lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya, menegaskan pentingnya konsistensi dan akurasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani isu-isu krusial seperti stunting, kemiskinan ekstrem, dan rumah tidak layak huni (Rutilahu). Hal ini disampaikan saat peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 tingkat Kabupaten Ciamis yang digelar di Aula PKK Pendopo, Senin (19/05/2025).
Dalam sambutannya, Herdiat menyebut data sebagai landasan utama dalam perumusan kebijakan. Ia mengingatkan bahwa ketidaktepatan data dapat berdampak pada salah sasaran program bantuan sosial pemerintah.
“Kalau kita ingin menekan angka stunting yang saat ini tercatat 3,8 persen hingga menuju nol, maka data yang digunakan harus valid. Jika tidak, bantuan bisa jatuh ke tangan yang tidak tepat,” ujar Herdiat.
Selama lima tahun masa kepemimpinannya, Herdiat mengaku belum berhasil menyatukan data antar instansi, termasuk Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Bappeda, Dinas Sosial, dan Disdukcapil. Menurutnya, ketidaksinkronan ini menghambat efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program.
Ia juga menyoroti lemahnya sistem pendataan Rutilahu. Meskipun Pemkab Ciamis telah membangun antara 4.000 hingga 6.000 unit rumah sejak 2022, masih banyak rumah tidak layak yang luput dari catatan dinas terkait.
“Saya menyaksikan sendiri masih banyak rumah sangat tidak layak yang belum terdata. Padahal, data itu penentu utama ketepatan sasaran bantuan,” tegasnya.
Sebagai solusi, Bupati mengusulkan pelibatan kader PKK dalam proses pengumpulan data. Menurutnya, keberadaan kader hingga ke tingkat desa menjadi aset penting dalam memastikan pendataan yang cepat dan akurat.
“PKK memiliki jaringan luas di tingkat akar rumput. Mereka bisa menjadi ujung tombak survei lapangan,” katanya.
Untuk mendukung inisiatif tersebut, Herdiat mengajukan penganggaran sebesar Rp265 juta dari Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk pelaksanaan survei di 265 desa dan kelurahan. Setiap wilayah direncanakan akan mendapatkan alokasi dana sekitar Rp1 juta.
“Meski anggarannya kecil, hanya sekitar Rp500 ribu hingga Rp1 juta per wilayah, tetapi dampaknya akan besar terhadap kualitas data dan ketepatan program pembangunan,” jelasnya.
Bupati berharap dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya kader PKK, kualitas data di Kabupaten Ciamis dapat ditingkatkan, sehingga program-program pembangunan lebih responsif terhadap kebutuhan warga. (Lintas Priangan/Nank)
