lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Isu tata kelola birokrasi kembali mengemuka di Kota Tasikmalaya. Kali ini, KNPI Kota Tasikmalaya secara terbuka menyoroti dugaan dominasi sekelompok pejabat dalam struktur strategis Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sorotan ini mencuat setelah pernyataan Dhany Tardiwan Noor, dalam kapasitasnya sebagai Ketua KNPI Kota Tasikmalaya, pada wawancara pada Senin, 16 Februari 2026.
Menurut Dhany, dinamika birokrasi di lingkungan Pemkot Tasikmalaya perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait distribusi jabatan dan peran strategis di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dhany menilai, jika konsentrasi posisi penting berada dalam satu rumpun tertentu, maka persepsi publik terhadap netralitas dan profesionalisme ASN bisa terdampak.
Menurutnnya, persoalan ini bukan sekadar soal individu, melainkan menyangkut sistem. Reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan harus tercermin dalam praktik merit system, transparansi pengisian jabatan, serta akuntabilitas pengambilan keputusan. Tanpa itu, muncul ruang spekulasi yang dapat memengaruhi citra Pemkot Tasikmalaya di mata masyarakat.
Lebih lanjut, Ketua KNPI Kota Tasikmalaya juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah (Sekda). Struktur pemerintahan daerah tidak hanya bertumpu pada kepala daerah, tetapi juga pada soliditas birokrasi sebagai pelaksana kebijakan.
Isu dominasi pejabat ini menjadi perbincangan hangat di Tasikmalaya karena menyentuh aspek fundamental pemerintahan: kepercayaan publik. Dalam konteks lokal Tasikmalaya, persepsi masyarakat terhadap Pemkot sangat dipengaruhi oleh keterbukaan informasi dan kejelasan sistem kerja internal.
Dengan sorotan dari KNPI Kota Tasikmalaya ini, publik kini menunggu respons resmi dari Pemkot Tasikmalaya untuk memberikan klarifikasi sekaligus memastikan tata kelola berjalan sesuai prinsip profesionalisme.
➡️ Lanjut ke Halaman 2:
