lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Isu disharmoni Pemkot Tasikmalaya kembali menguat setelah Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, menunjukkan kemarahannya secara terbuka akibat agenda yang bertabrakan. Bagi sebagian pihak, peristiwa itu bukan sekadar persoalan teknis.
Ketua SWAKKA (Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif), Ahmad Mukhlis, menilai insiden tersebut adalah sinyal yang tidak bisa dianggap sepele.
“Kalau persoalan seperti ini sudah muncul ke publik dan berulang, itu bukan lagi soal jadwal dan urusan ajudan. Ini tanda ada yang tidak sinkron di pucuk kepemimpinan,” ujarnya.
Menurutnya, publik berhak membaca peristiwa tersebut sebagai bagian dari dinamika komunikasi di level tertinggi pemerintahan.
Ketika Pimpinan Tak Lagi Satu Frekuensi
Mukhlis menegaskan, dalam struktur pemerintahan daerah, wali kota, wakil wali kota, dan sekretaris daerah adalah tiga poros utama.
“Kalau komunikasi di antara tiga posisi ini efektif, persoalan internal selesai di ruang rapat. Tidak akan sampai berulang kali muncul di ruang publik,” kata Mukhlis.
Ia menyebut, rangkaian kejadian yang melibatkan Diky Candra menunjukkan adanya problem komunikasi yang belum sepenuhnya terselesaikan.
“Inilah yang kami sebut sebagai disharmoni Pemkot Tasikmalaya. Ada nada yang tampaknya sulit untuk selaras,” tambahnya.
