lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Kesbangpol Kabupaten Ciamis menghadiri Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Jawa Barat yang digelar di Aula Bumi Silih Asih Keuskupan Bandung, Senin 17 November 2025. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen menjaga kerukunan dan stabilitas sosial di tingkat kabupaten. Dari Ciamis, hadir Kabid Idwasbang dan Ketahanan Ekosbudag Bakesbangpol, Wiji Subekti, S.E., bersama perwakilan FKUB Ciamis.
Rakor yang diikuti FKUB kabupaten dan kota, majelis-majelis agama, serta unsur Kemenag dan Kesbangpol se-Jawa Barat ini menyoroti pentingnya sinergi program lintas daerah. Tahun ini, forum mengangkat tema “Merajut Kebhinekaan untuk Jawa Barat Istimewa”, yang menjadi penegasan bahwa kerukunan bukan hanya urusan internal FKUB, tetapi menjadi kepentingan pembangunan daerah.
Ketua FKUB Provinsi Jawa Barat, KH. Rafani Akhyar, menyampaikan bahwa Rakor FKUB merupakan wadah strategis bagi seluruh komponen untuk menyelaraskan program kerja dan merespons dinamika kerukunan di masing-masing wilayah. Ia menegaskan bahwa ruang koordinasi semacam ini diperlukan karena setiap daerah memiliki pengalaman, tantangan, dan inovasi yang berbeda dalam merawat toleransi.
“Tujuan Rakorda ini adalah mempererat hubungan antara FKUB Provinsi dan FKUB kabupaten/kota. Baik secara personal maupun kelembagaan, sinergi harus terus dibangun agar kerja-kerja kerukunan semakin kuat,” kata Rafani. Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas daerah sangat dibutuhkan agar program FKUB berjalan searah dengan kebijakan provinsi dan pemerintah pusat, terutama dalam memperkuat eksistensi FKUB di masyarakat.
Menurut dia, FKUB di setiap daerah memiliki peran penting dalam menjaga suasana kondusif dan mengantisipasi potensi gesekan sosial. Melalui Rakor ini, pengalaman di lapangan dapat dibagikan, termasuk praktik baik yang selama ini dilakukan oleh kabupaten/kota. “Kegiatan ini bukan hanya seremonial, tetapi kesempatan untuk saling belajar. Apa yang berhasil di satu daerah bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain,” ujarnya.
Sinergi Kerukunan untuk Stabilitas Daerah
Keikutsertaan Bakesbangpol Ciamis pada forum tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial di daerah. Sebagai instansi yang menangani isu politik, kewaspadaan, dan kerukunan, kehadiran Bakesbangpol dinilai penting untuk memastikan kebijakan provinsi terhubung dengan kondisi nyata di tingkat kabupaten.
Kepala Kesbangpol Jawa Barat, Drs. H. Wahyu Hamijaya, M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa kerukunan menjadi modal utama pembangunan. Ia mengingatkan bahwa dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang melampaui 50 juta jiwa, keberagaman menjadi keniscayaan yang harus dikelola dengan baik.
“Jawa Barat ini miniatur Indonesia. Keragaman agama, etnis, dan budaya sangat besar. Karena itu, kerukunan adalah sesuatu yang mutlak dijaga. Bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat dan semua unsur yang terlibat,” kata Wahyu. Ia mengutip sejumlah contoh negara yang mengalami perpecahan karena gagal mengelola keragaman, dan menyebut bahwa stabilitas sosial harus menjadi prioritas bersama.
Wahyu menjelaskan bahwa keberadaan FKUB di daerah menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam merawat dialog dan menjembatani isu-isu keagamaan di tengah masyarakat. Melalui koordinasi rutin seperti ini, kebijakan provinsi dapat diterjemahkan ke dalam program konkrit di kabupaten/kota.
Dalam forum tersebut, perwakilan Ciamis mendapat kesempatan mengikuti sharing session yang membahas penganggaran, praktik baik, serta dinamika kerukunan di berbagai daerah. Meski tidak banyak disampaikan secara terbuka dalam forum umum, beberapa isu yang mengemuka berkaitan dengan kebutuhan memperkuat komunikasi lintas iman dan pemetaan potensi kerawanan pada tingkat akar rumput.
Penguatan Peran Daerah dalam Merawat Kerukunan
Kehadiran Bakesbangpol Ciamis dalam Rakor FKUB se-Jawa Barat mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga suasana kondusif. Forum ini menjadi ruang bagi Ciamis untuk menyampaikan dinamika lokal sekaligus menyerap arah kebijakan provinsi. Selain itu, keterlibatan FKUB Ciamis memperkuat hubungan antar daerah, terutama dalam pengelolaan isu toleransi dan kerukunan.
Sejumlah masukan dari kabupaten/kota diharapkan menjadi pertimbangan bagi provinsi dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif, termasuk dalam penyediaan dukungan program untuk FKUB. Dengan adanya koordinasi rutin, hubungan kerja antara FKUB dan Kesbangpol di tiap daerah akan semakin kuat sehingga tata kelola kerukunan bisa berjalan lebih terarah.
Melalui kegiatan ini, Ciamis menegaskan bahwa kerja-kerja kerukunan tidak bisa dilepaskan dari kolaborasi lintas lembaga. Kehadiran delegasi Kesbangpol dan FKUB menjadi wujud bahwa menjaga kebhinekaan adalah komitmen bersama, bukan sekadar agenda seremonial. Dengan dorongan koordinasi yang semakin padu, diharapkan Jawa Barat tetap menjadi daerah yang aman, inklusif, dan mampu mengelola keberagaman sebagai kekuatan bagi pembangunan.
