lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Sebanyak 20 penyedia barang dan jasa tercatat memperoleh pekerjaan senilai Rp42,43 miliar dari pengadaan Pemerintah Kota Tasikmalaya sepanjang 2026. Angka tersebut setara 46,64 persen atau hampir separuh dari total nilai proyek Pemkot Tasikmalaya sebesar Rp90,97 miliar yang menjadi objek analisis.
Hasil ini terungkap melalui Mata Rakyat, aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dikelola Lintas Priangan. Analisis terhadap data realisasi pengadaan hingga 21 Oktober 2026 juga mengidentifikasi sekitar 391 penyedia yang memperoleh pekerjaan pemerintah. Dari jumlah tersebut, hanya 20 penyedia atau sekitar 5,1 persen yang mencatat hampir separuh nilai pengadaan.
Dari Ratusan Penyedia, 20 Catat Hampir Separuh Nilai Proyek Pemkot Tasikmalaya
Konsentrasi nilai pengadaan tersebut memperlihatkan kesenjangan cukup lebar di antara penyedia yang tercatat memperoleh pekerjaan pemerintah daerah.
Kelompok 20 penyedia terbesar mencatat akumulasi Rp42.431.667.576. Sementara itu, sekitar 53,36 persen nilai pengadaan lainnya tersebar pada transaksi di luar kelompok tersebut, termasuk transaksi yang identitas penyedianya belum dapat dipastikan secara tunggal.
Artinya, konsentrasi tersebut terjadi di antara pelaku usaha yang telah memperoleh pekerjaan. Perusahaan yang belum pernah mendapatkan paket pengadaan tidak termasuk dalam perhitungan.
Jaya Global Pratama menempati peringkat pertama dengan nilai Rp8,59 miliar dari 47 paket. Disusul Tri Tunggal Denias senilai Rp3,80 miliar dari enam paket dan Bima Putra Perdana dengan Rp3,78 miliar dari 19 paket.
Cahaya Jaya Raya mencatat Rp3,38 miliar dari 27 paket. Sementara Medquest Jaya Global memperoleh satu paket dengan nilai Rp2,42 miliar.
Sebagai pembanding, pada ujung terbawah data ditemukan transaksi senilai hanya Rp24.904 atas nama PT Albvira Mubarok Sejahtera, terkait pengadaan bahan kimia pada UPTD Puskesmas Cihideung.
Nilai yang tercatat pada penyedia tersebut berbeda sangat jauh dari Jaya Global Pratama. Namun, nominal Rp24.904 masih perlu dicocokkan dengan dokumen transaksi untuk memastikan tidak terdapat kesalahan pencatatan.
Perbedaan yang sangat mencolok ini menunjukkan rentang nilai pekerjaan yang tercatat dalam pengadaan pemerintah, dari puluhan ribu rupiah hingga miliaran rupiah.
Berikut daftar 20 penyedia dengan nilai pengadaan terbesar berdasarkan analisis Mata Rakyat terhadap data realisasi Pemkot Tasikmalaya tahun 2026.
| No. | Nama Penyedia | Paket | Nilai Pengadaan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaya Global Pratama | 47 | Rp8.588.137.335 |
| 2 | Tri Tunggal Denias | 6 | Rp3.799.277.040 |
| 3 | Bima Putra Perdana | 19 | Rp3.778.079.735 |
| 4 | Cahaya Jaya Raya | 27 | Rp3.378.125.745 |
| 5 | Medquest Jaya Global | 1 | Rp2.424.742.497 |
| 6 | Trans Indonesia Superkoridor | 1 | Rp2.357.688.485 |
| 7 | Garuda Agung Security | 7 | Rp2.051.810.100 |
| 8 | Mulya Artanti | 12 | Rp1.635.092.680 |
| 9 | Perdana Niaga Perkasa | 1 | Rp1.585.000.000 |
| 10 | Samudera Teknologi Solution Indonesia | 6 | Rp1.438.310.000 |
| 11 | CV Nowaf Hafidz Putra | 13 | Rp1.417.738.819 |
| 12 | Radja Sinar Abadi | 24 | Rp1.289.202.260 |
| 13 | Milenial Inti Telekomunikasi | 1 | Rp1.276.000.006 |
| 14 | Postra Mahaka Mandiri | 2 | Rp1.264.239.376 |
| 15 | Faris Putra | 10 | Rp1.114.893.578 |
| 16 | Nina Nur Mandiri | 1 | Rp1.070.443.000 |
| 17 | Lestari Bumi Parahyangan | 1 | Rp1.028.304.000 |
| 18 | CV Pusaka | 22 | Rp1.006.420.600 |
| 19 | Sentosa Kurnia | 8 | Rp977.733.220 |
| 20 | CV Eka Royan | 38 | Rp950.429.100 |
| Total | 20 penyedia | 247 | Rp42.431.667.576 |
Peringkat disusun berdasarkan nilai pengadaan yang tercatat atas nama masing-masing penyedia, bukan jumlah paket pekerjaan. Nama penyedia yang memiliki variasi penulisan disatukan sepanjang identitasnya dapat dikenali.
Kesenjangan Nilai Proyek Pemkot Tasikmalaya dan Distribusi Kesempatan Usaha
Hasil analisis Mata Rakyat menunjukkan bahwa nilai proyek Pemkot Tasikmalaya tidak tersebar secara merata di antara penyedia yang teridentifikasi.
Dari sekitar 391 penyedia yang tercatat memperoleh pekerjaan dan dapat diidentifikasi secara jelas dalam pengelompokan awal, 20 nama menempati kelompok teratas berdasarkan akumulasi nilai transaksi.
Sebaliknya, sebagian penyedia hanya memperoleh pekerjaan bernilai kecil, bahkan terdapat pencatatan transaksi di bawah Rp100 ribu.
Perbandingan tersebut memperlihatkan perbedaan skala pengadaan yang sangat besar. Namun, untuk menilai distribusi kesempatan usaha secara menyeluruh, perlu dilihat pula jenis pekerjaan, kemampuan teknis, nilai masing-masing kontrak, serta mekanisme pemilihan penyedia.
Pengadaan dengan nilai miliaran rupiah tentu dapat mempunyai kebutuhan dan persyaratan yang berbeda dari pembelian barang operasional bernilai puluhan atau ratusan ribu rupiah.
Meski demikian, besarnya konsentrasi nilai pada kelompok kecil penyedia tetap menjadi persoalan yang layak dicermati dalam konteks transparansi pengadaan pemerintah daerah.
Pemeriksaan lanjutan diperlukan untuk mengetahui seberapa banyak OPD yang menggunakan penyedia yang sama, apakah pekerjaan diperoleh secara berulang, serta bagaimana sebaran nilai pengadaan pada kelompok usaha lainnya.
Analisis juga mencakup tender, non-tender, pencatatan non-tender, dan pembelian melalui katalog elektronik.
Nilai yang tercantum merupakan nilai transaksi pengadaan yang terekam dalam data, bukan bukti bahwa seluruh pembayaran telah diterima perusahaan.
Dengan demikian, hasil analisis Mata Rakyat menggambarkan konsentrasi nilai pengadaan pada 20 penyedia terbesar sekaligus membuka pertanyaan mengenai sebaran kesempatan mendapatkan pekerjaan pemerintah bagi ratusan pelaku usaha lainnya.
(AA)
