lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Arah fiskal Kota Tasikmalaya mulai menjadi sorotan setelah muncul sejumlah keluhan terkait lambatnya pemenuhan beberapa kewajiban belanja daerah dalam sepekan terakhir. Keluhan itu tidak berdiri pada satu sektor saja, melainkan menyentuh sejumlah kebutuhan, mulai dari pembayaran pekerjaan yang telah selesai, operasional layanan, hingga dukungan anggaran bagi organ-organ mandatory pemerintahan.
Situasi tersebut mengemuka di tengah perhatian terhadap rencana pembayaran gaji ke-13 ASN. Di sisi lain, beredar pula selentingan mengenai kemungkinan adanya refocusing anggaran di lingkungan Pemkot Tasikmalaya. Isu tersebut belum menjadi penjelasan resmi pemerintah, tetapi cukup menimbulkan pertanyaan mengenai arah prioritas belanja daerah ke depan.
KNPI Dorong Fiskal Tetap Seimbang
Ketua KNPI Kota Tasikmalaya, Dhany Tardiwan Noor, menilai pembayaran gaji ke-13 ASN tetap harus dipandang sebagai kewajiban penting pemerintah. Menurutnya, hak aparatur negara perlu dipenuhi karena menyangkut kesejahteraan ASN dan keluarga mereka.
Namun, Dhany berharap konsentrasi terhadap satu pos kewajiban tidak membuat kewajiban belanja daerah lainnya ikut tersendat. Ia menilai tata kelola fiskal harus tetap menjaga keseimbangan antara belanja pegawai, pembayaran pekerjaan yang telah selesai, kebutuhan operasional layanan publik, serta dukungan terhadap kelembagaan yang bersifat mandatory.
Menurut Dhany, persoalan fiskal daerah tidak bisa dibaca secara sempit hanya dari satu sisi. Pemerintah daerah memiliki banyak kewajiban yang saling berkaitan. Jika salah satunya tertahan terlalu lama tanpa kepastian, efeknya bisa merembet ke banyak ruang.
Pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai, misalnya, bukan semata urusan administrasi. Di dalamnya ada mata rantai yang berkaitan dengan tenaga kerja, material, biaya operasional, dan kelanjutan kegiatan di lapangan. Begitu pula dengan kebutuhan operasional layanan publik yang harus tetap berjalan agar pelayanan kepada masyarakat tidak ikut melambat.
Dhany menegaskan, gaji ke-13 ASN tidak perlu dibenturkan dengan kewajiban belanja daerah lainnya. Keduanya sama-sama berada dalam kerangka tanggung jawab fiskal pemerintah. Yang perlu dijaga adalah agar prioritas tidak berubah menjadi alasan untuk menunda kewajiban lain tanpa penjelasan yang memadai.
Ia berharap Pemkot Tasikmalaya mampu mengelola situasi ini dengan tenang, proporsional, dan terbuka. Sebab, dalam urusan fiskal daerah, kepastian informasi sering kali sama pentingnya dengan kepastian pembayaran.
Isu Refocusing Jangan Sampai Mengorbankan Kewajiban Dasar
Dhany juga menyoroti selentingan mengenai kemungkinan adanya refocusing anggaran. Ia menilai penyesuaian anggaran pada prinsipnya dapat dilakukan sepanjang memiliki dasar kebutuhan yang jelas, prosedur yang tertib, dan komunikasi yang terbuka.
Namun, ia berharap setiap langkah refocusing tidak membuat ada kewajiban dasar yang dikorbankan. Menurutnya, penataan fiskal seharusnya tidak hanya terlihat rapi dalam dokumen anggaran, tetapi juga tidak menimbulkan ketidakpastian baru di lapangan.
Refocusing, kata Dhany, sebaiknya tidak menjadi alasan untuk membuat kewajiban yang sudah semestinya dipenuhi menjadi menggantung. Bila ada penyesuaian, pemerintah perlu menjelaskan prioritasnya, alasannya, serta dampaknya terhadap kewajiban belanja daerah yang sedang berjalan.
Ia menilai Pemkot Tasikmalaya perlu menjaga agar seluruh pos penting tetap berada dalam kendali. Pembayaran gaji ke-13 ASN harus tetap disiapkan, tetapi operasional layanan, kewajiban atas pekerjaan yang telah selesai, dan dukungan anggaran bagi organ mandatory pemerintahan juga tidak boleh dibiarkan melemah.
Menurut Dhany, isu fiskal mudah melebar bila tidak segera dijelaskan secara jernih. Ketika muncul keluhan mengenai lambatnya sejumlah kewajiban, lalu beredar kabar tentang refocusing dan prioritas pembayaran gaji ke-13 ASN, publik tentu membutuhkan informasi yang lebih terang.
Ia berharap Pemkot Tasikmalaya dapat menjelaskan mana kewajiban yang sudah siap dipenuhi, mana yang masih dalam proses administrasi, dan bagaimana skema prioritas belanja daerah dijaga. Dengan begitu, ruang spekulasi dapat dipersempit dan kepercayaan terhadap tata kelola keuangan daerah tetap terawat.
Pj Sekda Baru Diharapkan Menjaga Arah Belanja Daerah
Dhany secara khusus menyampaikan harapan tersebut kepada Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Hanafi SH MH, yang baru dilantik Wali Kota Tasikmalaya H Viman Alfarizi Ramadhan pada Kamis, 4 Juni 2026.
Sebagai Pj Sekda, Hanafi dinilai memiliki posisi strategis dalam menjaga arah fiskal Kota Tasikmalaya. Apalagi, salah satu tugas penting Sekda adalah memastikan koordinasi kebijakan pemerintahan berjalan tertib, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dhany berharap Pj Sekda baru dapat membaca situasi fiskal secara utuh. Bukan hanya dari angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga dari dampak riilnya terhadap layanan publik, perangkat pemerintahan, dan kewajiban daerah yang sudah harus dipenuhi.
Menurut Dhany, momentum awal jabatan Pj Sekda bisa menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi fiskal Pemkot Tasikmalaya. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa belanja daerah dikelola dengan hati-hati, tetapi tetap memberi kepastian kepada pihak-pihak yang terdampak oleh kebijakan anggaran.
Ia menilai fiskal daerah yang sehat bukan hanya ditandai oleh kemampuan membayar satu kewajiban besar. Fiskal yang sehat juga terlihat dari kemampuan pemerintah menjaga seluruh kewajiban dasar tetap berjalan secara proporsional.
Hak ASN harus dipenuhi. Layanan publik harus tetap bergerak. Organ mandatory pemerintahan harus tetap berfungsi. Kewajiban atas pekerjaan yang telah selesai juga perlu mendapat kepastian. Semua itu, menurut Dhany, merupakan bagian dari marwah tata kelola fiskal daerah.
Karena itu, KNPI Kota Tasikmalaya mendorong Pj Sekda baru untuk menjaga keseimbangan belanja daerah di tengah berbagai kebutuhan yang datang bersamaan. Dhany berharap tidak ada pos penting yang dikorbankan hanya karena pemerintah sedang menata ulang prioritas anggaran.
Bagi Dhany, kuncinya ada pada keterbukaan dan kepastian. Jika memang ada penyesuaian anggaran, publik perlu tahu arahnya. Jika ada kewajiban yang masih menunggu proses, pihak terkait perlu mendapat penjelasan. Sebab, dalam fiskal daerah, kabut informasi sering kali lebih cepat menyebar daripada angka dalam laporan keuangan.
Dengan komunikasi yang jelas, Pemkot Tasikmalaya dinilai dapat menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan seluruh kewajiban belanja daerah tetap berada dalam peta prioritas yang adil, terukur, dan tidak mengorbankan siapa pun. (AS)
