Sorotan KNPI Kota Tasikmalaya terhadap dugaan dominasi pejabat bukan tanpa alasan. Dalam konteks birokrasi daerah, distribusi jabatan strategis memiliki dampak langsung terhadap arah kebijakan dan implementasi program pembangunan Kota Tasikmalaya.
Dhany dan rekan-rekannya menilai bahwa apabila publik melihat adanya konsentrasi kekuatan dalam satu kelompok pejabat, maka persepsi tentang objektivitas dan keseimbangan pengambilan keputusan bisa tergerus. Di sinilah letak persoalannya. Citra Pemkot Tasikmalaya tidak hanya dibangun melalui program fisik, tetapi juga melalui tata kelola yang transparan dan adil.
Masih menurut Dhany, kritik dari KNPI Kota Tasikmalaya harus dipandang sebagai bentuk kontrol sosial. Sebagai wadah organisasi kepemudaan, KNPI Kota Tasikmalaya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan pemerintah daerah agar menjaga prinsip good governance.
Isu ini juga menjadi momentum refleksi bagi Pemkot Tasikmalaya untuk memperkuat komunikasi publik. Ketika informasi terbuka dan mekanisme pengisian jabatan dijelaskan secara transparan, maka ruang spekulasi akan menyempit dengan sendirinya.
Bagi masyarakat Tasikmalaya, stabilitas birokrasi bukan sekadar urusan internal ASN. Dampaknya terasa pada pelayanan publik, kecepatan program, hingga kualitas kebijakan daerah. Karena itu, sorotan KNPI Kota Tasikmalaya terhadap dugaan dominasi pejabat menjadi bagian dari dinamika demokrasi lokal yang wajar.
Kini, perhatian publik Tasikmalaya tertuju pada langkah konkret Pemkot dalam merespons isu ini. Apakah akan ada evaluasi sistem? Atau penegasan bahwa mekanisme yang berjalan sudah sesuai aturan? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan bagaimana citra Pemkot Tasikmalaya terbentuk di mata warganya. (AS)
