lintaspriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Sebuah jembatan di Dusun Anggaraksan, Desa Maruyungsari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, kini dikenal dengan sebutan Jembatan Pilkada. Nama ini diberikan oleh warga sebagai bentuk sindiran terhadap janji politik yang berulang kali dilontarkan saat pemilihan kepala daerah, namun tak pernah diwujudkan.
Jembatan ini dibangun pada tahun 2003-2004 dan memiliki panjang 30 meter serta lebar 3,5 meter. Jembatan tersebut membentang di atas Sungai Ciseel, menghubungkan Desa Maruyungsari dengan Desa Karangpawitan. Selain itu, jembatan ini juga menjadi akses penting antara Kecamatan Padaherang dan Mangunjaya. Namun, kondisi jembatan yang masih menggunakan bantalan balok kayu kelapa membuatnya jauh dari kata layak untuk dilewati kendaraan berat.
Waluyo, seorang tokoh masyarakat Dusun Anggaraksan, mengungkapkan bahwa kondisi jembatan sebenarnya sudah memprihatinkan sejak lama. Ia menyebut, pada tahun 2021, bantalan balok kayu jembatan sempat diganti melalui gotong royong warga setempat. Hal ini dilakukan karena pemerintah daerah tak kunjung memberikan perhatian meskipun jembatan tersebut menjadi akses vital bagi warga di dua kecamatan.
“Kami warga terpaksa bergotong royong mengganti bantalan kayu jembatan ini. Kalau tidak, jembatan bisa runtuh kapan saja,” ujar Waluyo saat ditemui. Selasa, (10/12/2024).
Waluyo menjelaskan bahwa julukan Jembatan Pilkada muncul karena infrastruktur ini selalu menjadi bahan janji politik selama masa kampanye. Namun, janji-janji tersebut tak pernah direalisasikan oleh para pemimpin daerah.
Menurut Waluyo, pada Pilkada 2015, para calon kepala daerah menjanjikan pembangunan ulang jembatan ini. Warga pun sempat memiliki harapan besar, tetapi hingga masa jabatan berakhir, tidak ada tindakan nyata yang dilakukan.
“Dulu saat Pilkada 2015, jembatan ini dijanjikan akan dibangun kokoh. Namun, sampai sekarang tidak ada apa-apa,” katanya dengan nada kecewa.
Hal serupa kembali terjadi pada Pilkada 2020. Para kandidat yang berkampanye di wilayah tersebut menjadikan pembangunan jembatan ini sebagai salah satu janji utama. Namun, lagi-lagi, janji itu hanya menjadi angin lalu.
“Sama seperti sebelumnya, saat Pilkada 2020, lagi-lagi jembatan ini dijanjikan akan dibangun. Tapi buktinya nihil,” tambah Waluyo.
Waluyo menyatakan bahwa warga hanya ingin memiliki jembatan yang kokoh dan aman untuk digunakan. Ia berharap janji politik yang terus diulang-ulang ini akhirnya bisa diwujudkan setelah Pilkada berikutnya.
“Kita tidak meminta yang aneh-aneh, hanya jembatan yang layak dan aman. Jembatan ini sangat penting bagi aktivitas sehari-hari warga,” ungkapnya.
Jembatan Pilkada tidak hanya menjadi akses utama antar desa, tetapi juga menjadi jalur alternatif yang strategis bagi masyarakat di Kecamatan Padaherang dan Mangunjaya. Dengan kondisi yang ada saat ini, risiko kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan sangat tinggi.
“Kami berharap pemerintah kali ini benar-benar memperhatikan kebutuhan warga. Jangan sampai janji ini hanya jadi bahan kampanye lagi,” ujar Waluyo penuh harap.
Kondisi Jembatan Pilkada mencerminkan bagaimana infrastruktur penting sering kali diabaikan, meskipun sudah berkali-kali dijanjikan. Warga berharap pemerintah daerah maupun provinsi dapat menjadikan pembangunan jembatan ini sebagai prioritas utama.
Sebagai infrastruktur penghubung antar desa dan kecamatan, jembatan ini tidak hanya mempermudah mobilitas warga tetapi juga berpotensi meningkatkan perekonomian daerah. Akses yang memadai akan mendukung aktivitas perdagangan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
BACA JUGA: Perumda Galuh Perdana Jalin Kerja Sama dengan 4 BUMD
“Kalau jembatan ini dibangun dengan baik, tentu dampaknya besar untuk perekonomian dan kesejahteraan warga,” kata Waluyo menutup pembicaraan.
Dengan segala harapan yang disampaikan oleh warga, Jembatan Pilkada menjadi simbol perlunya perhatian lebih terhadap infrastruktur daerah. Janji-janji politik seharusnya diwujudkan menjadi tindakan nyata, bukan sekadar janji kosong. Kini, masyarakat menantikan apakah janji pada Pilkada berikutnya akan benar-benar direalisasikan atau kembali menjadi angin segar yang menghilang setelah pemilihan usai. (KMP/lintaspriangan.com)
