lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Tasikmalaya dipastikan masih akan dipimpin oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) lantaran proses pengisian jabatan pimpinan definitif belum juga dilaksanakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya. Kondisi ini memunculkan sorotan dari kalangan legislatif yang menilai kinerja pemerintahan menjadi kurang optimal.
Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang M. Syam, menilai lambannya proses tersebut merupakan cerminan kegagalan diplomasi dan ketidakpiawaian Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, dalam membaca peta birokrasi sesuai dengan visi pemerintahannya.
“Memang kami memahami Wali Kota ini masih baru dan butuh adaptasi. Tetapi persoalan kepegawaian menyangkut keberlangsungan program daerah yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Wali Kota harus lebih aktif, jangan sampai terjebak pada masukan para pembisik yang belum matang memahami infrastruktur dan suprastruktur sosial Tasikmalaya,” kata Asep Endang, Sabtu (2/8/2025).
Ia mengingatkan agar Wali Kota melibatkan tokoh-tokoh yang memahami medan birokrasi Kota Tasikmalaya. “Banyak yang punya pengalaman, jangan malah terkungkung oleh pembisik yang masih magang,” tegasnya.
Asep juga menyoroti dampak yang akan timbul jika jabatan pimpinan SKPD terus diisi oleh Plt. Menurutnya, pejabat Plt memiliki keterbatasan kewenangan sehingga berpotensi membuat roda kinerja SKPD tidak berjalan optimal. “Ujung-ujungnya, masyarakat yang akan dirugikan karena pelayanan publik tidak maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya, Gun Gun Pahlagunara, S.IP., ketika dikonfirmasi Redaksi Lintas Priangan melalui WhatsApp, mengungkapkan bahwa pengisian jabatan dapat dilakukan melalui skema manajemen talenta. “Bisa ada pengisian jabatan dengan memakai manajemen talenta,” ujarnya.
Pernyataan tersebut semakin menegaskan bahwa skema open bidding tidak bisa digelar di Kota Tasikmalaya. Dan mekanisme manajemen talenta pun tidak dapat dieksekusi secara cepat karena membutuhkan waktu dalam pelaksanaannya. Artinya, beberapa SKPD tampaknya harus bersabar tanpa pimpinan definitif dalam waktu dekat.
Sejauh kalkulasi Lintas Priangan berdasarkan data dan informasi yang berkembang, akan ada sekitar 4 hingga 5 SKPD yang tetap dipimpin oleh Plt. Dan, hal tersebut berlaku entah sampai kapan, karena belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemerinta Kota Tasikmalaya. (Lintas Priangan/AA)