lintaspriangan.com, ADVERTORIAL. Di banyak rumah di Indonesia, persoalan besar sering berawal dari hal-hal kecil. Dari dapur yang tak selalu mengepul setiap hari, dari halaman yang perlahan dipenuhi sampah, dari anak-anak yang tumbuh tanpa asupan gizi memadai. Negara menyebutnya dengan istilah teknokratis: stunting, degradasi lingkungan, dan kerentanan ekonomi keluarga. Namun bagi warga, itu adalah kehidupan sehari-hari.
Data nasional mencatat, stunting masih menjadi pekerjaan rumah serius. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional berada di angka 19,8 persen. Memang menurun, tetapi belum sampai pada target yang diharapkan. Angka itu menyiratkan satu hal, bahwa masalah gizi anak tidak berdiri sendiri. Ia berkelindan dengan sanitasi, pola asuh, pendidikan keluarga, hingga kemampuan ekonomi rumah tangga.
Di saat yang sama, persoalan lingkungan hidup dan tekanan ekonomi keluarga terus berjalan beriringan. Sampah rumah tangga yang tak terkelola, pekarangan yang dibiarkan kosong, serta penghasilan keluarga yang pas-pasan membentuk lingkar persoalan yang sulit diputus jika hanya ditangani secara sektoral.
Di Kabupaten Ciamis, cara pandang itu mulai digeser. Pemerintah daerah memilih mendekati persoalan besar dari pintu yang paling dekat dengan kehidupan warga: keluarga. Dari situlah Program Kampung Keluarga Berkualitas—atau Kampung KB—dijalankan bukan sebagai proyek sesaat, melainkan sebagai ruang perjumpaan berbagai upaya pembangunan.
Kontribusi Kampung KB di Ciamis
“Kampung KB bukan hanya soal kontrasepsi,” kata Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk), Penyuluhan, dan Penggerakan DP3AP2KB Kabupaten Ciamis, Djafar Shiddiq. Kalimat itu seperti penanda perubahan arah. Program yang selama ini kerap disederhanakan sebagai urusan alat kontrasepsi, di Ciamis diperluas maknanya menjadi upaya membangun kualitas hidup keluarga secara utuh.
Di dalam Kampung KB, delapan program lintas sektor bertemu. Mulai dari penyediaan data dan dokumen kependudukan, perubahan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), penanganan stunting, pelayanan kesehatan reproduksi, layanan pendidikan, jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peningkatan kualitas lingkungan.
“KB hanyalah salah satu bagian kecil. Yang lebih besar adalah bagaimana membangun keluarga yang sehat, sejahtera, mandiri, dan hidup di lingkungan yang layak,” ujar Djafar.
Pendekatan ini membuat Kampung KB di Ciamis tidak berjalan seragam. Setiap desa diberi ruang untuk menemukan keunggulannya sendiri, sesuai dengan potensi dan kebutuhan warganya. Di sinilah program nasional itu beradaptasi dengan realitas lokal.
Di Desa Pawindan, Kecamatan Ciamis, persoalan sampah yang dulu dipandang sebagai beban, kini justru menjadi peluang. Melalui budidaya maggot, sampah organik rumah tangga diolah menjadi pakan larva lalat yang kemudian dimanfaatkan kembali sebagai pakan ternak bernilai ekonomi. Lingkungan menjadi lebih bersih, dan keluarga mendapatkan tambahan penghasilan. Dari sisa dapur, lahir sumber daya baru.
Di Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, denyut Kampung KB terasa di sektor pertanian dan kerajinan batik. Aktivitas ekonomi keluarga tumbuh dari keterampilan yang telah lama dimiliki warga. Sementara di Desa Kertabumi, Kecamatan Cijeungjing, pekarangan rumah tidak lagi sekadar ruang kosong. Pisang ditanam, dirawat bersama, dan hasil penjualannya dikelola secara kolektif. Sebagian bahkan dimanfaatkan untuk membantu kewajiban bersama, seperti pembayaran pajak.
“Unggulan Kampung KB tidak bisa diseragamkan,” kata Djafar.
“Semua bergantung pada potensi wilayahnya, karena ini program keluarga berkualitas, bukan sekadar keluarga berencana.”
Hari ini, seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Ciamis telah berstatus Kampung KB. Di balik status itu, ada kerja senyap Petugas Lapangan Keluarga Berkualitas (PLKB) yang rutin turun ke desa-desa. Mereka mendampingi dua hingga tiga desa, memastikan program tidak berhenti di papan nama, tetapi benar-benar hidup di tengah masyarakat.
Dari laporan lapangan, perubahan yang paling terasa bukan hanya pada program, tetapi pada cara warga memandang dirinya sendiri. Gotong royong kembali menemukan ruangnya. Keluarga tidak lagi semata menjadi objek bantuan, tetapi subjek yang bergerak dan mengambil peran.
Tantangan tentu masih ada. Stigma lama bahwa urusan KB adalah urusan perempuan belum sepenuhnya hilang. Keterbatasan anggaran, terlebih di tengah kebijakan efisiensi 2026, juga menjadi ujian tersendiri. Namun bagi Ciamis, Kampung KB telah menunjukkan satu hal penting: persoalan besar tidak selalu harus diselesaikan dari pusat.
Di tengah isu nasional yang kerap terdengar abstrak, Kampung KB bekerja di tingkat paling nyata—di halaman rumah, di dapur, di meja makan keluarga. Ia mungkin bukan solusi tunggal, tetapi dari sanalah perubahan perlahan dimulai.
“Kalau masyarakat bergerak dan lintas sektor ikut memfasilitasi, Insyaallah peningkatan kualitas hidup akan semakin terasa. Karena keluarga berkualitas tidak bisa dibangun sendirian, ia harus dilahirkan bersama,” pungkas Djafar. (Nanang Irawan)