lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Tasikmalaya menggeruduk halaman Bale Kota Tasikmalaya, Senin 8 Juni 2026. Mereka menggugat arah kebijakan anggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
Aksi unjuk rasa sempat memanas ketika massa berusaha merangsek melewati barikade aparat kepolisian. Saling dorong terjadi karena mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada Wali Kota Tasikmalaya, sementara perwakilan pemerintah belum segera menemui massa aksi.
Soroti Kemiskinan dan Belanja yang Dinilai Tidak Mendesak
Koordinator aksi, Sidik Amin, menegaskan gerakan tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap persoalan mendasar yang masih membelit Kota Tasikmalaya. Menurutnya, pemerintah daerah harus berani mengevaluasi arah pembangunan dan pengelolaan anggaran agar lebih menyentuh kepentingan masyarakat kecil.
“Kami menilai masih banyak kebijakan yang belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Anggaran daerah seharusnya lebih diarahkan untuk program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat,” tegas Sidik dalam orasinya.
HMI Tasikmalaya menilai angka kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya. Karena itu, berbagai program pembangunan semestinya lebih terukur dalam menjawab persoalan kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi, mahasiswa menilai pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menentukan prioritas belanja. Setiap rupiah dari uang rakyat, menurut mereka, harus diarahkan pada program yang memiliki daya ungkit langsung bagi masyarakat.
Massa juga menyoroti sejumlah pos belanja pemerintah yang dianggap tidak mencerminkan kepekaan sosial. Salah satunya anggaran jamuan makan dan minum rapat pada salah satu OPD yang disebut mencapai sekitar Rp140 juta dalam satu tahun.
Bagi mahasiswa, angka tersebut terasa janggal ketika masih banyak warga membutuhkan bantuan, pelayanan publik yang lebih baik, dan program pengentasan kemiskinan yang lebih nyata. Saat rakyat masih menghitung kebutuhan harian, meja rapat pemerintah dinilai tidak boleh terlalu nyaman dengan belanja yang sulit dijelaskan manfaat langsungnya.
Selain itu, HMI Tasikmalaya juga menyinggung anggaran jasa laundry kepala daerah yang disebut mencapai sekitar Rp40 juta per tahun. Pos anggaran itu dinilai perlu dievaluasi karena dianggap tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat.
“Kami mempertanyakan skala prioritas pemerintah. Ketika masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pelayanan yang lebih baik, anggaran seperti ini harus dievaluasi,” ujar Sidik.
Desak Evaluasi Anggaran dan Pengawasan Program MBG
Dalam tuntutannya, HMI Tasikmalaya mendesak Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan segera mengevaluasi kebijakan pengelolaan anggaran dan program pembangunan daerah. Mereka meminta pemerintah lebih transparan agar publik dapat mengetahui arah belanja daerah secara jelas.
Transparansi itu dinilai penting agar setiap program pemerintah tidak hanya rapi di atas dokumen, tetapi benar-benar terasa manfaatnya di tengah masyarakat. Pengelolaan anggaran daerah, kata mahasiswa, harus berpijak pada kebutuhan rakyat, bukan sekadar rutinitas birokrasi.
Selain persoalan anggaran, massa turut menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. HMI meminta pemerintah memastikan kualitas program tersebut terus ditingkatkan dan diawasi secara ketat.
Menurut mahasiswa, Program MBG harus benar-benar sampai kepada penerima manfaat dengan kualitas yang layak. Pengawasan diperlukan agar program tersebut tidak membuka ruang bagi kelalaian, pemborosan, atau penyimpangan.
Melalui aksi tersebut, HMI Tasikmalaya menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah daerah. Mahasiswa menyatakan tidak akan tinggal diam apabila anggaran rakyat dibelanjakan tanpa keberpihakan yang jelas kepada masyarakat. (DH/AS)
