Massa Rusak Fasilitas, Polisi Bubarkan dengan Gas
lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Aksi kericuhan DPRD Ciamis terjadi Sabtu petang (30/8/2025), saat sekelompok massa tidak dikenal melempari batu hingga merusak kaca kantor DPRD dan pos penjagaan. Aparat kepolisian lalu menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Aksi yang awalnya terjadi di depan Polres Ciamis berlanjut ke area dewan dengan membakar pagar, merusak pot bunga, dan merusak rambu-rambu.
Polisi menyatakan aksi damai sempat terjadi oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Menggugat. Namun, setelah orasi menuntut penyelidikan atas dugaan pelanggaran oleh aparat, muncul kelompok lain yang melakukan provokasi tanpa orasi. Setelah salat Magrib, gas air mata terbawa angin menyebar hingga kompleks Masjid Agung dan Alun-alun, memaksa pedagang kaki lima menghentikan aktivitas. Beberapa terduga perusuh ditangkap dan dibawa aparat. Hingga malam hari, situasi telah kondusif namun pengamanan diperketat.
Lonjakan Unjuk Rasa Ricuh di Jabar
Kericuhan DPRD Ciamis ini menjadi bagian dari tren meningkatnya unjuk rasa di Jawa Barat. Data dari Badan Kesbangpol Jabar mencatat lonjakan signifikan jumlah demonstrasi setiap tahun sejak 2017:
- 2017: 57 kali
- 2018: 76 kali
- 2019: 212 kali
- 2020: 333 kali
- 2021: 523 kali
- 2022: 915 kali
- 2023: 801 kali
Angka ini menempatkan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan frekuensi unjuk rasa tertinggi di Indonesia. Meskipun jumlah demo sedikit menurun pada 2023, volumenya masih jauh lebih tinggi dibanding sebelum 2021.
Pemerintah dan Pengamanan, Urgensi Menjaga Demokrasi
Insiden di Ciamis mencerminkan kondisi genting pengamanan unjuk rasa, di mana pendemo damai mudah tercampur kelompok perusuh. Meski belum ada pernyataan resmi dari Polda Jabar, pendekatan persuasif dan penegakan hukum terhadap provokator dianggap sebagai kunci menjaga kebebasan berpendapat tetap aman dan bermakna.
Selain itu, 2025 membuka babak baru tantangan demokrasi di Jabar, ditandai dengan rentetan aksi di berbagai kota, seperti demo solidaritas atas kasus yang berujung pembakaran kantor MPR di Bandung. Tren ini menuntut respons arif dari aparat dan pemerintah agar hak berekspresi tidak berubah menjadi kerusuhan massal. (Lintas Priangan/AC)
.