lintaspriangan.com, NASIONAL. Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan hanya persoalan api yang harus dipadamkan. Bagi masyarakat di wilayah terdampak, kebakaran berkepanjangan juga berarti ancaman gangguan pernapasan, aktivitas luar ruang yang terganggu, hingga ketidakpastian kapan kondisi lingkungan kembali aman. Di tengah situasi itu, Malaysia menyiapkan bantuan untuk mendukung upaya pemadaman karhutla di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, pada Senin, 19 Oktober 2026, menyampaikan bahwa Malaysia menyiapkan tiga helikopter dan 52 personel untuk membantu penanganan kebakaran. Pemerintah Indonesia menyambut tawaran bantuan tersebut, tetapi mekanisme teknis pengiriman dan pengoperasiannya masih perlu dikoordinasikan. Artinya, kesiapan bantuan tidak serta-merta berarti seluruh aset sudah bekerja di lokasi kebakaran.
Bantuan Karhutla untuk Melindungi Warga dari Dampak Asap
Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan kebakaran, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari banyaknya personel atau armada yang dikerahkan. Ukuran yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah apakah asap berkurang, kualitas udara membaik, serta warga dapat kembali beraktivitas dengan lebih aman.
Asap dari kebakaran hutan dan lahan berpotensi memperburuk kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki masalah kesehatan tertentu. Namun, dampak yang dialami setiap wilayah bisa berbeda, bergantung pada lokasi kebakaran, arah angin, kondisi cuaca, dan tingkat paparan asap.
Karena itu, bantuan pemadaman dari negara tetangga berpotensi memperkuat upaya penanganan di lapangan. Helikopter dapat membantu menjangkau wilayah tertentu yang sulit diakses melalui jalur darat, sementara pesawat khusus pemadam dapat mendukung operasi dari udara apabila jenis aset tersebut dikerahkan dan sesuai dengan kebutuhan lokasi.
Meski demikian, keberadaan armada udara bukan satu-satunya penentu keberhasilan. Operasi tetap membutuhkan informasi titik api yang akurat, personel darat, ketersediaan air dan bahan bakar, koordinasi lintas lembaga, serta langkah untuk mencegah api kembali menyala.
Bagi warga, hal yang paling penting adalah memastikan penanganan tidak berhenti pada pemadaman sesaat. Kebakaran di lahan gambut atau kawasan yang menyimpan bara di bawah permukaan tanah dapat menyulitkan upaya pemadaman dan memicu munculnya kembali titik api. Oleh sebab itu, pemantauan setelah pemadaman dan pencegahan kebakaran baru menjadi bagian penting dari perlindungan masyarakat.
Malaysia Siapkan Personel, Teknis Pengerahan Masih Perlu Dipastikan
Tawaran bantuan Malaysia bukan hal yang muncul secara tiba-tiba. Pada 17 September 2026, Badan Nasional Pengurusan Bencana Malaysia (NADMA) mengumumkan tawaran bantuan berupa satu pesawat amfibi Bombardier CL-415MP, tiga helikopter, serta 52 personel dari sejumlah lembaga terkait. Saat itu, pelaksanaan bantuan masih bergantung pada persetujuan pemerintah Indonesia dan kebutuhan operasi.
Pada 19 Oktober, Dudung kembali menyampaikan kesiapan bantuan Malaysia. Ia menjelaskan bahwa pengiriman aset asing membutuhkan pembahasan teknis, termasuk persoalan operasional dan distribusi bahan bakar. Pemerintah juga perlu memastikan bantuan dapat terintegrasi dengan operasi yang sudah berjalan di dalam negeri.
Dalam keterangan yang diberitakan ANTARA pada hari yang sama, pemerintah Indonesia menyebut telah mengerahkan sekitar 60.000 personel dan 47 pesawat untuk penanganan karhutla di sejumlah wilayah. Dudung juga menyampaikan bahwa tawaran bantuan dari Singapura akan dikoordinasikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Angka-angka tersebut menggambarkan besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk menghadapi kebakaran yang tersebar di berbagai daerah. Namun, jumlah personel dan armada saja belum cukup untuk menilai hasil penanganan. Informasi mengenai lokasi penugasan, waktu kedatangan, titik api yang berhasil dikendalikan, serta perkembangan kualitas udara tetap diperlukan agar masyarakat dapat memahami dampak nyata dari operasi tersebut.
Ada pula perbedaan rincian dalam penyebutan aset bantuan. Pemerintah Indonesia menyebut tiga helikopter, sedangkan pengumuman awal Malaysia mencantumkan satu pesawat amfibi dan tiga helikopter. Rincian akhir mengenai aset yang benar-benar diberangkatkan, jadwal kedatangan, dan lokasi operasi perlu dikonfirmasi melalui pembaruan resmi kedua negara.
Di tengah upaya tersebut, kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Warga membutuhkan informasi kualitas udara yang mudah dipahami, peringatan dini jika kondisi memburuk, akses layanan kesehatan, serta petunjuk perlindungan yang jelas selama asap masih mengancam.
Kerja sama Indonesia dan Malaysia dapat menjadi tambahan kekuatan untuk menekan dampak karhutla. Namun, keberhasilannya pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh bantuan yang disiapkan, melainkan oleh seberapa efektif upaya itu memadamkan api, mencegah kebakaran berulang, dan memulihkan kondisi lingkungan tempat masyarakat tinggal.
(HS)