Jika merujuk pada agenda resmi, fokus utama Gubernur saat itu adalah Kirab Mahkota Binokasih. Nama SMAN 11 bahkan tidak muncul sebagai titik kunjungan yang direncanakan. Namun faktanya, Gubernur datang, langsung mengarah ke inti masalah, plus memberikan solusi yang membuat polemik tersebut tuntas.
Bagi redaksi, ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang perlu didalami.
Dari situ, Redaksi mencoba menggali. Hingga akhirnya, potongan puzzle yang tersembunyi mulai ditemukan.
Salah satu staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang turut mendampingi kegiatan tersebut mengungkapkan, kunjungan ke SMAN 11 memang tidak sepenuhnya dirancang jauh-jauh hari seperti agenda gubernur pada umumnya. Kunjungan dadakan ini tidak terlepas dari kedatangan pejabat Pemkot Tasikmalaya ke provinsi.
“Seingat saya, memang ada dari Kota Tasikmalaya yang ke provinsi, akhir April, tanggalnya saya tidak ingat persis,” ujarnya, sembari meminta agar identitasnya tidak dipublikasikan.
Jawaban singkat ini menjadi kunci.
Artinya, sebelum kunjungan yang terlihat mendadak itu terjadi, sudah ada langkah yang lebih dulu dilakukan, dan itu datang dari Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Di tengah polemik yang berkembang sejak awal April 2026, Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak memilih untuk menunggu. Meski secara kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkot tetap mengambil langkah.
Mereka mendatangi pemerintah provinsi, menyampaikan persoalan yang berkembang, dan mendorong agar penanganan dapat segera dilakukan.
Langkah ini tidak banyak terlihat. Tidak menjadi sorotan. Namun justru di situlah letaknya.
Kunjungan Gubernur yang terkesan mendadak itu, pada akhirnya, bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari rangkaian proses yang telah bergerak lebih dulu, meski dilakukan secara senyap. Hasilnya kini terlihat jelas.
Solusi hadir. Polemik mereda. Kepercayaan masyarakat terhadap SMAN 11 mulai pulih.
Halaman selanjutnya: Manifestasi Program Tasik Pintar