lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Langkah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis memang tidak spektakuler. Tidak ada seremoni, tidak pula dikemas sebagai pencitraan. Namun justru di situlah maknanya. Di saat banyak daerah masih berhati-hati menyentuh pos-pos sensitif, dua daerah ini mulai berani melakukan sesuatu yang jarang dilakukan: memotong langsung tunjangan DPRD.
Di Kota Banjar, pemangkasan tunjangan pimpinan DPRD menjadi sinyal awal bahwa krisis fiskal tidak lagi diperlakukan sebagai urusan birokrasi lapis bawah semata. ASN dan PPPK yang lebih dulu merasakan pemotongan TPP kini tidak sendirian. Langkah itu membuka ruang diskusi publik yang selama ini kerap dihindari: apakah wakil rakyat siap ikut menanggung konsekuensi krisis yang sama?
Data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2025 atas LKPD Kota Banjar Tahun Anggaran 2024 menunjukkan, belanja gaji dan tunjangan DPRD dianggarkan sebesar Rp16,05 miliar, dengan realisasi sekitar Rp14,65 miliar untuk 30 anggota DPRD. Angka ini menegaskan bahwa tunjangan DPRD bukan pos kecil, dan karenanya wajar jika publik menaruh perhatian besar ketika wacana efisiensi digaungkan. Angka ini sebenarnya relatif di bawah daerah lain di Priangan Timur, tapi semangat untuk bersama-sama menghadapi krisis mendorong Kota Banjar mengambil kebijakan berani.
Baca juga: Tunjangan DPRD Kota Banjar Dipangkas, Daerah Lain?
Sementara itu di Kabupaten Ciamis, langkah yang diambil bahkan lebih jauh. Penurunan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dari kategori tinggi ke sedang dijadikan dasar untuk memangkas Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) anggota dan pimpinan DPRD. Anggota DPRD kini menerima Rp10,5 juta per bulan sebelum pajak, turun Rp4,2 juta dari sebelumnya. Pimpinan DPRD mengalami pengurangan lebih besar, dengan total pemangkasan mencapai Rp8,4 juta per bulan. Kebijakan ini berlaku sejak Januari 2026 dan disepakati secara internal, bersamaan dengan pemotongan TPP ASN sebesar 10 persen.
Menurut Sekretaris Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif (SWAKKA), Asep Ishak, langkah yang diambil Banjar dan Ciamis patut diapresiasi karena menyentuh inti persoalan, bukan sekadar permukaannya. Dalam wawancara Kamis malam (22/01/2026), Asep menilai bahwa selama ini banyak daerah mengusung narasi efisiensi, tetapi keberaniannya berhenti pada pos-pos yang relatif aman secara politik, seperti perjalanan dinas atau penyesuaian pokok pikiran dewan.
Baca juga: Mulai Tahun 2026, Pendapatan Anggota DPRD Ciamis Turun Rp 4,2 Juta
Dalam praktiknya, kata Asep, pemangkasan perjalanan dinas kerap bersifat simbolik. Sementara pokok pikiran dewan, kerapkali jadi anggaran yang strukturnya sulit dibaca di lapangan. “Begitu menyentuh tunjangan, itu bukan lagi soal administrasi. Itu soal kemauan berbagi beban,” ujarnya Asep.
Ia menekankan, di tingkat nasional pun, daerah yang berani memangkas tunjangan DPRD masih sangat sedikit. Karena itu, Banjar dan Ciamis bisa dibaca sebagai pengecualian, sebagai inspirator. Justru dari pengecualian inilah publik dapat mengukur siapa yang benar-benar memiliki sense of crisis, dan siapa yang diam-diam masih ingin nyaman berdiri di luar lingkaran pengorbanan.
Konteks inilah yang membuat sorotan publik mulai mengarah ke daerah lain, termasuk Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Di tengah tekanan fiskal yang juga dirasakan di dua daerah ini, muncul pertanyaan wajar: apakah Tasikmalaya akan mengambil langkah serupa, atau memilih bertahan pada pola efisiensi yang tidak menyentuh langsung tunjangan wakil rakyat?
Asep menilai, isu ini bukan soal meniru mentah-mentah kebijakan daerah lain. Setiap daerah memiliki struktur fiskal dan kemampuan keuangan yang berbeda. Namun secara moral, keberanian Kota Banjar dan Ciamis setidaknya menghadirkan cermin. Ketika ASN, PPPK, dan sektor pelayanan publik diminta menyesuaikan diri, publik berharap wakil rakyat tidak sekadar menjadi pengamat krisis.
“Sense of crisis tidak diukur dari pernyataan, tapi dari keputusan,” kata Asep menegaskan dalam wawancara tersebut. Baginya, keputusan menyentuh tunjangan DPRD adalah bentuk keteladanan paling konkret dalam situasi fiskal yang tidak ideal.
Pada akhirnya, langkah Kota Banjar dan Ciamis bukan soal siapa paling berkorban, melainkan siapa yang lebih dulu memberi contoh. Dan dari dua daerah ini, pesan itu seharusnya bergema ke daerah-daerah di sekitarnya.
“Dalam konteks bernegara, seharusnya keteladanan itu dimulai dari mereka yang paling dekat dengan kekuasaan,” pungkas Asep. (HS)