lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha perunggasan di Kabupaten Ciamis menjadi pembahasan dalam forum dialog antara Gabungan Pedagang, Broker, dan Peternak Ayam Kabupaten Ciamis bersama Perkumpulan Peternak Ayam Priangan (PPAP), DPRD Kabupaten Ciamis, serta pemerintah daerah. Pertemuan tersebut digelar di Aula DPRD Kabupaten Ciamis, Kamis (3/7/2026).
Forum yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Ciamis, Awan Setiawan, menjadi ruang bagi para peternak untuk menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari fluktuasi harga ayam hidup, legalitas usaha, hingga upaya meningkatkan daya saing peternak rakyat.
Koordinator kegiatan, Nana Rusmana, mengatakan dialog tersebut bertujuan membangun komunikasi yang lebih terbuka antara pelaku usaha perunggasan dengan pemerintah daerah sehingga berbagai persoalan dapat dicarikan solusi bersama.
“Persoalan peternakan tidak bisa diselesaikan sendiri. Karena itu kami mengajak semua pihak duduk bersama agar lahir solusi yang benar-benar bisa dirasakan peternak,” ujarnya.
Peternak Ayam dan DPRD Ciamis Bahas Harga hingga Legalitas Usaha
Nana menjelaskan forum tersebut juga menjadi sarana menyampaikan aspirasi kepada DPRD dan pemerintah daerah agar kebijakan yang diambil mampu memberikan kepastian usaha sekaligus menjaga keberlangsungan sektor perunggasan di Kabupaten Ciamis.
Sementara itu, Sekretaris Perkumpulan Peternak Ayam Priangan (PPAP), Kuswara Suwarman, mengatakan pembahasan tidak hanya difokuskan pada persoalan harga ayam, tetapi juga menyangkut pembinaan usaha, kesehatan hewan, keamanan pangan, pemasaran, hingga kondisi riil peternakan di lapangan.
“Kami ingin persoalan sektor perunggasan dibahas secara menyeluruh. Bukan hanya harga ayam, tetapi juga legalitas usaha, pemasaran, kesehatan hewan, dan bagaimana peternak rakyat bisa terus berkembang,” katanya.
Dalam dialog tersebut terungkap bahwa hingga kini belum terdapat regulasi khusus mengenai harga acuan ayam pejantan. Sementara itu, pemerintah telah menetapkan Harga Acuan Penjualan (HAP) untuk ayam ras pedaging atau broiler melalui Badan Pangan Nasional.
Perizinan Peternakan Ayam Jadi Sorotan
Selain persoalan harga, legalitas usaha juga menjadi perhatian dalam forum tersebut.
Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis, tercatat terdapat 497 Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk usaha peternakan ayam. Namun, baru 59 usaha yang telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk kandang.
Perwakilan DPMPTSP menjelaskan bahwa perizinan usaha peternakan dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Untuk investasi di bawah Rp1 miliar, izin dapat diterbitkan secara otomatis. Sedangkan investasi di atas Rp1 miliar memerlukan rekomendasi teknis dari Dinas Peternakan serta persyaratan tata ruang.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Ciamis, Awan Setiawan, menegaskan pihaknya siap menjadi jembatan komunikasi antara peternak dan pemerintah daerah.
“Komisi B hadir sebagai fasilitator. Aspirasi para peternak akan kami tampung dan kami komunikasikan dengan pemerintah daerah agar ada solusi yang berpihak kepada peternak tanpa mengabaikan aturan maupun iklim investasi,” tegas Awan.
Ia berharap dialog tersebut menjadi langkah awal dalam melahirkan kebijakan yang mampu menciptakan iklim usaha perunggasan yang sehat, memberikan kepastian hukum, menjaga stabilitas harga ayam, serta meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat di Kabupaten Ciamis.
Melalui forum tersebut, para peternak, DPRD, dan pemerintah daerah juga berkomitmen memperkuat sinergi untuk mewujudkan industri perunggasan yang lebih tertata, berdaya saing, serta mampu mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis. (FSL/HS)
