Beranda blog Halaman 75

KDM Coret UMSK, Ribuan Buruh Geruduk Gedung Sate Hari Ini

Admin Lintas Priangan
-
0
KDM Coret UMSK, Ribuan Buruh Geruduk Gedung Sate Hari Ini

lintaspriangan.com, BERITA JAWA BARAT. Ribuan buruh dari berbagai sektor industri di Jawa Barat direncanakan akan turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Senin (29/12/2025). Aksi tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB dan dipicu oleh keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mencoret usulan atau rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2026.

Hingga Senin dini hari, konsolidasi massa buruh masih terus dilakukan di sejumlah daerah industri. Informasi yang dihimpun menyebutkan, buruh berasal dari kawasan industri Bekasi, Karawang, Purwakarta, hingga Bandung Raya. Sebagian buruh berencana berangkat menggunakan bus, kendaraan pribadi, dan konvoi sepeda motor menuju pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Bagi kalangan buruh, rencana aksi ini bukan sekadar bentuk protes simbolik. Keputusan pencoretan UMSK dinilai menyentuh langsung urusan paling mendasar dalam kehidupan pekerja, mulai dari isi dapur, biaya pendidikan anak, cicilan rumah, hingga ongkos hidup harian yang kian meningkat.

Ketua DPD SPN Jawa Barat, Dadan Sudiana, mengatakan aksi ini akan melibatkan gabungan lebih dari 25 federasi dan konfederasi serikat buruh. Ia menyebut UMSK selama ini menjadi penopang penting bagi pekerja di sektor-sektor tertentu agar tetap mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi.

“UMSK itu hak pekerja sektor tertentu. Ketika dicoret, dampaknya sangat nyata bagi kehidupan buruh. Ini bukan soal angka di atas kertas, tapi soal keberlangsungan hidup keluarga kami,” ujar Dadan, Minggu (28/12/2025).

Apa Itu UMSK dan Mengapa Buruh Mempertahankannya?

UMSK atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota merupakan standar upah minimum yang berlaku khusus untuk sektor-sektor tertentu dalam satu wilayah. Sektor tersebut umumnya memiliki karakteristik kerja lebih berat, risiko kerja lebih tinggi, jam kerja panjang, serta kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Nilai UMSK selalu lebih tinggi dari UMK dan ditetapkan melalui pembahasan di Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Setelah disepakati di tingkat kabupaten/kota, rekomendasi UMSK diajukan kepada gubernur untuk disahkan.

Berbeda dengan UMSK, UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) berlaku umum bagi seluruh pekerja di satu wilayah tanpa membedakan sektor usaha. UMK berfungsi sebagai batas bawah perlindungan upah, sementara UMSK dirancang sebagai instrumen keadilan sektoral.

Bagi buruh, UMSK bukan bonus dan bukan pula privilese. Ia dipandang sebagai bentuk kompensasi atas:

  • Risiko kerja yang tinggi
  • Target produksi yang ketat
  • Jam kerja panjang dan tekanan kerja
  • Kontribusi besar sektor industri terhadap ekonomi daerah

Ketika UMSK dicoret, buruh di sektor berat merasa diperlakukan sama dengan sektor yang risikonya jauh lebih rendah. Di titik inilah muncul rasa ketidakadilan yang memicu rencana aksi.

Efek Domino yang Dikhawatirkan Buruh

Serikat buruh menilai pencoretan UMSK berpotensi menimbulkan efek domino yang luas. Penurunan upah sektoral dikhawatirkan akan menekan daya beli pekerja. Ketika pengeluaran rumah tangga harus ditekan, konsumsi masyarakat ikut melemah dan berdampak pada ekonomi lokal.

“Kalau upah turun, yang terdampak bukan cuma buruh. Warung, kontrakan, pedagang kecil, sampai ojek juga akan merasakan,” ujar seorang buruh manufaktur di Bekasi yang menyatakan akan ikut aksi.

Tak hanya berhenti di Bandung, buruh juga merencanakan langkah lanjutan. Mereka menyebut akan membawa aspirasi ke Jakarta sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah pusat agar persoalan UMSK mendapat perhatian serius.

Gedung Sate Jadi Titik Aksi

Gedung Sate dipilih sebagai lokasi aksi karena menjadi pusat pengambilan keputusan strategis di Jawa Barat. Di sanalah kebijakan UMSK diteken. Bagi buruh, Gedung Sate kini menjadi simbol kebijakan yang dianggap belum sepenuhnya berpihak pada realitas pekerja.

Hingga berita ini ditulis, aparat keamanan disebut telah bersiap melakukan pengamanan. Buruh menyatakan aksi akan berlangsung damai dan fokus menyuarakan tuntutan. Mereka berharap pemerintah membuka ruang dialog dan memberikan kepastian terkait nasib UMSK 2026. (AS)

KDM Garap 9 Ruas Tol di Jabar, Anggaran Rp500 Miliar/KM

Admin Lintas Priangan
-
0
KDM Garap 9 Ruas Tol di Jabar, Anggaran Rp500 Miliar/KM

lintaspriangan.com, BERITA JAWA BARAT. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menancap gas di sektor infrastruktur. Di era kepemimpinan Dedi Mulyadi, sebanyak 9 ruas tol di Jabar resmi digarap dalam rentang waktu 2025–2029. Total investasi proyek ini mencapai sekitar Rp135 triliun, dengan rata-rata biaya pembangunan mendekati Rp500 miliar per kilometer—angka yang langsung menyita perhatian publik.

Dengan total panjang mencapai sekitar 266,7 kilometer, pembangunan ini menjadi salah satu paket proyek tol terbesar yang pernah dikerjakan Jawa Barat dalam satu periode kepemimpinan. Bukan sekadar menambah panjang jalan, proyek ini dirancang untuk mengubah pola konektivitas wilayah dari yang selama ini bersifat radial—bertumpu ke Jakarta—menjadi koridor lintas wilayah yang saling terhubung.

Tol di Jabar Dipercepat

Sembilan ruas tol yang digarap tersebar dari kawasan metropolitan hingga wilayah selatan. Ruas-ruas tersebut meliputi Bogor–Serpong via Parung (JORR III), Sentul Selatan–Karawang Barat, Gedebage–Tasikmalaya–Ciamis, Akses Patimban Extend, Caringin–Cisarua, Cikunir–Karawaci (elevated), Sukabumi–Ciranjang, Ciranjang–Padalarang, serta Bandung Inter Urban Toll Road.

Penyebaran ini menandai arah baru Tol di Jabar yang tidak lagi hanya mempercepat arus menuju ibu kota, tetapi juga memperkuat koneksi antardaerah di dalam provinsi. Pemerintah daerah menilai pola lintas wilayah ini penting untuk membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di kawasan yang selama ini kurang tersentuh infrastruktur cepat.

Rp500 Miliar per Kilometer

Rata-rata biaya Rp500 miliar per kilometer bukan tanpa alasan. Sejumlah ruas memiliki tantangan teknis tinggi, mulai dari kontur wilayah, kebutuhan konstruksi layang (elevated), hingga kepadatan kawasan perkotaan. Tiga ruas—Sentul–Karawang Barat, Gedebage–Tasikmalaya–Ciamis, dan Cikunir–Karawaci—bahkan menyerap hampir 70 persen dari total anggaran.

Konsentrasi investasi ini menempatkan ketiga koridor tersebut sebagai tulang punggung baru mobilitas Jawa Barat. Selain menopang kawasan industri dan logistik, ruas-ruas ini juga diharapkan menjadi penghubung strategis antara wilayah utara, tengah, dan selatan Jabar.

Harapan Warga di Balik Angka Triliunan

Di balik angka jumbo dan peta proyek, Tol di Jabar menyentuh kehidupan warga secara langsung. Bagi pelaku usaha kecil di Priangan Timur, rencana Tol Gedebage–Tasikmalaya–Ciamis membawa harapan baru. Asep (41), pemilik usaha makanan olahan, berharap ongkos kirim produknya bisa ditekan. “Kalau jalur cepat ada, distribusi ke kota besar lebih lancar. Waktu tempuh berkurang, biaya juga bisa turun,” ujarnya.

Cerita serupa datang dari sopir logistik di Karawang yang sehari-hari bergelut dengan kemacetan kawasan industri. Bagi mereka, tol baru bukan sekadar fasilitas premium, melainkan efisiensi kerja yang berdampak langsung pada pendapatan.

Target 2027 dan Taruhan Waktu

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pada 2027 seluruh jaringan jalan—mulai dari tol, jalan nasional, provinsi, kabupaten, hingga desa—terkoneksi dalam kondisi mantap. Target ini disebut sebagai prasyarat lahirnya sirkulasi ekonomi yang lebih merata.

Namun, publik juga mencermati tantangan klasik proyek infrastruktur: pembebasan lahan, konsistensi pendanaan, serta risiko keterlambatan. Dengan skala proyek dan biaya per kilometer yang tinggi, keberhasilan Tol di Jabar sangat ditentukan oleh manajemen waktu dan transparansi pelaksanaan.

Lebih dari Sekadar Jalan

Jika seluruh proyek rampung sesuai jadwal hingga 2029, Jawa Barat akan memiliki wajah baru dalam mobilitas dan logistik. Tol di Jabar tidak lagi hanya soal kecepatan, tetapi tentang arah pembangunan: siapa yang terhubung, siapa yang tumbuh, dan bagaimana manfaatnya dirasakan warga.

Dengan biaya Rp500 miliar per kilometer, proyek ini menjadi taruhan besar. Bagi masyarakat, ukurannya sederhana—apakah tol-tol ini benar-benar mendekatkan jarak, menurunkan biaya, dan membuka peluang hidup yang lebih baik. (AS)

Meriahkan Hari Ibu, Karang Taruna Kecamatan Ciamis Gelar Gebyar Senam

Dwiyanto
-
0
Meriahkan Hari Ibu, Karang Taruna Kecamatan Ciamis Gelar Gebyar Senam

lintaspriangan.com. BERITA CIAMIS. Meriahkan Hari Ibu, Karang Taruna Kecamatan Ciamis menggelar kegiatan Gebyar Senam bertempat di lokasi Gelar Potensi dan UMKM Jalan Koperasi, Kecamatan Ciamis, Minggu (28/12/2025).

Kegiatan tersebut menjadi salah satu pilihan aktivitas positif untuk mengisi libur panjang akhir tahun. Selain mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui senam, juga menjadi ajang silaturahmi warga sekaligus wadah promosi potensi pemuda dan pelaku UMKM lokal.

Kegiatan digelar atas kerjasama Karang Taruna Kecamatan Ciamis dengan V’COM & Friend’s, dipandu oleh instruktur profesional Mia Lesti dan Zin Vhia, dimeriahkan dengan pameran produk UMKM, kreativitas pemuda, serta pembagian berbagai door prize menarik bagi peserta.

Ketua Karang Taruna Kecamatan Ciamis, Utis Kustiaman, mengatakan kegiatan ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ibu, sekaligus sebagai bentuk pemberdayaan dan edukasi masyarakat.

“Kami ingin menghadirkan kegiatan yang sehat, terjangkau, dan bermanfaat. Selain untuk menjaga kebugaran, acara ini juga menjadi sarana mempererat kebersamaan masyarakat,” katanya.

BACA JUGA: Ribuan Alumni SMPN 2 Ciamis Hadiri Reuni Akbar

Menurutnya, Gelar Potensi dan UMKM merupakan wujud komitmen Karang Taruna dalam menggali dan mempromosikan potensi pemuda serta usaha lokal agar semakin dikenal luas dan memiliki daya saing.

“Karang Taruna harus menjadi motor penggerak. Kami ingin pemuda dan pelaku UMKM lokal punya ruang untuk berkembang, sekaligus mengajak masyarakat mencintai produk daerah sendiri,” jelasnya.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan menjadi agenda rutin tahunan yang memberikan dampak nyata, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun ekonomi masyarakat.

“Kami ingin kegiatan ini bisa dikembangkan dengan konsep yang lebih besar, melibatkan lebih banyak komunitas, serta mendapat dukungan lintas sektor agar manfaatnya semakin luas bagi masyarakat Ciamis,” pungkasnya. (FSL)

Daftar Panjang Korupsi di Jawa Barat, 20+ Kepala Daerah Dipenjara

Admin Lintas Priangan
-
0
Daftar Panjang Korupsi di Jawa Barat, 20+ Kepala Daerah Dipenjara

lintaspriangan.com, BERITA JAWA BARAT. Penangkapan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang kembali menambah daftar panjang kepala daerah di Jawa Barat yang terseret kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah mengamankan Ade Kuswara dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 19 Desember 2025.

“Benar, salah satunya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta. Ia menegaskan bahwa Ade Kuswara saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.
“Benar, masih dilakukan pemeriksaan di dalam,” jelasnya.

Sebelumnya, KPK juga mengonfirmasi tengah melakukan serangkaian OTT di Bekasi dan telah mengamankan sepuluh orang hingga pukul 21.00 WIB. Meski detail perkara belum diungkap secara terbuka, penangkapan ini langsung menyita perhatian publik, terutama karena terjadi di tengah catatan panjang kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Jawa Barat.

Kasus Ade Kuswara menjadi pengingat bahwa persoalan korupsi di level pemerintahan daerah belum sepenuhnya selesai. Bahkan, jika ditarik lebih jauh, peristiwa ini bukanlah kasus tunggal, melainkan bagian dari pola berulang yang telah terjadi selama bertahun-tahun.

Bekasi dan Luka Lama yang Terbuka Kembali

Bagi masyarakat Bekasi, kabar OTT ini terasa seperti mengulang cerita lama. Harapan akan pemerintahan yang bersih kembali diuji, sementara kepercayaan publik kembali terkikis. Dari obrolan warung kopi hingga media sosial, satu pertanyaan terus mengemuka: mengapa kasus serupa terus berulang?

Bekasi sendiri bukan wilayah asing dalam catatan kasus korupsi kepala daerah. Baik di tingkat kabupaten maupun kota, nama-nama pejabat daerah sebelumnya juga pernah terseret perkara serupa. Kondisi ini memperkuat anggapan bahwa masalahnya bukan sekadar individu, melainkan sistem pengawasan dan tata kelola yang belum sepenuhnya kokoh.

Daftar Kepala Daerah Jawa Barat yang Terseret Korupsi

Berdasarkan catatan penegakan hukum dan penelusuran data publik, setidaknya 20 kepala daerah di Jawa Barat pernah atau sedang terseret kasus korupsi. Berikut daftar rinci nama, jabatan, dan asal daerahnya:

  • Ade Kuswara Kunang — Bupati Bekasi, Kabupaten Bekasi
  • Neneng Hasanah Yasin — Bupati Bekasi, Kabupaten Bekasi
  • Rahmat Effendi — Wali Kota Bekasi, Kota Bekasi
  • Ade Yasin — Bupati Bogor, Kabupaten Bogor
  • Rachmat Yasin — Bupati Bogor, Kabupaten Bogor
  • Eep Hidayat — Bupati Subang, Kabupaten Subang
  • Ojang Sohandi — Bupati Subang, Kabupaten Subang
  • Imas Aryumningsih — Bupati Subang, Kabupaten Subang
  • Supendi — Bupati Indramayu, Kabupaten Indramayu
  • Ade Swara — Bupati Karawang, Kabupaten Karawang
  • Sunjaya Purwadisastra — Bupati Cirebon, Kabupaten Cirebon
  • Abubakar — Bupati Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat
  • Aa Umbara Sutisna — Bupati Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat
  • Ajay Muhammad Priatna — Wali Kota Cimahi, Kota Cimahi
  • Atty Suharti — Wali Kota Cimahi, Kota Cimahi
  • Dada Rosada — Wali Kota Bandung, Kota Bandung
  • Yana Mulyana — Wali Kota Bandung, Kota Bandung
  • Erwin — Wakil Wali Kota Bandung, Kota Bandung
  • Budi Budiman — Wali Kota Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya
  • Dany Setiawan — Gubernur Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat

Daftar ini menunjukkan bahwa sejumlah daerah bahkan mencatat lebih dari satu kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dalam periode berbeda.

Masalah Sistemik, Bukan Sekadar Personal

Banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi memperlihatkan persoalan yang lebih dalam. Kepala daerah memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan anggaran, perizinan, dan mutasi jabatan. Tanpa pengawasan yang kuat dan transparansi yang konsisten, kewenangan tersebut kerap berubah menjadi celah penyalahgunaan kekuasaan.

Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Program pembangunan tersendat, pelayanan publik terganggu, dan kepercayaan warga terhadap pemerintah daerah terus menurun. Korupsi bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga soal rusaknya harapan publik.

Penangkapan Ade Kuswara Kunang menjadi pengingat keras bahwa upaya pemberantasan korupsi harus terus diperkuat, tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga pembenahan sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan daerah. Tanpa itu, daftar panjang korupsi di Jawa Barat berpotensi terus bertambah—dan rakyat kembali menjadi pihak yang paling dirugikan. (AS)

Ribuan Alumni SMPN 2 Ciamis Hadiri Reuni Akbar dan Mubes IKA‎

Dwiyanto
-
0
Ribuan Alumni SMPN 2 Ciamis Hadiri Reuni Akbar dan Mubes IKA‎

lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Ikatan Keluarga Alumni (IKA) SMP Negeri 2 Ciamis (Nedacis) menyelenggarakan Reuni Akbar dan Musyawarah Besar (Mubes) di Aula K.H. Irfan Hielmy Islamic Center Ciamis, Minggu (28/12/2025).
‎
‎Kegiatan dihadiri ribuan alumni dari berbagai angkatan. Reuni tersebut ‎bukan sekadar ajang nostalgia, tetapi menjadi momentum konsolidasi kekuatan alumni lintas generasi.

‎Lebih dari sekadar temu kangen, forum tersebut menegaskan komitmen alumni untuk mengambil peran strategis dalam mendukung kemajuan sekolah dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Ciamis.

Ketua Panitia Reuni Akbar, Akasah, menjelaskan, kegiatan tersebut dirancang sejak Agustus 2025 dan melibatkan koordinasi intensif lintas angkatan.
‎
‎Antusiasme alumni yang tinggi membuat panitia harus menyediakan dua lokasi kegiatan. Seluruh kontribusi peserta telah terpenuhi 100 persen, dan kegiatan ini juga didukung oleh para mitra
‎
“Alhamdulillah ada 1.578 alumni yang hadir. Ini menunjukkan ikatan emosional yang kuat terhadap almamater,” jelasnya.

‎Reuni Akbar dan Mubes IKA SMPN 2 Ciamis diharapkan menjadi fondasi awal penguatan peran alumni sebagai mitra strategis sekolah.

“Tidak hanya mendukung pendidikan, tetapi juga dalam membangun jejaring sosial yang berdampak luas bagi masyarakat,” harapnya. ‎

Untuk diketahui, banyak alumni SMPN 2 Ciamis di setiap angkatan menjadi pejabat di teras pemerintahan, salah satunya alumni angkatan tahun 1989, Uus Kuswanto, S.Sos, M.A.P yang menjabat sebagai Sekda Provinsi DkI Jakarta dan Dr. H Andang Firman Triyadi menjadi Sekda Kabupaten Ciamis.

Perwakilan alumni angkatan 1989, Andang Firman Triyadi, yang kini menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis mengatakan SMPN 2 Ciamis telah menjadi ruang pembentukan karakter dan nilai kehidupan.
‎
‎“Sekolah ini melahirkan banyak kader yang bermanfaat bagi masyarakat, disinilah kita belajar menjadi manusia. Bukan hanya pintar secara akademik, tetapi juga beretika dan bertanggung jawab,” ungkapnya.

BACA JUGA: Kolaborasi UPZ, Baznas dan LPM Serahkan Bantuan Rutilahu
‎
‎Ia menilai reuni tersebut sebagai pengingat akan proses panjang yang telah membentuk para alumni, sekaligus peluang untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi sosial.
‎
Sementara itu ‎Kepala SMPN 2 Ciamis, Amar, menilai keberadaan alumni merupakan aset penting bagi sekolah. Konsistensi SMPN 2 Ciamis dalam mencetak lulusan berkualitas tidak terlepas dari nilai pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini.
‎
‎“SMPN 2 Ciamis tetap relevan di setiap zaman karena nilai-nilai yang ditanamkan tidak pernah usang. Hari ini kita menyaksikan bagaimana alumni dari berbagai latar belakang dapat kembali berkumpul dan memberikan energi positif bagi sekolah,” kata Amar.
‎
‎Ia berharap Reuni Akbar dan Mubes IKA dapat melahirkan kepengurusan yang solid, profesional, serta mampu membangun sinergi berkelanjutan dengan pihak sekolah dan pemerintah daerah. (FSL)

UMK Kota Tasikmalaya Rp2,9 Juta: Masih Jauh dari Hidup Layak

Admin Lintas Priangan
-
0
UMK Kota Tasikmalaya Rp2,9 Juta: Masih Jauh dari Hidup Layak

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Penetapan UMK Kota Tasikmalaya tahun 2026 sebesar Rp2.980.336 memang membawa kabar kenaikan. Namun di balik angka itu, realitas kehidupan pekerja menunjukkan cerita yang berbeda. Jika disandingkan dengan standar biaya hidup layak dan potret pendapatan mayoritas pekerja—terutama sektor informal—UMK Kota Tasikmalaya masih menyisakan jarak yang lebar dari kata “cukup”.

Kenaikan UMK diputuskan melalui mekanisme Dewan Pengupahan Kota. Pemerintah daerah menegaskan prosesnya berjalan sesuai ketentuan. Akan tetapi, data statistik nasional memberi konteks penting: standar hidup layak bukan sekadar soal upah minimum, melainkan kemampuan nyata memenuhi kebutuhan sehari-hari.

UMK Naik, Kebutuhan Hidup Ikut Naik

Berdasarkan metode terbaru Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan, estimasi biaya hidup layak di Jawa Barat berada di kisaran Rp4,12 juta per bulan. Dengan angka tersebut, UMK Kota Tasikmalaya 2026 baru memenuhi sekitar 72 persen dari standar kelayakan hidup.

Artinya, meski upah minimum naik, kebutuhan dasar—pangan, sandang, papan, transportasi, pendidikan, hingga kesehatan—tetap berlari lebih cepat. Selisih inilah yang membuat diskursus UMK selalu panas: naik, tapi belum mengejar.

Data BPS: Potret Nyata Penghasilan Pekerja

Kondisi ini kian terasa ketika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan Statistik Pendapatan Februari 2024. BPS mencatat, rata-rata pendapatan bersih pekerja bebas (pekerja informal tanpa ikatan kerja tetap) di perkotaan Jawa Barat sebesar Rp2.345.100 per bulan. Angka ini baru sekitar 78,7 persen dari UMK Kota Tasikmalaya 2026.

Sementara di perdesaan, rata-rata pendapatan pekerja bebas hanya Rp1.471.500 per bulan—bahkan belum menyentuh setengah UMK. Fakta ini menegaskan bahwa UMK lebih merepresentasikan standar pekerja formal, bukan potret mayoritas tenaga kerja yang menggantungkan hidup pada sektor informal.

UMK dan Mayoritas yang Tak Terjangkau

Di Kota Tasikmalaya, sektor informal menjadi tulang punggung ekonomi warga: pedagang kecil, pekerja harian, jasa lepas, hingga usaha mikro. Bagi mereka, UMK sering kali bukan “upah yang naik”, melainkan “angka yang belum pernah tercapai”.

Ketika UMK saja masih di bawah standar hidup layak, pekerja informal menghadapi tantangan berlapis. Tanpa kontrak kerja, tanpa jaminan sosial, dan tanpa kepastian pendapatan bulanan, mereka bertahan dengan strategi hemat ekstrem—mengatur belanja, menunda kebutuhan, dan berharap rezeki hari esok tetap ada.

Perdebatan UMK tak lepas dari keseimbangan yang rapuh antara dunia usaha dan perlindungan pekerja. Pemerintah daerah berada di tengah: menjaga iklim usaha tetap hidup, sembari memastikan pekerja tidak kian tertinggal. Namun data menunjukkan persoalan utamanya bukan hanya besaran UMK, melainkan struktur pasar kerja.

Selama dominasi sektor informal masih tinggi, kebijakan upah minimum akan selalu terbatas dampaknya. UMK melindungi pekerja formal; di luar itu, jutaan pekerja tetap berada di wilayah abu-abu kebijakan.

Tantangan Kebijakan Daerah

Bagi Kota Tasikmalaya, fakta ini menjadi cermin. Penetapan UMK Kota Tasikmalaya 2026 sah secara regulasi, tetapi pekerjaan rumah masih panjang. Perluasan lapangan kerja formal, dorongan formalisasi usaha mikro, serta penguatan jaminan sosial menjadi agenda mendesak agar kenaikan UMK tidak berhenti sebagai angka normatif.

Tanpa langkah itu, UMK akan terus menjadi standar di atas kertas—penting, namun belum menyentuh mayoritas warga. Dan bagi para pekerja bebas, hidup tetap berjalan dengan rumus sederhana: bekerja hari ini untuk bertahan hari ini.

Kesimpulannya, UMK Kota Tasikmalaya Rp2,9 juta memang naik, tetapi jika ditimbang dengan standar hidup layak dan realitas pendapatan pekerja, jaraknya masih terasa. Inilah sebabnya isu UMK selalu memantik perdebatan—karena di balik angka resmi, ada kehidupan nyata yang terus berjuang menutup selisih. (AS)

Anak Kyai Diduga Jadi Korban Salah Tangkap, Santri Geruduk Polsek

Admin Lintas Priangan
-
0
Anak Kyai Diduga Jadi Korban Salah Tangkap, Santri Geruduk Polsek

lintaspriangan.com, BERITA BOGOR. Gelombang kemarahan warga pecah di wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor, setelah beredar luas informasi dugaan salah tangkap yang menimpa seorang anak kyai terpandang. Peristiwa ini dengan cepat menyedot perhatian publik, bukan hanya karena menyangkut dugaan pelanggaran prosedur hukum, tetapi juga karena melibatkan sosok yang memiliki posisi moral dan sosial kuat di tengah masyarakat pesantren.

Dalam berbagai unggahan warganet, disebutkan bahwa korban dugaan salah tangkap merupakan anak seorang kyai yang dikenal luas di Desa Tegalega, wilayah perbatasan Rumpin–Cigudeg. Informasi tersebut menyebar masif di berbagai platform media sosial, memicu reaksi berantai dari para santri dan masyarakat sekitar.

Salah satu unggahan yang paling ramai diperbincangkan berasal dari akun TikTok bernama angga. Dalam waktu kurang dari 24 jam, unggahan tersebut telah ditonton lebih dari 600 ribu kali, menandakan betapa sensitif dan besarnya perhatian publik terhadap kasus ini. Kolom komentar pun dipenuhi respons warganet yang mempertanyakan proses penangkapan hingga transparansi aparat penegak hukum.

Salah satu komentar yang banyak disorot datang dari akun bernama sahabat gedang. Dalam komentarnya, akun tersebut menuliskan, “Saya bantu jawab yah. Ini kasus salah tangkap. Yang ditangkapp anak kyai terpandang di Desa Tegalega. Terus itu (maksudnya massa yang berkumpul) adalah para santri murid kyai.” Komentar ini kemudian dibagikan ulang oleh sejumlah akun lain, memperkuat narasi bahwa massa yang bergerak bukan sekadar warga biasa, melainkan para santri yang merasa gurunya—secara moral dan kehormatan—telah dilukai.

Dari informasi yang beredar, dugaan salah tangkap tersebut dipicu oleh proses penangkapan yang dinilai tidak disertai prosedur hukum yang jelas. Warganet menyebutkan tidak adanya surat penangkapan resmi, serta tidak ada pemberitahuan kepada pihak keluarga maupun lingkungan setempat sebelum korban dibawa oleh aparat. Situasi ini memicu keresahan, yang kemudian berkembang menjadi kemarahan kolektif.

Reaksi tersebut akhirnya bermuara pada kedatangan massa ke Kantor Polsek Parung Panjang. Dalam berbagai video yang beredar, terlihat kerumunan besar memadati area sekitar kantor polisi. Narasi yang berkembang menyebutkan bahwa ribuan santri turut bergerak sebagai bentuk solidaritas dan tuntutan keadilan.

Bagi masyarakat pesantren, relasi antara kyai dan santri bukan sekadar hubungan guru dan murid. Ada ikatan emosional, spiritual, dan moral yang kuat. Ketika anak seorang kyai diduga diperlakukan tidak adil, rasa tersinggung itu menjalar cepat, melampaui batas keluarga, bahkan desa. Di titik inilah, persoalan hukum berubah menjadi persoalan harga diri kolektif.

Sementara itu, menurut informasi yang juga beredar di media sosial, anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam penangkapan tersebut telah menjalani pemeriksaan internal oleh Propam Polres Bogor. Pemeriksaan ini disebut sebagai langkah awal untuk mendalami dugaan pelanggaran prosedur yang ramai dipersoalkan publik.

Namun hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Bogor maupun Polsek Parung Panjang terkait kronologi lengkap peristiwa, status hukum korban, serta hasil awal pemeriksaan terhadap aparat yang terlibat. Kekosongan informasi resmi ini justru membuat spekulasi publik semakin liar dan emosi massa sulit diredam.

Kasus dugaan salah tangkap ini menjadi pengingat keras bahwa di era media sosial, satu peristiwa lokal dapat dengan cepat berubah menjadi isu nasional. Kecepatan aparat dalam memberikan klarifikasi yang transparan dan berimbang menjadi kunci, bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik.

Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat kini menunggu satu hal sederhana namun krusial: kejelasan. Sebab bagi publik, terutama komunitas pesantren, hukum tidak cukup hanya ditegakkan—ia juga harus terlihat adil. (AS)

PSGC Ciamis Puncaki Klasemen Liga Nusantara

Muhammad Diksa
-
0
PSGC Ciamis Puncaki Klasemen Liga Nusantara

PSGC Ciamis kalahkan Tri Brata Rafflesia 1-0 dan puncaki klasemen sementara Grup B Liga Nusantara 2025/2026.

lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS – PSGC Ciamis mengamankan tiga poin krusial dalam putaran kedua Grup B Liga Nusantara 2025/2026. Bermain di Stadion Sriwaru, Kota Surakarta, Jumat malam (26/12/2025), Laskar Singacala menundukkan Tri Brata Rafflesia dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini langsung mengangkat PSGC Ciamis ke puncak klasemen sementara dan memperketat persaingan papan atas.

Hasil tersebut penting bagi PSGC, bukan hanya untuk posisi klasemen, tetapi juga untuk menjaga konsistensi di fase kompetisi yang kian menentukan.

Lonjakan Posisi di Klasemen Grup B

Tambahan tiga poin membuat PSGC Ciamis melonjak dari posisi keempat ke peringkat teratas Grup B dengan koleksi 13 poin. Sebaliknya, Tri Brata Rafflesia masih tertahan di zona degradasi dengan raihan 4 poin.

Kemenangan ini sekaligus mempertegas dominasi PSGC atas Tri Brata Rafflesia musim ini. Pada putaran pertama, tim asal Ciamis itu juga menang dengan skor 3-1. Konsistensi tersebut menjadi modal penting di tengah ketatnya persaingan Grup B, di mana selisih poin antartim papan atas hanya terpaut satu hingga dua angka.

Situasi ini membuat setiap laga memiliki bobot strategis. Kesalahan kecil dapat berakibat pada perubahan posisi klasemen yang signifikan.

Babak Pertama: Efektivitas Jadi Pembeda

Meski tampil tanpa sejumlah pemain inti akibat rotasi dan cedera, PSGC Ciamis tetap mampu menjaga intensitas permainan sejak awal laga. Tri Brata Rafflesia, yang membutuhkan kemenangan untuk keluar dari zona merah, juga tampil terbuka dan berani meladeni permainan cepat.

Baca juga: Menciptakan Rapat yang Berkesan dan Berdampak

Kedua tim saling menekan dengan tempo cukup tinggi. Namun, efektivitas PSGC Ciamis menjadi pembeda. Gol tunggal laga tercipta pada menit ke-25 melalui skema serangan dari sisi kanan.

Akselerasi Roby Gerson Taniyaw diakhiri dengan umpan silang terukur yang disambut tandukan Haikal Khalil tanpa kawalan berarti. Bola meluncur ke gawang Tri Brata Rafflesia dan mengubah skor menjadi 1-0.

Usai kebobolan, Tri Brata berusaha meningkatkan intensitas serangan. Namun, rapatnya barisan pertahanan Laskar Singacala membuat upaya penyamaan kedudukan selalu kandas. Skor 1-0 bertahan hingga jeda.

Bertahan dengan 10 Pemain

Memasuki babak kedua, PSGC Ciamis sempat mendapatkan peluang emas melalui serangan balik cepat. Sayangnya, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat peluang tersebut terbuang.

Situasi berubah pada menit ke-76 ketika PSGC harus bermain dengan 10 pemain. Hercules, bek yang kerap membantu serangan, menerima kartu kuning kedua setelah dinilai melakukan pelanggaran keras saat Tri Brata membangun serangan balik.

Bermain dengan kekurangan pemain, PSGC Ciamis memilih pendekatan defensif. Fokus tim beralih pada menjaga kedalaman dan disiplin lini belakang. Tekanan Tri Brata Rafflesia meningkat di sisa waktu pertandingan, namun solidnya organisasi pertahanan PSGC membuat tidak ada gol tambahan tercipta.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap bertahan dan memastikan kemenangan penting bagi PSGC Ciamis.

Dampak bagi Persaingan Liga

Kemenangan ini memperlihatkan kematangan PSGC Ciamis dalam mengelola laga krusial, termasuk saat harus bertahan dalam kondisi tidak ideal. Di sisi lain, kekalahan semakin memperberat langkah Tri Brata Rafflesia untuk keluar dari zona degradasi.

Dengan kompetisi Grup B yang masih panjang dan persaingan yang sangat ketat, hasil pertandingan ini berpotensi memengaruhi peta klasemen hingga putaran ketiga mendatang.

Kemenangan PSGC Ciamis atas Tri Brata mengubah peta klasemen Grup B dan menjaga persaingan Liga Nusantara tetap terbuka. (MD)

Mini Ebook Wajib untuk Anda yang Sering Memimpin Rapat

Admin Lintas Priangan
-
0
Mini Ebook Wajib untuk Anda yang Sering Memimpin Rapat

Panduan praktis strategi komunikasi agar rapat tidak sekadar berjalan, tetapi menghasilkan keputusan dan aksi nyata.

Di banyak kantor, rapat menjadi aktivitas yang tidak terpisahkan dari pekerjaan sehari-hari. Jadwal rapat padat, peserta lengkap, diskusi panjang. Namun setelah rapat selesai, tidak semua orang pulang dengan kejelasan: apa yang diputuskan, siapa mengerjakan apa, dan ke mana arah kerja selanjutnya.

Masalahnya sering kali bukan pada niat atau kapasitas peserta rapat. Banyak pimpinan dan profesional sudah bekerja keras. Namun satu hal kerap luput disadari: rapat berjalan, tetapi tidak benar-benar dipimpin secara strategis. Diskusi ada, keputusan samar. Waktu habis, tindak lanjut tertunda.

Jika Anda sering memimpin rapat—di instansi pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, maupun organisasi—situasi ini mungkin terasa sangat familiar.

Rapat yang Melelahkan Bukan Takdir

Rapat yang tidak efektif bukanlah takdir, apalagi kewajaran yang harus diterima begitu saja. Dalam banyak kasus, rapat menjadi melelahkan karena komunikasi tidak dikelola dengan sadar dan terarah. Agenda disusun seadanya, diskusi melebar, dan keputusan tidak ditegaskan secara jelas.

Padahal, rapat seharusnya menjadi ruang strategis. Di sanalah arah kerja ditentukan, prioritas diputuskan, dan komitmen dibangun. Ketika rapat gagal menjalankan fungsi ini, yang terganggu bukan hanya produktivitas, tetapi juga kredibilitas kepemimpinan.

Mini Ebook yang Disusun dari Realitas Lapangan

Lintas Priangan menghadirkan mini ebook premium berjudul: “Menjadi Pemimpin Rapat yang Berkesan dan Berdampak”

Ebook ini tidak disusun sebagai bacaan motivasi, apalagi teori komunikasi yang rumit. Materinya dirancang sebagai panduan praktis, berangkat dari realitas rapat sehari-hari di lingkungan birokrasi dan dunia profesional.

Fokus utamanya sederhana, tetapi krusial:
bagaimana memimpin rapat dengan komunikasi yang tepat, agar rapat menghasilkan keputusan yang jelas dan aksi yang nyata.

Apa yang Dibahas di Dalam Mini Ebook Ini?

Di dalam mini ebook ini, Anda akan menemukan strategi-strategi inti yang bisa langsung diterapkan, antara lain:

  • Cara menetapkan tujuan rapat yang spesifik agar diskusi tidak melebar.
  • Cara menyusun agenda sebagai alur pengambilan keputusan, bukan sekadar daftar topik.
  • Peran pemimpin rapat sebagai pengendali komunikasi, bukan hanya moderator formal.
  • Teknik bertanya yang mampu menggerakkan diskusi secara produktif.
  • Cara mengelola peserta rapat yang terlalu dominan maupun terlalu pasif.
  • Cara memisahkan diskusi ide dari keputusan akhir agar rapat tidak berlarut-larut.
  • Cara menegaskan keputusan dengan bahasa yang tidak ambigu.
  • Cara menutup rapat dengan konfirmasi dan komitmen yang jelas.
  • Contoh notulen rapat yang ringkas dan fokus pada keputusan serta tindak lanjut.
  • Contoh refleksi singkat pasca rapat untuk meningkatkan kualitas rapat berikutnya.

Seluruh pembahasan disajikan dengan bahasa lugas, dewasa, dan aplikatif.

Bukan Hanya untuk Pimpinan Struktural

Ebook ini relevan bagi:

  • ASN struktural dan fungsional,
  • pimpinan unit kerja,
  • manajer dan supervisor di sektor swasta,
  • pengurus organisasi dan komunitas,
  • profesional yang sering terlibat dalam rapat dan pengambilan keputusan.
  • Siapa pun yang ingin bekerja lebih efektif, tanpa harus menambah durasi dan frekuensi rapat, akan menemukan manfaat nyata dari materi ini.

Skema Akses Premium yang Ringan dan Bernilai

Lintas Priangan membuka akses konten premium ini dengan skema yang sederhana dan terjangkau:

Rp33.000 untuk akses penuh selama tahun 2026

Dengan satu kali pembayaran, Anda akan mendapatkan:

  • Mini ebook Menjadi Pemimpin Rapat yang Berkesan dan Berdampak (format PDF).
  • Akses ke seluruh update konten premium Lintas Priangan sepanjang tahun 2026.

Perkiraan minimal 24 artikel premium yang akan diterbitkan oleh Lintas Priangan, dengan tema:

  • komunikasi praktis
  • solusi praktis
  • stretegi kepemimpinan
  • dsb.

Jika dihitung, nilai setiap konten premium bahkan tidak sampai Rp1.500 per materi.

Ini bukan sekadar membeli satu ebook, tetapi berlangganan wawasan praktis untuk satu tahun penuh.

Kenapa Konten Ini Tidak Dibuka Gratis?

Lintas Priangan percaya bahwa konten mendalam membutuhkan proses berpikir, pengalaman lapangan, dan penyusunan yang serius. Konten seperti ini tidak lahir dari kejar tayang, tetapi dari kebutuhan pembaca yang ingin bekerja lebih cakap dan berdampak.

Karena itu, konten premium ini disajikan secara khusus dalam bentuk mini ebook dan update berkala, bukan dibuka penuh di website.

Cara Mendapatkan Ebook Ini

Untuk mendapatkan akses:

  • Hubungi redaksi Lintas Priangan melalui whatsapp di nomor 0815 7373 1158 (atau klik DI SINI)
  • Lakukan pembayaran sebesar Rp33.000.
  • Anda akan menerima link mini ebook PDF serta informasi akses update konten premium berikutnya.

Prosesnya sederhana, tanpa sistem yang rumit.

Rapat akan selalu menjadi bagian dari kerja profesional. Namun yang membedakan adalah bagaimana rapat itu dipimpin. Rapat yang berkesan dan berdampak tidak lahir dari kebetulan, tetapi dari strategi komunikasi yang tepat.

Ebook ini tidak menjanjikan rapat sempurna. Namun ia membantu Anda menjadi pemimpin rapat yang lebih cakap, lebih terarah, dan lebih berdampak.

Bagi Anda yang sering memimpin rapat dan ingin hasil kerja yang lebih jelas, mini ebook ini layak menjadi pegangan.

KDM Resmikan Rute Penerbangan Bandung-Semarang

Admin Lintas Priangan
-
0
KDM Resmikan Rute Penerbangan Bandung-Semarang

lintaspriangan.com, BERITA JAWA BARAT. Peresmian Penerbangan Bandung-Semarang menjadi sinyal penting kembalinya konektivitas udara antardaerah yang sempat tereduksi dalam beberapa tahun terakhir. Rute baru ini diresmikan langsung oleh KDM, menandai langkah strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat hubungan ekonomi, perdagangan, dan pariwisata antara Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Peresmian dilakukan di Bandara Husein Sastranegara Bandung, dengan melibatkan maskapai Wings Air sebagai operator penerbangan. Rute Bandung–Semarang ini melengkapi rute Bandung–Solo yang lebih dulu dibuka, sekaligus memperluas pilihan mobilitas masyarakat yang selama ini bergantung pada jalur darat dan kereta api.

Dalam sambutannya, KDM menegaskan bahwa kehadiran Penerbangan Bandung-Semarang bukan sekadar soal perjalanan yang lebih singkat, tetapi juga menyangkut dampak berantai bagi perekonomian daerah. Ia berharap aktivitas perdagangan semakin meningkat, sektor industri bergerak lebih dinamis, dan pariwisata antardaerah kembali bergairah.

“Semoga industri perdagangan semakin meningkat, pariwisata dan pasar-pasar ramai,” ujar KDM, menggambarkan harapan besar di balik dibukanya rute tersebut.

Bagi masyarakat, kehadiran rute ini menjadi angin segar. Bandung dan Semarang dikenal sebagai dua kota dengan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pariwisata yang tinggi. Selama ini, perjalanan darat bisa memakan waktu enam hingga delapan jam, tergantung kondisi lalu lintas. Dengan penerbangan langsung, jarak itu kini dipangkas secara signifikan.

Konektivitas Udara dan Harapan Ekonomi Baru

KDM menyampaikan bahwa Penerbangan Bandung-Semarang diharapkan mampu menjadi penghubung simpul ekonomi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Menurutnya, konektivitas udara memiliki peran strategis dalam mempercepat arus barang, manusia, dan ide. Ketika mobilitas menjadi lebih efisien, peluang usaha pun ikut terbuka.

Saat ini, rute Bandung–Semarang dan Bandung–Solo masih melayani penerbangan dengan frekuensi dua kali dalam seminggu. Meski demikian, KDM secara terbuka menyampaikan harapannya agar frekuensi penerbangan dapat terus bertambah seiring meningkatnya permintaan penumpang.

“Semoga ke depan jumlah penerbangannya semakin banyak, tidak hanya seminggu dua kali tapi setiap hari,” kata KDM.

Pernyataan tersebut mencerminkan kesadaran bahwa keberhasilan Penerbangan Bandung-Semarang tidak hanya ditentukan oleh peresmian, tetapi juga oleh konsistensi layanan dan keterjangkauan bagi masyarakat. Frekuensi yang meningkat akan membuka peluang bagi pelaku UMKM, pelaku pariwisata, hingga pekerja lintas daerah yang membutuhkan mobilitas cepat.

Respons Publik dan Tantangan Ke Depan

Di lapangan, antusiasme terlihat dari berbagai kalangan. Pelaku usaha menyambut positif rute ini karena membuka akses pasar baru. Sementara bagi wisatawan, Penerbangan Bandung-Semarang memberikan alternatif perjalanan yang lebih praktis dibandingkan jalur darat.

Namun demikian, tantangan masih ada. Frekuensi penerbangan yang terbatas menjadi catatan penting. Publik menaruh harapan agar rute ini tidak berhenti sebagai simbol peresmian semata, melainkan berkembang menjadi layanan reguler yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah dan maskapai diharapkan terus melakukan evaluasi, baik dari sisi tingkat keterisian penumpang, jadwal penerbangan, hingga integrasi dengan sektor pariwisata dan transportasi darat. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang diharapkan dari Penerbangan Bandung-Semarang dapat dirasakan secara nyata dan merata.

Peresmian rute ini menjadi langkah awal. Keberlanjutannya akan ditentukan oleh kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha penerbangan, dan masyarakat sebagai pengguna. Jika semua berjalan seiring, bukan tidak mungkin Penerbangan Bandung-Semarang akan menjadi salah satu penggerak utama konektivitas regional di Pulau Jawa. (AS)

1...747576...324Halaman 75 dari 324