lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Bayangan gemerlap internet pemerintah desa kian suram saat ditemukan banyak situs desa yang hanya “hidup secara teknis”, sedangkan fungsinya nyaris mati. Diki Samani, pegiat sosial-politik dan pemerintahan dari Albadar Institute, membuka tabir ini, anggaran rutin yang jelas, tapi tanpa manfaat jelas.
“Saya dan teman-teman sudah menelusuri website-website pemerintah desa di Kabupaten Tasikmalaya,” kata Diki. Penelusuran mereka menyimpulkan banyak situs desa yang mati suri. Website tersebut online, tapi kontennya tak pernah diperbarui. “Ini jelas penghamburan uang negara yang sistemik,” tegas Diki.
Salah satu contoh nyata misalnya, ada website desa yang online sejak 2013, tapi terakhir diperbarui pada 2016. Kesunyian sepanjang sembilan tahun lamanya menyisakan satu pertanyaan: untuk apa perpanjangan domain dan hosting dilakukan tiap tahun jika kontennya nyaris tak ada? Hari ini, Sabtu 16 Agustus 2025, situs tersebut masih “aktif” — tapi sunyi dan jauh dari kata produktif.
Diki menekankan, masalah ini bukan hanya di satu desa. Banyak desa lain di Tasikmalaya bernasib sama. Umumnya, konten tidak pernah diperbarui secara rutin. Bahkan dalam satu tahun penuh, ada website yang hanya sanggup memuat 4–6 kali update. Tak sedikit juga yang sama sekali tak melakukan pembaruan sepanjang tahun. Ironisnya, banyak tampilan website juga kacau: layout berantakan, tata letak tidak rapi, sehingga memperburuk citra pemiliknya. Alih-alih menjadi etalase informasi desa, situs-situs tersebut lebih mirip papan pengumuman yang lapuk dan berlumut, tapi menelan anggaran yang besar.
Menurut Diki, anggaran untuk domain dan hosting itu sifatnya rutin. Jika diasumsikan biaya pembuatan dan perpanjangan misalnya Rp5 juta per tahun per desa, dalam lima tahun berarti Rp25 juta per desa. Jika dikalikan dengan hanya 100 desa saja, maka anggarannya mencapai Rp 2,5 miliar. Padahal, Kabupaten Tasikmalaya memiliki 351 desa, tersebar di 39 kecamatan.
Atas realitas ini, pemerintah kabupaten seolah “buta” terhadap tetesan anggaran beraroma sia-sia ini. Mustahil semua ini terjadi tanpa diketahui, setidaknya oleh orang-orang Kominfo.
Masih menurut Diki Samani, kita menghadapi soal serius: infrastruktur digital yang terlihat shiny di permukaan, tapi kosong isinya; anggaran publik yang dikaburkan oleh prosedur formal, tanpa menghasilkan manfaat nyata. Ketika konten desa tidak diperbarui, apa gunanya mempertahankan situs web itu? “Apakah tidak ada evaluasi manfaat atau sistem audit yang memadai?” tanya Diki.
Jika hal ini terus dibiarkan tanpa ada tindakan perbaikan, maka budaya pemborosan yang serupa hanya akan beranak-pinak. Pemerintah kabupaten wajib mengambil langkah nyata, mulai audit manfaat, penilaian keberlanjutan, hingga pertimbangan apakah lebih bijak memusatkan informasi melalui portal kabupaten ketimbang sekedar mempertahankan seribu satu domain yang sekarat dan tanpa manfaat.
Sementara itu, jejak kerja Diki Samani dan teman-temannya patut dipandang sebagai alarm etis terhadap birokrasi yang katanya lagi doyang apapun yang berbau digital. Semoga kegelisahan Albadar Institute ini memantik perbaikan nyata, bukan sekadar narasi kritik, tapi tindakan nyata agar anggaran digital desa benar-benar digunakan, bukan hanya sekadar simbolik.
Satu pertanyaan kemudian tersisa. Apakah fenomena pemborosan dan tidak produktif ini hanya dialami website desa? Bagaimana dengan website SKPD? Kita tunggu hasil penelusuran Albadar Institute selanjutnya. (Lintas Priangan/GPS)