lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya menekan beban anggaran yang selama ini terserap untuk biaya listrik Penerangan Jalan Umum (PJU). Salah satu langkah yang kini disiapkan adalah pemasangan kilowatt hour (Kwh) meter pada 5.000 titik PJU di berbagai wilayah.
Langkah ini diambil untuk menciptakan efisiensi dan transparansi dalam pembayaran tagihan listrik, yang selama ini dinilai belum akurat. Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menjelaskan bahwa pemasangan Kwh akan menjadi sistem baru yang lebih terukur dan adil.
Selama ini, pembayaran listrik PJU dilakukan dengan sistem rata-rata, di mana setiap titik PJU dikenai biaya tetap sebesar Rp250 ribu per bulan, tanpa memperhatikan apakah lampu menyala atau tidak. Dengan jumlah sekitar 5.400 titik PJU yang tersebar di seluruh kabupaten, beban anggaran mencapai sekitar Rp1,3 miliar setiap bulan. Angka itu belum termasuk ratusan titik PJU yang berada di jalur provinsi dan juga ditanggung oleh Pemkab Tasikmalaya.
Sistem Baru Diharapkan Lebih Efisien
Bupati Cecep menilai sistem pembayaran rata semacam ini tidak efisien dan tidak memberikan gambaran pemakaian listrik yang sebenarnya. Karena itu, pemerintah daerah mengambil langkah konkret dengan menggandeng PLN dalam kerja sama pemasangan Kwh di seluruh jaringan PJU.
Melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan PLN, Pemkab Tasikmalaya berkomitmen menerapkan sistem pembayaran berdasarkan penggunaan listrik riil. Dengan demikian, pembayaran akan disesuaikan dengan energi yang benar-benar terpakai, bukan lagi berdasarkan perkiraan atau rata-rata.
Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi pemborosan dan meningkatkan transparansi penggunaan anggaran publik. Selain itu, sistem Kwh juga memungkinkan pemerintah untuk mengetahui titik-titik PJU yang tidak berfungsi dan segera melakukan perbaikan.
Langkah efisiensi ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Tasikmalaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan hemat energi. Pemasangan Kwh diharapkan mulai dilakukan secara bertahap dalam waktu dekat, dengan target mencakup seluruh titik PJU aktif di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
Dengan penerapan sistem baru ini, pemerintah optimistis dapat menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas penerangan jalan. Upaya ini juga sekaligus memperkuat komitmen Pemkab Tasikmalaya untuk mengelola keuangan daerah secara lebih efisien dan transparan.