lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Tahun ajaran baru selalu datang membawa harapan dan, sayangnya, juga keluhan. Di antara riuh suara sambutan hangat terhadap Masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), terselip satu kisah getir dari sebuah sekolah negeri di Tasikmalaya. Sebuah SMA Negeri yang mestinya menjadi mercusuar pendidikan, malah tampil sebagai simbol keserakahan yang sistemik.
Bayangkan saja, jika benar informasi yang kami terima dari warga, sekolah ini hanya memiliki total 13 ruang kelas, tapi dengan entengnya menerima siswa baru hingga semua kelas berjumlah 26 rombongan belajar (rombel). Iya, dua kali lipat. Itu bukan manajemen cerdas, itu manajemen tamak!
Rasionalisasi dari pihak sekolah mungkin akan panjang: “Kami hanya menyesuaikan dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat saat itu, Dedi Mulyadi, yang membolehkan SMA Negeri memiliki siswa sampai 50 orang per kelas.” Namun, ketika logika administratif mengalahkan akal sehat dan kemanusiaan, maka pendidikan berubah dari ladang ilmu menjadi ladang keserakahan.
Kabarynya, sekolah tersebut sekarang gagap mencari solusi. Beberapa solusi dangkal ala-ala jurus kepepet yang mereka tawarkan, ditolak siswa dan orang tuanya.
Solusi A: Membagi kelas menjadi dua sesi, kelas pagi dan kelas siang. Ditolak.
Solusi B: Ini lebih mengada-ngada. Mengadakan sekolah secara bergiliran online-offline tiap minggu. Juga ditolak.
Tentu saja ditolak. Karena semua orang tahu, pendidikan bukan sekadar hadir dan absen. Ia membutuhkan ruang yang layak, interaksi yang manusiawi, dan lingkungan belajar yang mendukung. Bukan solusi brutal yang dipaksakan.
Lalu, mari bertanya jujur: apa sebenarnya yang dicari oleh sekolah ini? Apakah ingin mencetak generasi unggul atau sekadar menghitung Dana BOS per kepala? Apakah pengabdian guru masih bermakna luhur, atau tergiur oleh beragam profit di balik jumlah siswa yang gemuk?
Sekolah negeri yang mestinya menjadi panutan kini malah mempertontonkan keserakahan. Sementara itu, sekolah-sekolah swasta di sekitarnya terseok-seok karena kekurangan murid. Ironi tak berdasar, ketika satu pihak lapar kuota, sementara lainnya kehabisan napas. Masih beruntung, sekolah-sekolah swasta tidak sekalian saja gelar aksi mogok massal! Dijamin pendidikan negeri ini berantakan.
Apakah ini yang kita sebut pendidikan? Atau jangan-jangan, kita tengah menyaksikan evolusi diam-diam dari lembaga pendidikan menjadi korporasi serakah berkedok pengabdian dan pelayanan?
Dampaknya sudah terasa. Bukan hanya ruang kelas yang sesak, tapi juga kepercayaan publik yang semakin retak. Pendidikan bukan lagi tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi tentang memuaskan pendapatan.
Dalam waktu dekat, redaksi Lintas Priangan akan menghubungi sekolah yang bersangkutan. Kami akan menggali lebih dalam alasan di balik keputusan aneh ini. Publik berhak tahu, dan sekolah wajib menjelaskan.
Karena pendidikan, jika tidak dipandu oleh nurani dan akal sehat, hanya akan menjadi proyek kejam yang kerasukan. Dan jika lembaga pendidikannya saja sudah serakah, maka tunggulah saat bangsa ini kehilangan arah dan musnah.
Na’udzubillah….
Editor: Lintas Priangan. Untuk konfirmasi, klarifikasi, dan tanggapan resmi, redaksi membuka ruang komunikasi terbuka di lintaspriangan@gmail.com