lintaspriangan.com, BERITA BANDUNG. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan akan memanggil Camat Bojongloa Kaler setelah data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menempatkan kecamatan tersebut dalam 10 besar wilayah dengan jumlah pemain judi online terbanyak di Indonesia. Sebanyak 5.090 orang tercatat dalam pemetaan PPATK dengan nilai deposit mencapai Rp22,3 miliar.
Farhan menyampaikan langkah itu di Balai Kota Bandung, Senin (20/7/2026). Pemerintah Kota Bandung masih mendalami profil warga yang terindikasi terlibat dalam judi online Bojongloa Kaler sebelum menentukan bentuk intervensi yang akan dilakukan.
“Saya sangat prihatin. Minggu ini Bojongloa Kaler menjadi perhatian khusus pemerintah,” kata Farhan, sebagaimana diberitakan Fokus Jabar.
Pemanggilan camat diproyeksikan menjadi pintu awal evaluasi dan penguatan penanganan di tingkat kewilayahan. Aparat kecamatan, kelurahan, hingga pengurus RW akan dilibatkan dalam edukasi, pendataan, dan pendampingan masyarakat.
Judi Online Bojongloa Kaler Tembus Rp22,3 Miliar
Berdasarkan dokumen PPATK mengenai sebaran pemain dan transaksi judi online pada semester pertama 2025, Bojongloa Kaler berada di peringkat ke-10 secara nasional. Kecamatan itu mencatat 5.090 pemain dengan nilai deposit Rp22,3 miliar.
Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi di antara 30 kecamatan di Kota Bandung. Secara keseluruhan, Kota Bandung tercatat memiliki 80.549 pemain dengan nilai deposit mencapai Rp341,7 miliar, menurut laporan detikJabar.
Bojongloa Kaler berada satu tingkat di bawah Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, yang mencatat 5.910 pemain dan deposit Rp21,2 miliar. Peringkat pertama ditempati Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dengan 21.497 pemain dan deposit Rp137,8 miliar.
Camat Bojongloa Kaler Asmara Hadi sebelumnya membenarkan data tersebut. Ia menilai tingginya kepadatan penduduk, kemudahan akses internet, rendahnya literasi digital, dan kerentanan ekonomi masyarakat perkotaan menjadi sejumlah faktor yang harus diperhatikan.
Asmara menegaskan penanganan tidak dapat dibebankan kepada pemerintah kecamatan saja. Pembinaan mental, spiritual, dan ekonomi perlu dijalankan secara terpadu oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi, lembaga terkait, serta masyarakat.
Mayoritas Korban Berasal dari Kelompok Berpenghasilan Rendah
Farhan mengatakan Pemkot Bandung telah memperoleh data nama-nama warga yang tercatat dalam pemetaan judi online. Namun, identitas mereka tidak akan dibuka kepada publik karena penanganannya berkaitan dengan persoalan sosial, ekonomi, dan kecanduan.
Hasil pemetaan awal yang diterima pemerintah menunjukkan mayoritas berasal dari kelompok masyarakat menengah ke bawah. Kondisi itu menjadi semakin berat ketika pemain menggunakan pinjaman online untuk mendapatkan uang taruhan.
“Judi online bisa mendorong orang nekat mengambil pinjaman online,” ujar Farhan, seperti dikutip RRI Bandung.
Menurut dia, persoalan judi daring tidak cukup dipandang sebagai pelanggaran hukum. Ada aspek psikologis karena pola permainannya dapat membuat seseorang terus memasang taruhan meski telah berkali-kali mengalami kerugian.
Keterkaitan antara judi online dan pinjaman online juga menjadi tantangan baru bagi Program Kampung Bebas Rentenir. Program tersebut semula diarahkan untuk menjauhkan masyarakat dari bank emok dan pinjaman ilegal sekaligus memperluas akses terhadap layanan keuangan yang legal.
Kemunculan judi online membuat persoalannya lebih rumit. Warga yang semula berusaha keluar dari jeratan utang dapat kembali mengambil pinjaman karena terdorong mengejar kemenangan atau menutup kerugian sebelumnya.
Penanganan Dimulai dari Keluarga dan Wilayah
Pemkot Bandung memilih pendekatan keluarga sebagai salah satu jalur pembinaan. Farhan menilai penanganan orang yang telah mengalami kecanduan judi online tidak efektif jika hanya dilakukan secara individual atau mengandalkan hukuman.
Keluarga diharapkan berperan dalam mengawasi perubahan perilaku, penggunaan telepon seluler, transaksi keuangan, dan munculnya utang yang tidak diketahui sumbernya. Pendekatan tersebut akan disertai edukasi dan pendampingan oleh aparat kewilayahan.
Pemkot Bandung juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mencari bentuk pengendalian yang lebih efektif. Upaya itu mencakup penguatan literasi digital dan perlindungan warga dari akses serta promosi perjudian berbasis internet.
Pengawasan selanjutnya akan diperkuat melalui camat, lurah, dan pengurus RW. Pemerintah berharap penanganan dari lingkungan terdekat dapat mencegah semakin banyak keluarga mengalami tekanan ekonomi akibat judi online dan pinjaman daring.
Data 5.090 pemain dan deposit Rp22,3 miliar menjadi alarm bagi Bojongloa Kaler. Pemanggilan camat dan pendalaman profil warga menjadi langkah awal, sementara hasil konkretnya akan bergantung pada koordinasi antara pemerintah, keluarga, masyarakat, serta lembaga pusat yang memiliki kewenangan mengendalikan ruang digital. (AS)
