lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Tasikmalaya – Proses Kadinsos Kota Tasikmalaya Islah dengan warga Panglayungan berakhir positif setelah Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Dicky Candra, turut memediasi kedua pihak. Informasi mengenai proses islah ini tersedia di website resmi Pemerintah Kota Tasikmalaya. Seusai islah, Kadinsos Kota Tasikmalaya terlihat legowo menerima kesalahan. Selain menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, dengan besar hati, ia juga akan menerima jika harus mendapatkan sanksi atas perbuatannya.
Namun meski begitu, Imam Fauzi, Ketua Generasi Muda Merah Putih (GMMP), menekankan bahwa langkah islah harus benar-benar diikuti dengan perubahan sikap.
Dalam pernyataannya kepada redaksi pada Jumat (19/09/2025), Imam menegaskan pentingnya mengambil hikmah dari peristiwa yang sempat menimbulkan ketegangan tersebut. “Alhamdulillah kami mengapresiasi sekali baik langkah Pemkot Tasikmalaya, maupun Kadinsos Kota Tasikmalaya. Kami berharap, ini cerita terakhir tentang sosok Kadinsos Kota Tasikmalaya yang dikenal temperamen. Semoga menjelang akhir jabatan, citra ini bisa dirubah, sehingga jejaknya juga bisa lebih baik,” ujarnya.
Harus Mengedepankan Empati
Menurut Imam, peristiwa ini harus dijadikan pelajaran tidak hanya bagi Kadinsos, tetapi juga bagi seluruh pemangku jabatan di Kota Tasikmalaya. Ia menekankan bahwa seorang pejabat publik dituntut memiliki empati tinggi terhadap masyarakat. “Pejabat itu harus punya empatik. Kenapa? Karena pejabat itu tidak mengalami hal yang dialami oleh rakyat jelata,” tegasnya.
Imam mencontohkan, dalam persoalan bantuan sosial (bansos). “Warga tahu kok, sering kali ada masalah data yang memang harus divalidasi. Namun, ketika rakyat menyampaikan keluhannya, pejabat harus bisa memahami situasi dengan penuh empati. Saat rakyat dan pejabat bertemu, jangan pernah lupa, rakyat itu mengalami dampak dari faktor tersebut. Mereka mengalami dampak langsung. Sementara pejabat kan tidak mengalami. Hidup mereka lebih nyaman. Jadi kalau rakyat marah, wajar karena memang mereka terdampak langsung. Pejabat yang tidak ikut-ikutan terdampak langsung sangat tak pantas jika ikut-ikutan marah,” jelas Imam.
Ia juga menyoroti pentingnya kesadaran pejabat tentang asal-usul anggaran negara. Menurutnya, lebih dari 80 persen APBN maupun APBD bersumber dari rakyat, termasuk gaji dan tunjangan besar yang diterima para pejabat. “Kita hidup di negara yang 80% lebih angarannya masih bergantung pada pajak rakyat. Gaji dan tunjangan puluhan juta rupiah yang diterima oleh para kepala SKPD itu dari rakyat. Tolong jaga empati untuk rakyat,” tegasnya lagi.
Imam menilai, apabila pejabat mampu menempatkan diri dengan rendah hati, memahami kondisi masyarakat, dan menjaga komunikasi yang baik, citra pemerintah kota akan lebih positif di mata publik. “Islah bukan hanya soal berdamai, tapi tentang perubahan perilaku. Kalau pejabat bisa menahan diri dan mengutamakan empati, konflik seperti ini tidak perlu terjadi lagi,” tambahnya.
Pernyataan Imam Fauzi memperlihatkan bahwa meski proses Kadinsos Kota Tasikmalaya Islah sudah berjalan, publik tetap menunggu tindak lanjut berupa perubahan sikap nyata. Harapan besar kini tertuju pada pemkot dan pejabat terkait agar momentum ini tidak sekadar menjadi catatan insiden, melainkan titik balik menuju pemerintahan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (Lintas Priangan/AA)