lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Aslim, S.H., M.Si., mengungkapkan keprihatinannya terkait sikap beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang cenderung menghindari media. Dalam wawancara dengan Lintas Priangan pada Selasa (08/07/2025), H. Aslim menegaskan bahwa media seharusnya dilihat sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah, bukan sebagai pihak yang perlu dihindari.
“Media adalah kanal utama untuk menyampaikan informasi kepada publik. Jika komunikasi dengan media terjalin dengan baik, program-program pemerintah bisa lebih mudah dipahami, didukung, dan tentunya diawasi oleh masyarakat,” ujarnya.
H. Aslim mengingatkan bahwa UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jelas mengamanatkan agar badan publik, termasuk pemerintah daerah, menyediakan informasi yang relevan untuk publik.
“Menghindari media berarti mengabaikan kewajiban transparansi yang sudah diatur dalam undang-undang. Ini bisa berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” jelas H. Aslim.
Selain itu, ketua DPRD ini juga menekankan bahwa sikap tertutup dari SKPD terhadap media dapat menimbulkan spekulasi negatif. “Ketika media tidak diberi akses untuk mengungkapkan informasi yang akurat, maka ruang itu bisa diisi oleh isu-isu liar atau bahkan hoaks. Sebaliknya, keterbukaan justru menunjukkan bahwa pemerintah percaya diri dan siap diawasi,” tambahnya.
H. Aslim juga melihat media sebagai alat yang sangat efektif untuk memperkenalkan berbagai program dan pencapaian SKPD kepada masyarakat. Menurutnya, melalui pemberitaan media, masyarakat bisa mengetahui lebih banyak tentang program unggulan, inovasi pelayanan, bahkan prestasi yang telah dicapai oleh SKPD. Ini sangat penting untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan publik.
Tidak hanya sebagai sarana informasi, media juga berfungsi sebagai pengawas kebijakan publik. Interaksi dengan media membuat SKPD lebih peka terhadap aspirasi masyarakat. Media bisa menjadi saluran untuk menampung keluhan atau kritik yang sangat berharga untuk perbaikan layanan publik.
Lebih jauh menurut H. Aslim, citra pemerintah daerah sangat tergantung pada bagaimana SKPD menjalin komunikasi dengan media. “Cara SKPD berinteraksi dengan media mencerminkan bagaimana mereka mengelola pemerintahan. Pemerintah yang terbuka, transparan, dan responsif tentu akan lebih mudah diterima masyarakat,” ujarnya.
Sikap tertutup terhadap media, lanjutnya, berisiko menciptakan citra pemerintah yang tidak transparan. Hal ini, menurutnya, berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Terakhir, H. Aslim mengingatkan bahwa hak untuk mencari dan menyebarkan informasi adalah hak media yang dijamin undang-undang. “Oleh karena itu, media tidak seharusnya dianggap sebagai pihak yang mengganggu. Justru, SKPD harus memanfaatkan media sebagai alat untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan mengedukasi masyarakat. Terlebih bagi lembaga seperti inspektorat, seharusnya menjadi mitra yang sinergi dengan media,” tandasnya.
Dengan pernyataan ini, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya meminta agar seluruh SKPD dapat lebih terbuka dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan media, demi kemajuan bersama dalam pembangunan daerah yang lebih transparan dan partisipatif. (Lintas Priangan/AA)