lintaspriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Perbincangan publik mengenai anggaran belanja pakaian dinas di DPRD Kabupaten Pangandaran mengemuka setelah beredarnya sebuah video di media sosial TikTok yang diunggah oleh Advokat Giwangsari, Sabtu (07/02/2026).
Video berdurasi sekitar 25 detik tersebut diawali dengan visualisasi warga yang menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan Kalijati–Sidamulih–Pangandaran. Dalam cuplikan awal, terdengar warga berbicara dengan nada meninggi, meminta perhatian pemerintah daerah—khususnya Bupati Pangandaran—agar kondisi jalan yang rusak dapat segera ditangani.
Cuplikan keluhan warga itu kemudian disusul dengan respons Giwangsari. Dalam video tersebut, Giwangsari menyampaikan pernyataan bernada satire. Ia meminta warga untuk bersabar terkait persoalan jalan rusak, lalu menyebut adanya hal lain yang dinilai “lebih penting”, yakni belanja seragam anggota DPRD dengan nilai ratusan juta rupiah. Saat menyampaikan pernyataan tersebut, Giwangsari menampilkan tangkapan layar pemberitaan media lokal Daily Pangandaran mengenai rencana pengadaan pakaian dinas DPRD Pangandaran dengan anggaran sekitar Rp400 juta.
Seiring beredarnya video tersebut, topik anggaran pakaian dinas DPRD Kabupaten Pangandaran turut menjadi bahan diskusi warganet. Berdasarkan pemantauan redaksi, isu ini tidak hanya dibahas di TikTok, tetapi juga muncul pada sejumlah akun di platform media sosial lain. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian publik terhadap isu tersebut berkembang lintas kanal.
Penelusuran Redaksi terhadap Anggaran
Menindaklanjuti informasi yang beredar, Redaksi Lintas Priangan melakukan penelusuran terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dari data yang tersaji dalam sistem informasi perencanaan, diketahui bahwa anggaran belanja pakaian dinas DPRD Kabupaten Pangandaran memang tercantum secara resmi.
Nilai pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp405.896.080, masuk di salah satu pos anggaran di Sekretarit DPRD. Dalam dokumen perencanaan, anggaran tersebut dirinci ke dalam beberapa uraian pekerjaan, yakni:
- Pakaian adat daerah,
- Pakaian dinas Sekretariat DPRD (Setwan),
- Pakaian dinas DPRD
- termasuk PIN DPRD.
Data tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang menjadi sorotan publik memiliki dasar administratif dalam dokumen perencanaan daerah.
Sejumlah komentar warganet kemudian bermunculan menyikapi isu tersebut. Akun Bulan Sabit menuliskan,
“Anggaran dewan Rp10 juta saurang pedah rek lebaran, kanjat jang meulikeun sakeluarga.”
Komentar lain datang dari akun SuarnoSBI yang menulis singkat,
“Semua geus diwakili ku Dewan.”
Sementara akun Emme menyoroti sektor pelayanan publik dengan komentar,
“Duh padahal mah Pa Dewan perhatoskeun gajih honorer nakes.”
