lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Pada hari Rabu, 15 Januari 2025, berlangsung audiensi antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya dan Business Development Center (BDC) Amanah Sukapura Kota Tasikmalaya yang merupakan Pusat Pengembangan Bisnis UMKM Kota Tasikmalaya. Dalam silaturahmi yang penuh keakraban tersebut
dibahas isu krusial terkait penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tasikmalaya. Audiensi ini diadakan di Ruang Rapat I DPRD Kota Tasikmalaya, dengan tujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis bagi Peningkatan Kompetensi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tasikmalaya.
Audiensi ini dipimpin oleh Ketua Komisi II Rahmat Sutarman, dan dihadiri oleh sejumlah Anggota Komisi II yang membidangi Ekonomi, Koperasi dan UKM. Hadir pula dalam acara ini sejumlah pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya.
Pentingnya Penguatan UMKM untuk Peningkatan Ekonomi
Ketua Komisi II, Rahmat Sutarman, menyatakan bahwa sektor UMKM memegang peran sangat penting dalam perekonomian daerah terutama di Kota Tasikmalaya. “Kami tidak hanya mengantarkan walikota terpilih (Viman – Diky) ke Bale Kota akan tetapi memastikan program Pemerintahan Kota Tasikmalaya yang baru itu bisa terealisasi. Dan aspirasi dari BDC tentang peningkatan ekonomi pelaku UMKM itu selaras dengan visi misi walikota terpilih” ujar Kader Gerindra ini dalam sambutannya (15/01/2025).
Rahmat Sutarman juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan BDC dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM serta mencari solusi yang tepat, termasuk dalam hal akses permodalan, pelatihan dan pemasaran produk.
Strategi Pemerintah dalam Mengembangkan UMKM
Andi Warsandi, SE., Anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra menambahkan, bahwa Program Pemerintahan Kota Tasikmalaya yang baru (Viman Diky) akan meluncurkan berbagai program untuk memperkuat sektor UMKM, salah satunya adalah menyediakan akses pembiayaan dengan bunga rendah, pelatihan digital, serta pendampingan untuk memperluas pasar produk UMKM, baik secara domestik maupun internasional. Jadi, peran BDC sangat dibutuhkan pemerintah dalam akselerasi kemajuan perekoniam di Kota Tasikmalaya, khususnya UMKM. “BDC itu sebagai inkubasi pelaku UMKM Kota Tasikmalaya, jadi kami berharap BDC bisa menjadi mitra strategis pemerintah” kata Andi.
Pemerhati Kebijakan Publik dari Albadar Institute, Dicky Samani, sangat mengapresiasi pernyataan dari Anggota Komisi II tersebut. “Program-program tersebut sangatlah penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM khususnya di Kota Tasikmalaya,” kata Dicky kepada lintaspriangan.com melalui sambungan telepon (16/01/2025).
Sektor UMKM dan Digitalisasi
Dalam audiensi ini, Ketua BDC, Beng Haryono menyampaikan bahwa audiensi ini adalah salah satu usaha BDC membangun tasyaruk atau kolaborasi yang positif dengan DPRD Kota Tasikmalaya untuk secara berjamaah mendorong pertumbuhan ekonomi para pelaku UMKM sehingga termujudnya UMKM yang madani. “Audiensi ini salah satu ikhtiar kami membangun kolaborasi yang positif dengan DPRD Kota Tasikmalaya, bersama2 membuat formulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM sehingga termujudnya UMKM yang madani di Kota Tasikmalaya”, demikian kata Beng.
Pria berusia 53 tahun ini juga menyampaikan bahwa banyak pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya yang gaptek atau belum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang berakibat UMKM kalah bersaing di pasar global.
Senada dengan Beng Hartono, Yeyet Rosmayati, seorang pelaku UMKM yang ikut hadir, menyoroti pentingnya digitalisasi bagi UMKM, terutama dalam menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform e-commerce. “Kami melihat digitalisasi sebagai kunci utama bagi UMKM untuk berkembang di era modern ini. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah Kota Tasikmalaya memfasilitasi pelatihan dan pembekalan kepada pelaku UMKM agar mereka dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produknya” ujar Yeyet.
Dukungan Legislatif untuk UMKM
Dalam audiensi ini, Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya juga memberikan berbagai masukan terkait kebijakan yang perlu diperkuat untuk mendukung UMKM, terutama dalam hal kemudahan perizinan usaha, pengurangan birokrasi dan peningkatan transparansi dalam program-program bantuan pemerintah.
Anggota Komisi II, dari Fraksi PPP, Riko Restu Wijaya, SH., menambahkan, “Kami di DPRD akan terus mendukung kebijakan pemerintah yang pro UMKM, tetapi kami juga ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat memberikan dampak langsung bagi pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya” demikian kata dewan terpilih Dapil I ini.
Audiensi ini berakhir dengan komitmen dari semua pihak untuk terus memperkuat sektor UMKM melalui kolaborasi yang lebih erat dan harmonis antara pemerintah, DPRD dan pelaku usaha UMKM itu sendiri.
(Lintas Priangan/Deni Heryanto)
