DPRD Jabar terapkan WFH untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
lintaspriangan.com, BERITA JABAR – Mulai November 2025, Sekretariat DPRD Jawa Barat akan memberlakukan uji coba WFH DPRD Jabar bagi separuh pegawainya. Langkah ini menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran yang akan dioptimalkan penuh pada tahun 2026 tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
Efisiensi Operasional Lewat WFH dan Pembatasan Fasilitasi Dewan
Sekretaris DPRD Jawa Barat, Dodi Sukmayana, menjelaskan bahwa sistem kerja Work From Home (WFH) akan dijalankan secara bergilir, mencakup sekitar 133 pegawai dari total staf Sekretariat DPRD.
“Mulai November akan dicoba mengurangi jumlah pegawai yang hadir di kantor dengan harapan terjadi efisiensi penggunaan listrik, air, dan internet,” kata Dodi seperti dikutip dari Antara, Kamis (23/10/2025).
Selain mengatur kehadiran pegawai, DPRD Jabar juga menata ulang mekanisme fasilitasi anggota dewan dengan rasio 5:1, artinya satu petugas akan mendampingi lima anggota dewan dalam kegiatan lapangan.
“Dengan sistem ini, biaya perjalanan dinas bisa ditekan tanpa mengurangi efektivitas kerja,” ujar Dodi.
Ia menegaskan bahwa perubahan pola kerja ini tidak akan mengurangi hak-hak pegawai. “Meski maksimal 50 persen pegawai WFH, gaji mereka tetap dibayarkan penuh,” tambahnya.
Langkah ini, menurutnya, tidak hanya sekadar strategi penghematan, tetapi juga mendorong birokrasi agar lebih adaptif terhadap teknologi dan efisien dalam penggunaan sumber daya publik.
Pemanfaatan Energi Alternatif dan Optimalisasi Infrastruktur Publik
Upaya efisiensi yang dilakukan DPRD Jabar tidak berhenti pada penerapan WFH DPRD Jabar. Sejumlah langkah lain disiapkan untuk menekan biaya operasional sekaligus memperkuat ketahanan energi.
Langkah-langkah tersebut antara lain:
- Pemanfaatan panel surya untuk kebutuhan listrik di kantor DPRD Jabar.
- Penghentian layanan internet berbayar, diganti dengan jaringan dari Kominfo.
- Pemanfaatan air tanah untuk menekan biaya pemakaian air bersih.
Dodi menjelaskan bahwa program ini akan diuji coba sepanjang November 2025 sebelum diberlakukan penuh pada 2026. Ia memastikan, kebijakan efisiensi tersebut tidak akan mengganggu pelayanan administratif maupun dukungan terhadap fungsi kelembagaan DPRD.
“Efisiensi bukan berarti penurunan kualitas kerja. Justru, ini momentum bagi kami untuk bekerja lebih kreatif dan hemat,” ujarnya.
Antara Efisiensi dan Pelayanan Publik yang Tetap Terjaga
Meski disebut sebagai strategi efisiensi anggaran, kebijakan WFH DPRD Jabar juga menjadi ujian bagi tata kelola birokrasi modern. DPRD Jabar berupaya menunjukkan bahwa penghematan sumber daya bisa berjalan beriringan dengan pelayanan publik yang prima.
Program ini juga mencerminkan upaya transformasi digital di tubuh DPRD Jabar, di mana pekerjaan administratif dan koordinasi antarbagian kini lebih banyak dilakukan melalui sistem daring yang diawasi secara ketat.
Para pengamat menilai kebijakan ini sejalan dengan tren nasional dalam pemerintahan modern yang mengedepankan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan.
“Jika diterapkan konsisten dan dievaluasi rutin, WFH dapat menjadi contoh efisiensi yang tidak mengorbankan akuntabilitas publik,” tulis laporan internal Sekretariat DPRD Jabar yang dikutip media.
DPRD Jabar terapkan WFH dan energi alternatif untuk efisiensi anggaran tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik. (MD)