lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Pernyataan tegas dan optimistis Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, mengenai tekad menjadikan Kota Tasik sebagai zona zero minol rupanya langsung diuji oleh realitas pahit di lapangan. Hanya berselang beberapa jam dari pidatonya yang lantang soal pemberantasan miras, Tim Maung Galunggung mendapati tujuh remaja tengah asyik menenggak CIU oplosan di kawasan Panyingkiran, Indihiang, dini hari tadi, Minggu (15/6/2025).
Ironisnya, lokasi para remaja itu berpesta minuman keras hanya berjarak sekitar 3 kilometer dari tempat Wali Kota menyaksikan pemusnahan lebih dari 5.000 botol miras berbagai merek pada Sabtu siang. Dalam acara pemusnahan tersebut, Viman, di hadapan aparat dan tokoh masyarakat, menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa, “Kota Tasikmalaya harus benar-benar zero minol!“
Sayangnya, semangat yang berkobar di podium itu tidak sepenuhnya beresonansi ke jalanan Kota Tasik. Fakta bahwa tujuh remaja masih bebas mengkonsumsi miras jenis CIU yang dioplos dengan minuman berenergi, menjadi potret betapa jurang antara kebijakan simbolik dan kondisi sosiologis masyarakat masih menganga lebar.
Di Mana Letak Masalahnya?
Diki Samani, pemerhati sosial dari Forum Diskusi Albadar, menyebut kejadian ini sebagai bentuk kontradiksi yang patut dicermati secara serius. “Ketika pimpinan daerah sudah sangat percaya diri dan tegas menyuarakan larangan minol, semestinya warganya juga cenderung mengikuti arah itu. Tapi nyatanya, seperti tidak ada hubungan antara pernyataan pemimpin dan realitas sosial,” ujar Diki.
Menurutnya, ada tiga kemungkinan mengapa realita seperti ini tetap terjadi meskipun wali kota telah mengusung narasi kuat:
- Komunikasi Publik Tidak Terstruktur:
“Jangan merasa cukup hanya bicara di TikTok atau beberapa media. Komunikasi publik itu harus menyentuh, sistemik, dan meluas. Saat ini, publik tidak semua mendengar langsung pidato wali kota, apalagi jika hanya terbatas pada kanal partisan.” - Kemandekan Struktur Pemerintahan:
Diki menilai bahwa mesin birokrasi di Kota Tasik seolah berjalan tanpa komando. “Kalau SKPD seperti Dinas Kominfo, Kesbangpol, Satpol PP, Disporabudpar, sampai kelurahan benar-benar digerakkan, realitas seperti ini seharusnya tidak terjadi. Sepertinya, koordinasi tidak tampak solid. SKPD tidak yakin harus bergerak ke mana. Seharusnya pimpinan daerah mengoptimalkan jejaring SKPD terkaitd engan komando yang jelas. Jangan berharap mereka proaktif, karena dalam situasi hari ini, proaktif bisa dianggap cari muka.” - Menurunnya Wibawa Pemerintah Kota:
Kemungkinan yang paling mengkhawatirkan menurut Diki adalah berkurangnya marwah atau wibawa pimpinan daerah di mata masyarakat. “Kalau pidato tidak menggerakkan siapa-siapa, maka bisa jadi rakyat sudah tak percaya. Di era disrupsi seperti sekarang, pemimpin tidak cukup hanya dengan lips service. Harus ada kerja nyata, terukur dan menyentuh akar rumput.”
Realitas Miras di Kota Santri
Kejadian dini hari ini menjadi pukulan telak terhadap harapan Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan untuk menjadikan Kota Tasikamlaya zero minol. Di satu sisi, operasi pemberantasan miras terus digaungkan, tetapi di sisi lain, distribusi dan konsumsi miras masih terjadi—dan parahnya melibatkan remaja.
Patroli Maung Galunggung sendiri merupakan unit yang aktif menindak potensi gangguan keamanan di malam hari. Namun, jika anak-anak muda masih mudah mendapatkan CIU—miras tradisional dengan kadar alkohol tinggi—maka pertanyaannya: sejauh mana rantai suplai miras ini berhasil diputus?
Kejadian ini menjadi refleksi penting bagi Wali Kota dan jajaran. Pidato inspiratif, deklarasi kebijakan, dan pemusnahan simbolis botol miras tidak akan berdampak jika tidak diiringi dengan penguatan struktur birokrasi, optimalisasi edukasi sosial, dan kontrol distribusi barang haram ini secara menyeluruh.
Dan pada akhirnya, waktu yang akan menjawab, apakah zero minol di Kota Tasik hanya akan jadi jargon atau benar-benar jadi gerakan kolektif yang menyentuh hingga ke sudut-sudut gelap Kota Tasikmalaya. (Lintas Priangan/AB)
