lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Polemik pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya akhirnya mencapai titik akhir. Sejumlah kursi strategis yang kosong selama berbulan-bulan sempat memicu sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk DPRD Kota Tasikmalaya yang sampai memanggil BKPSDM untuk dimintai penjelasan. Dewan menilai lambannya penempatan pejabat telah mengganggu ritme pelayanan publik dan menimbulkan ketidakpastian di internal ASN.
Komisi I DPRD dalam rapat sebelumnya mempertanyakan proses administrasi, akurasi data kebutuhan jabatan, hingga minimnya komunikasi antara BKPSDM dan OPD. Dorongan agar pemerintah segera menuntaskan pengisian jabatan terus disuarakan, terlebih karena kekosongan terjadi pada posisi-posisi yang dianggap vital seperti Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan.
Dan hari ini, Kamis (30/10/2025), Pemkot Tasikmalaya menggelar pelantikan besar-besaran. Setidaknya 4 jabatan untuk Eselon II hari ini terisi. Termasuk 188 jabatan untuk Eselon III dan IV.
Empat Pejabat Eselon II Resmi Dilantik
Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 4 pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) resmi menduduki posisi barunya, berdasarkan SK Wali Kota Nomor 800.1.3.3/Kep.860-BKPSDM/2025. Keempat pejabat dimaksud adalah:
- Yogi Subarkah, S.STP, M.Si.
Jabatan baru: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja - Sofian Zaenal Mutaqien, S.STP, M.Si.
Jabatan baru: Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan - Sandi Lesmana, ST., M.Si.
Jabatan baru: Kepala Dinas Lingkungan Hidup - dr. Asep Hendra Hendriana, M.M.
Jabatan baru: Kepala Dinas Kesehatan
Dengan terisinya posisi ini, sejumlah dinas yang sebelumnya dijabat pelaksana tugas kini kembali memiliki pimpinan definitif.
188 Pejabat Eselon III dan IV Bergeser
Selain pejabat eselon II, pemerintah juga melantik 188 pejabat eselon III dan IV sesuai Lampiran SK Wali Kota Nomor 800.1.3.3/Kep.858-BKPSDM/2025. Mereka terdiri dari sekretaris dinas, kepala bagian, camat, sekretaris kecamatan, kepala bidang, kepala seksi, lurah, hingga kepala UPTD.
Sebagian besar merupakan mutasi internal yang dilakukan sebagai penyegaran organisasi, sementara lainnya merupakan pengangkatan baru untuk mengisi kekosongan jabatan di kecamatan, kelurahan, dan UPTD. Rotasi dalam jumlah besar ini menjangkau hampir seluruh OPD, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, perhubungan, dan pelayanan dasar lainnya.
Apakah pelantikan ratusan pejabat ini sudah sesuai dengan konsep manajemen talenta yang selama ini digembar-gemborkan BKPSDM Kota Tasikmalaya? Kita tunggu reaksi publik. (GPS)