Bisik-Bisik di Eselon II
Mukhlis juga menyoroti berkembangnya percakapan di lingkungan pejabat eselon II. Meski tidak ada pernyataan resmi, ia mengaku banyak menerima informasi mengenai ketidaksinkronan komunikasi di internal.
“Di birokrasi, kalau pimpinan tidak satu frekuensi, bawahannya pasti membaca situasi. Mereka jadi menunggu arah. Itu tidak sehat untuk organisasi,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi seperti ini berpotensi membuat kebijakan berjalan lambat atau tidak maksimal karena masing-masing pihak cenderung berhati-hati.
“Disharmoni di ranah politik itu tidak dilihat sebagai masalah hubungan personal. Itu soal dampaknya terhadap jalannya pemerintahan,” tegas Mukhlis.
Isu Pembisik dan Jalur Non-Struktural
Di tengah dinamika tersebut, muncul pula perbincangan mengenai figur non-struktural yang disebut memiliki pengaruh besar terhadap wali kota. Nama “trio egi”, mau tak mau, turut memperkeruh urusan komunikasi di tubuh Pemkot Tasikmalaya.
Mukhlis mengingatkan, pemerintahan harus berjalan melalui jalur formal.
“Kalau publik mulai berbicara tentang pembisik atau jalur non-struktural, itu artinya ada ketidakjelasan komunikasi resmi. Pemerintahan tidak boleh bergantung pada bisik-bisik,” katanya.
Ia menekankan, persepsi seperti ini harus segera diluruskan agar tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan.
Spanduk Balai Kota, Simbol Kegelisahan
Fenomena spanduk di kawasan Balai Kota Tasikmalaya juga tak luput dari perhatian SWAKKA.
“Spanduk itu simbol. Biasanya muncul ketika orang merasa suaranya tidak tersalurkan lewat mekanisme formal,” ujar Mukhlis.
Menurutnya, simbol-simbol seperti itu memperlihatkan bahwa dinamika di puncak kepemimpinan mulai dirasakan hingga ke ruang publik.
“Kalau komunikasi internal kuat, biasanya keresahan tidak sampai menjelmas di ruang publik seperti itu,” tambahnya.
Halaman selanjutnya: H. Amir Mahpud Harus Tanggung Jawab
H. Amir Mahpud Harus Tanggung Jawab
Di tengah situasi ini, Mukhlis menyebut nama Amir Mahpud sebagai figur yang dinilai perlu ikut bertanggung jawab.
“Kita tahu beliau punya peran besar dalam proses politik yang melahirkan pasangan kepemimpinan ini. Jadi wajar kalau sekarang kita berharap tanggung jawab beliau, untuk ikut membantu meredam situasi,” katanya.
Mukhlis menegaskan, tanggung jawab yang dimaksud bukan dalam arti menyalahkan.
“Ini bukan soal siapa penyebab. Ini soal siapa yang bisa menyatukan. Dalam konteks politik Tasikmalaya, Pak Amir Mahpud bukan sekadar senior, dia figur senior yang paling didengar,” ujarnya.
Sebagai Ketua Gerindra Jawa Barat sekaligus tokoh politik berpengaruh di Tasikmalaya, Amir Mahpud dinilai memiliki posisi strategis untuk menjembatani komunikasi di level tertinggi.
Ahmad Mukhlis juga mengungkapkan bahwa isu pengaruh “trio egi” serta dugaan tarik-menarik kepentingan dalam promosi dan mutasi jabatan sebenarnya bukan cerita baru. Menurut berbagai sumber, informasi tersebut sudah lama sampai ke telinga H. Amir Mahpud. Namun hingga kini, tokoh senior tersebut memilih tidak ikut campur karena merasa bukan bagian dari struktur pemerintahan formal.
“Kami memahami posisi beliau. Tapi ketika krisis komunikasi terjadi di level wali kota, wakil wali kota dan sekda, siapa lagi yang punya kapasitas sekuat beliau?” ujarnya.
Mukhlis menegaskan, SWAKKA tidak bermaksud memperkeruh suasana. Justru sebaliknya, ia berharap dinamika ini menjadi momentum konsolidasi.
“Disharmoni Pemkot Tasikmalaya ini harus segera diselesaikan. Bukan dengan saling menyalahkan, tapi dengan duduk bersama,” katanya.
Ia menilai, wali kota yang masih muda membutuhkan stabilitas komunikasi. Wakil wali kota yang ekspresif perlu ruang dialog yang sehat. Sekretaris daerah yang tidak lahir dari rahim politik Viman-Diky juga wajar kalau canggung-canggung, ia membutuhkan arahan yang jelas dan tegas.
“Kalau komunikasi diperbaiki, semua bisa kembali selaras. Tapi kalau dibiarkan, dampaknya akan semakin merembet kemana-mana,” tutupnya.
Dan untuk saat ini, menurut Mukhlis, kalau mau cepat, H. Amir Mahpud harus segera turun tangan. (AS)