lintaspriangan.com, BERITA SUKABUMI. Pengendalian inflasi Kota Sukabumi menjadi fokus pembahasan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rapat High Level Meeting di Balai Kota Sukabumi, Selasa, 27 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menghasilkan empat fokus utama, yakni menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta memperkuat komunikasi antarinstansi dan pemangku kepentingan.
Rapat itu dihadiri sejumlah pihak, termasuk perwakilan Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Pemerintah daerah menekankan pentingnya koordinasi untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok dan melindungi daya beli masyarakat. Kesepakatan tersebut juga perlu diterjemahkan menjadi langkah yang terukur, terutama ketika harga komoditas pangan bergejolak.
Pengendalian Inflasi Kota Sukabumi Bertumpu pada Empat Fokus
Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Andang Tjahjandi, membuka pertemuan dengan menekankan perlunya kesamaan pemahaman di antara pihak-pihak yang terlibat. Pengendalian harga dinilai membutuhkan kerja bersama karena persoalan inflasi berkaitan dengan pasokan, distribusi, dan perkembangan permintaan masyarakat.
Mengacu pada keterangan dalam portal resmi Pemerintah Kota Sukabumi, empat fokus yang dibahas mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan barang, kelancaran distribusi dari produsen hingga konsumen, serta komunikasi yang cepat dan akurat.
TPID juga menyepakati pemantauan harga secara rutin di pasar tradisional. Langkah ini penting untuk mendeteksi perubahan harga sejak dini, sehingga pemerintah dapat menilai kebutuhan intervensi berdasarkan kondisi lapangan. Penguatan jalur distribusi dan antisipasi kenaikan permintaan pada periode tertentu turut menjadi perhatian.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, Eneng Rahmi, menjelaskan bahwa pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya agar kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga terjangkau.
Pengendalian Inflasi Kota Sukabumi Diperkuat Gerakan Pangan Murah
Rapat TPID tersebut berlangsung setelah pemerintah kota menjalankan sejumlah upaya untuk menekan tekanan harga pangan. Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), yang menurut pemberitaan resmi pemerintah pada 20 Oktober 2026 direncanakan berlangsung di 200 lokasi.
Dalam kegiatan di Taman Cikondang pada tanggal tersebut, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki juga menyampaikan rencana pelibatan kader PKK untuk mendukung budi daya cabai dan bawang merah di 33 kelurahan. Kedua komoditas itu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi pergerakan harga pangan.
Informasi mengenai program tersebut dimuat dalam portal resmi Pemerintah Kota Sukabumi. Gerakan Pangan Murah dan upaya budi daya pangan merupakan bagian dari langkah yang dapat membantu memperkuat pasokan, meskipun dampaknya terhadap inflasi tetap perlu dilihat melalui perkembangan harga dan data resmi berikutnya.
Bagi masyarakat, hasil pengendalian inflasi akan terasa ketika harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan barang tersedia di pasar. Karena itu, pemantauan rutin, kelancaran distribusi, serta tindak lanjut kesepakatan TPID menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam perkembangan harga di Kota Sukabumi.
(AA)
