lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Kontroversi sikap Kadinsos Kota Tasikmalaya, Budy Rachman, yang tersulut emosi saat audiensi dengan warga Panglayungan, akhirnya sampai ke telinga Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan. Video adu mulut tersebut sempat viral di media sosial dan menjadi sorotan publik luas.
Wali Kota Viman menegaskan bahwa kondisi sudah kembali kondusif setelah dirinya bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Asep Goparulloh turun tangan. Ia menyebut, dinamika dalam forum memang wajar, tetapi pejabat harus tetap menjaga etika komunikasi dengan masyarakat.
“Saya sudah memanggil langsung Kadinsos Kota Tasikmalaya dan memberi arahan. Sekaligus saya tegaskan bagaimana langkah yang harus ditempuh ke depan,” kata Viman saat ditemui di Bale Kota, Rabu (17/9/2025).
Menurut Viman, pemerintah kini fokus menuntaskan permasalahan pencabutan bantuan sosial (bansos) yang memicu kegaduhan. Pemkot sudah menyiapkan surat resmi ke Kementerian Sosial (Kemensos) agar data penerima bansos yang dicoret karena indikasi judi online bisa ditinjau kembali.
“Langkah konkret sudah kami ambil. Surat pengajuan ke Kemensos sedang disiapkan agar hak warga yang berhak tidak terabaikan,” jelas Viman.
Meski menilai situasi terkendali, Wali Kota memastikan telah memberikan teguran kepada Budy Rachman. Teguran tersebut disampaikan secara lisan, sebagai pengingat agar kejadian serupa tidak terulang.
“Saya sudah menegur langsung Kadinsos Kota Tasikmalaya. Ke depan komunikasi harus lebih baik, tidak boleh terulang lagi,” tegasnya.
BKN Turut Buka Suara
Sementara itu, Direktur Pengembangan Talenta dan Karier ASN BKN, Samsul Hidayat, yang tengah melakukan kunjungan ke Pemkot Tasikmalaya, menyoroti pentingnya profesionalitas aparatur sipil negara. Ia menekankan bahwa ASN memiliki kewajiban utama melayani masyarakat dengan cara terbaik.
“Kita ini pelayan publik. Jadi harus memberikan pelayanan yang baik dan membuat masyarakat puas. Itu prinsip dasar ASN,” ujarnya, sebagaimaan dilansir INewsTasikmalaya.
Samsul juga mengingatkan bahwa meskipun manusiawi jika seseorang sesekali tersulut emosi, ASN tetap dituntut untuk terbuka dan mengutamakan komunikasi yang santun.
“ASN harus terbuka. Kita bekerja untuk masyarakat. Jadi tidak boleh emosi dalam menghadapi persoalan,” tambahnya.
Terkait kasus yang melibatkan Kadinsos Kota Tasikmalaya, Samsul menegaskan keputusan sepenuhnya berada di tangan kepala daerah. “Yang paling memahami tentu Pak Wali. Jadi mekanisme penyelesaiannya ada di beliau,” pungkasnya.
Insiden ini menjadi pelajaran bahwa sikap pejabat publik selalu mendapat perhatian masyarakat. Karena itu, profesionalitas, komunikasi, dan etika menjadi kunci agar pelayanan publik berjalan sesuai harapan rakyat.
