lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Sampah di Kota Tasikmalaya seperti cerita berseri: selalu ada episode baru, tapi tak pernah ada akhir. Dari tahun ke tahun, keluhan soal pengelolaan sampah terus muncul. Mulai dari penumpukan di berbagai titik, keterbatasan armada, hingga sistem yang seolah berjalan di tempat, dan.. banjir! Volume sampah terus bertambah, sementara solusi kadang terasa seperti janji diet: semangat saat perencanaan, abai saat pelaksanaan.
Di tengah masalah yang tak kunjung tuntas itu, muncul ironi yang lebih tajam dari bau sampah itu sendiri: sekitar 50% tenaga pengangkut sampah di Kota Tasikmalaya ternyata tak pernah mendapat upah dari pemerintah.
Informasi ini bukan rumor warung kopi. Ini berdasarkan hasil wawancara langsung Redaksi Lintas Priangan pada Selasa (05/05/2026) dengan sebut saja Andi (bukan nama sebenarnya), salah seorang tenaga pengangkut sampah berstatus sukwan, status yang terdengar mulia, tapi dalam praktiknya lebih mirip “kerja nyata, gaji maya”.
Setiap pagi pukul 06.30, Andi harus sudah berangkat dari rumah. Pukul 08.00, truk mulai berjalan. Tentunya, seharian ia harus melalui rute panjang, muatannya berat, dan aromanya, harus dijelaskan? Lalu bagaimana dengan jam pulang? Tergantung nasib. Kadang siang, kadang sore. Kalau kebetulan rute panjang, kapasitas mobil angkut besar dan volume sampah lagi banyak, tak jarang para tenaga sukwan ini baru bisa pulang selepas Isya.
“Pengalaman saya pribadi, pernah sampai jam 5 sore. Tapi ada teman yang pernah sampai Isya,” kata Andi singkat.
Jam kerja jelas. Tenaga terkuras. Risiko kesehatan nyata.
Yang tidak jelas? Upah!
Para pengangkut sampah di Kota Tasikmalaya yang berstatus sukwan tidak pernah menerima gaji dari pemerintah. Untuk bertahan hidup, mereka mengandalkan sumbangsih warga. Dalam sehari, mereka membawa pulang sekitar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu. Dibanding pekerjaannya, angka ini jauh dari kata layak. Yang paling memprihatinkan, tak pernah bisa diandalkan, karena bukan penghasilan tetap.
“Untuk kebutuhan sehari-hari ya kami mengandalkan pemberian warga,” ujar Andi.
Kalau beruntung, cukup untuk makan. Kalau tidak, besok pagi tetap harus berangkat kerja.
Yang membuat situasi ini semakin sulit dicerna, sebagian dari mereka sudah menjalani pekerjaan ini hingga 10 tahun. Satu dekade mengangkut sampah tanpa kepastian status. Di dunia kerja lain, 10 tahun biasanya sudah bicara kenaikan jabatan, tambahan fasilitas atau tunjangan. Di sini, 10 tahun masih bicara kemungkinan diangkat.
Jumlah total tenaga pengangkut sampah di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya mencapai sekitar 250 orang. Ini artinya, hampir separuhnya berada di posisi “setengah diakui, setengah dilupakan”. Padahal tanpa mereka, kota ini mungkin sudah lama benar-benar menyerah pada tumpukan sampah.
Bagaimana dengan fasilitas kerja? Parah! Sepatu boot yang seharusnya jadi perlengkapan dasar saja tidak pernah diberikan. Seragam baru hadir tahun ini, itu pun hanya kaos berwarna oranye. Selebihnya, ikhtiar pribadi lebih berperan daripada dukungan institusi.
Untuk urusan armada, ceritanya bahkan lebih dramatis. Ada kendaraan yang tetap dipaksakan beroperasi meski kondisinya sudah jauh dari kata layak. Dalam beberapa kasus, bagian mesin harus “dibantu bertahan hidup” dengan tambang. Ini inovasi atau apa? Kemana uang pemeliharaan kendaraan bermotor?
“Muhun, aya mobil nu mesin na digantungn ku tambang,” tambah Andi.
Di tengah semua itu, para pengangkut sampah akhirnya memilih berhenti sejenak. Mereka mogok kerja sejak Sabtu (02/05/2026). Bukan karena malas, tapi lebih karena butuh kepastian.
Bukan minta kaya seperti para pejabat
Bukan minta gaji sebesar kepala dinas.
Bukan minta fasilitas mewah.
Hanya ingin kerja yang sudah nyata, dihargai secara nyata juga.
Namun seperti cerita sebelumnya, sejak mogok beberapa hari lalu, komunikasi yang dibangun Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya tak jauh berbeda dari pola lama. Harapan diberikan, kepastiannya entah kapan. Siklus yang terus berulang, seperti sampah yang setiap hari diangkut.
Di sisi lain, persoalan ini bukan hanya soal pekerja. Ini soal kota. Karena ketika pengangkut sampah berhenti, yang terdampak bukan hanya mereka, tapi seluruh warga.
Ahmad Mukhlis, Ketua Komunitas Media SWAKKA (Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif), menilai persoalan ini perlu dibuka lebih luas ke publik, terutama dari sisi kebijakan dan anggaran, khususnya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya.
Ia menegaskan bahwa fungsi pers bukan hanya mencatat, tetapi juga menelusuri.
“SWAKKA akan menelusuri dan mengungkap data anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya dalam beberapa tahun terakhir. Publik berhak tahu, apakah anggaran yang ada benar-benar diprioritaskan untuk menyelesaikan persoalan sampah, tentu termasuk kesejahteraan tenaga pengangkutnya, atau justru habis di jalur yang tidak langsung menyentuh akar masalah,” ujarnya.
Sebagai bagian dari prinsip keberimbangan, redaksi Lintas Priangan membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, jika merasa berkepentingan untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, atau penjelasan atas berita ini. (AS)