Kantor Bupati Perkuat Keamanan dengan Pintu Baja
lintaspriangan.com, BERITA NASIONAL. Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten, memperketat pengamanan kantor bupati dengan memasang pintu baja di pintu masuk utama. Kebijakan ini diambil setelah aksi unjuk rasa pada akhir Agustus lalu berakhir ricuh dan mengakibatkan perusakan fasilitas kantor. Langkah ini menjadi pesan tegas bahwa pemerintah daerah tidak ingin insiden serupa terulang di masa mendatang.
Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Pemkab Pandeglang, Doni Hermawan, menjelaskan bahwa pemasangan pintu baja merupakan langkah preventif untuk melindungi gedung yang menjadi pusat pemerintahan. “Gedung pemerintah harus kita amankan dari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi saat akhir pekan kantor kosong dan penjaga terbatas,” ujarnya, Senin (15/9/2025). Ia menambahkan bahwa perlindungan fisik seperti ini dapat mencegah tindak pidana pencurian maupun perusakan fasilitas yang dapat mengganggu pelayanan publik.
Pengamanan Diperkuat di Sejumlah Titik
Selain di pintu utama, pintu baja juga dipasang di sejumlah titik lain di sekitar kompleks kantor bupati. Menurut Doni, kebijakan ini bukan hanya reaktif, tetapi juga menjadi bagian dari standar baru pengamanan gedung pemerintahan di Pandeglang. “Kami ingin memastikan aset pemerintah tetap terlindungi dan pelayanan publik tidak terganggu,” kata Doni menegaskan.
Langkah ini diambil setelah aksi protes warga Pandeglang yang menolak kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berakhir dengan kericuhan. Dalam peristiwa itu, massa aksi bahkan sempat membuang sampah di halaman kantor bupati sebagai bentuk protes. Pemerintah daerah menilai perlu adanya langkah konkret agar fasilitas negara tidak kembali dirusak dan aktivitas pemerintahan tetap berjalan lancar.
Tren Kerusakan Fasilitas Akibat Aksi Massa
Data terbaru dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa kerusakan fasilitas umum dan kantor pemerintahan akibat aksi massa di berbagai daerah mencapai angka signifikan. Di DKI Jakarta, misalnya, kerugian akibat kerusakan fasilitas publik pada unjuk rasa mencapai sekitar Rp50,4 miliar. Kerusakan itu mencakup 22 halte transportasi, fasilitas jalan, serta infrastruktur pengawas seperti CCTV.
Secara nasional, estimasi kerugian akibat kerusuhan dan aksi massa dilaporkan hampir menembus Rp900 miliar, mencakup perbaikan gedung pemerintahan, fasilitas jalan, gerbang tol, dan infrastruktur publik lain. Jawa Timur, Jawa Barat, dan beberapa provinsi di Sumatra masuk daftar wilayah dengan kerusakan terparah. Data ini menjadi alasan kuat bagi pemerintah daerah di berbagai wilayah, termasuk Pandeglang, untuk memperkuat sistem keamanan fisik kantor pemerintahan.
Kebijakan dan Standar Keamanan Nasional
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga telah mengeluarkan pedoman dan SOP untuk memperkuat sistem keamanan kantor pemerintahan. Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 menjadi acuan untuk melakukan pra-asesmen keamanan, memperkuat pengamanan objek vital, serta meningkatkan koordinasi antara TNI, Polri, dan aparat lokal. Upaya ini diharapkan dapat meminimalisasi potensi gangguan, baik dari unjuk rasa yang tidak tertib maupun ancaman teror.
Ahli keamanan publik menilai pemasangan pintu baja di kantor pemerintahan merupakan tindakan yang tepat dan strategis. Menurut analis keamanan perkotaan, Dr. Farhan Syahputra, pengamanan fisik seperti pagar, pintu besi, dan sistem kontrol akses merupakan langkah dasar yang harus dilengkapi dengan pengawasan CCTV, alarm darurat, dan personel keamanan terlatih. “Perlindungan gedung pemerintahan tidak boleh hanya simbolis. Harus ada integrasi antara infrastruktur fisik dan SOP keamanan,” ujarnya.
Langkah Preventif Jangka Panjang
Dengan meningkatnya potensi kerusuhan di daerah, pemerintah daerah Pandeglang berharap instalasi pintu baja dapat menjadi pencegah bagi pihak-pihak yang berniat melakukan perusakan fasilitas negara. Selain itu, Pemkab juga berencana menambah jumlah petugas keamanan, meningkatkan patroli malam, dan memperkuat kerja sama dengan kepolisian setempat.
Langkah ini diharapkan menciptakan rasa aman bagi pegawai negeri, warga yang membutuhkan pelayanan, serta melindungi aset pemerintah dari kerugian yang bisa memengaruhi APBD. Pemasangan pintu baja menjadi simbol bahwa pemerintah serius menjaga ketertiban dan siap menjaga keberlangsungan pelayanan publik meski menghadapi tekanan dari aksi massa. (Lintas Priangan/Arrian)
