmalaya Disegel Warga mengingatkan bahwa kekecewaan masyarakat tidak bisa diremehkan. Jika pemerintah lambat bertindak, aksi serupa bisa muncul kembali, bahkan dengan eskalasi lebih besar. (EH)