lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Di tengah gegap gempita jargon pendidikan “Merdeka Belajar,” sebuah fakta getir datang dari SMAN 1 Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Sekolah negeri kebanggaan daerah itu kini ibarat kereta ekonomi di masa mudik Lebaran jaman kemerdekaan: kelebihan penumpang, penuh sesak, dan nyaris tak ada ruang bernapas. Dengan hanya 13 ruang belajar yang tersedia, mereka memaksakan diri menerima jumlah siswa melebihi kapasitas tersedia. Total siswa saat ini mencapai 26 rombongan belajar (rombel) atau dua kali lipat dari kapasitas ideal. Itupun dengan jumlah siswa baru sudah dijejalkan hingga 45-50 siswa/kelas, angka yang sudah membuat papan tulis terasa seperti poster konser yang dilihat dari jauh: tak terbaca dan tak bermakna.
Tentu saja yang paling dirugikan adalah siswa. Hak mereka untuk belajar dalam kondisi yang layak nyaris tak tersisa. Kini mereka dipaksa menjalani skema belajar yang sama sekali tak ideal: satu minggu online, satu minggu offline. Ini bukan inovasi digital, ini sekadar tambal sulam, alias jurus kepepet yang dipaksakan dengan harapan bisa menutupi dampak dari kesalahan yang disengaja. Bahkan para guru pun diam-diam mengakui bahwa kondisi ini tak nyaman bagi siapa pun.
Para orang tua? Jangan ditanya. Ada yang mengeluh kuota internet jadi dobel, ada yang mendapati anaknya ketiduran di depan HP karena tak terbiasa menatap layar lama-lama. “Budak abdi ngadon sare hareupeun HP,” kata seorang wali murid dengan getir. Yang lain bercerita, sekalinya anak mereka masuk, kelas penuh sesak hingga 48 siswa. “Sakalina asup heurin!” ujar seorang ibu. Ada juga siswa yang mengatakan, “asa teu sakola”—berasa seperti tidak sekolah.
Sebelumnya pihak sekolah sempat menawarkan skema kelas pagi dan siang sebagai solusi. Namun, kabarnya, Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Jawa Barat Cabang Tasikmalaya dengan tegas menolak. Boleh jadi, karena KCD tidak ingin ada diskriminasi terhadap siswa. Tidak adil jika separuh siswa harus belajar di jam-jam yang melelahkan hanya karena sekolah gagal mengendalikan hasratnya.
Namun, di balik kekacauan ini, ada pertanyaan besar yang tak bisa diabaikan: apa yang mendorong SMAN 1 Cisayong begitu bernafsu menerima siswa jauh di atas kapasitas ruang kelas mereka? Apakah karena hasrat pengabdian yang besar untuk “mendidik sebanyak mungkin anak bangsa”? Alasan ini sulit dipercaya. Sebab, alih-alih mendidik, justru mereka sedang mencoreng dunia pendidikan. Yang lebih masuk akal adalah hasrat untuk meraup dana BOS yang berlipat.
Mari berhitung sejenak. Dana BOS untuk SMA pada 2025, berdasarkan ketentuan nasional, rata-rata sekitar Rp1.600.000 per siswa per tahun. Dengan jumlah siswa sebelumnya sekitar 250 orang, SMAN 1 Cisayong menerima sekitar:
250 siswa x Rp1.600.000 = Rp400.000.000 per tahun.
Namun kini, dengan jumlah siswa yang melonjak hampir 500 orang, dana BOS yang masuk otomatis meningkat menjadi:
500 siswa x Rp1.600.000 = Rp800.000.000 per tahun.
Artinya ada tambahan dana sekitar Rp400 juta per tahun yang mengalir ke sekolah ini. Dengan angka sebesar itu, sulit untuk tidak bertanya-tanya: apakah ini yang menjadi pemicu mereka begitu bernafsu membuka kuota penerimaan siswa tanpa memikirkan kapasitas dan kualitas pembelajaran?
Kami dari Lintas Priangan telah mengirim surat resmi kepada pihak sekolah pada 28 Juli 2025 untuk meminta klarifikasi. Hingga artikel ini ditulis pada Minggu (3/8/2025), tidak ada secuil pun respons yang kami terima. Seharusnya mereka terbuka. Media itu dilindungi undang-undang untuk mencari dan mempublikasikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Atau, apa mereka lupa, anggaran yang mereka kelola, bahkan gaji, tunjangan dan semua fasilitas yang mereka nikmati berasal dari uang rakyat? Tertutupnya pihak sekolah semakin memperkuat dugaan bahwa ada yang sedang mereka sembunyikan.
Yang lebih menyedihkan, dampak negatif meluas hingga sekolah-sekolah swasta di sekitarnya, yakni Kecamatan Cisayong dan Sukaratu. Jumlah pendaftar mereka anjlok karena SMAN 1 Cisayong membuka kuota penerimaan siswa dua kali lipat dari biasanya. Jadi, bukan hanya siswa negeri yang terpuruk, sekolah swasta pun ikut menjadi korban.
Kini para wali murid meminta pemerintah turun tangan. Mereka khawatir jika praktik seperti ini dibiarkan, akan ada sekolah-sekolah lain yang meniru. Sekolah dengan gaya seperti ini harsu dibuat jera. Sudah cukup anak-anak mereka jadi eksperimen keserakahan institusi yang mestinya menjadi benteng moral.
SMAN 1 Cisayong harus diekspos sedalam-dalamnya. Ini bukan sekadar soal ruang kelas yang penuh sesak, tapi tentang nurani yang mulai kosong. Ketika sekolah, institusi yang paling mulia itu, sudah pandai “mengakali” anggaran, maka hampir bisa dipastikan ada banyak kebobrokan lain di dalamnya. Apalagi ketika mereka enggan membuka diri, seolah lupa bahwa semua anggaran yang mereka kelola berasal dari rakyat.
Pendidikan adalah hak setiap anak, bukan komoditas yang bisa dimainkan dengan kalkulator dana BOS. SMAN 1 Cisayong dan otoritas pendidikan yang terkait harus bertanggung jawab. Bukan sekadar mencari pembenaran, tapi mencari solusi yang benar. Jangan sampai demi ruang kelas yang penuh sesak, nurani dunia pendidikan justru menjadi kosong!
Catatan:
Redaksi Lintas Priangan sangat membuka diri jika dari pihak SMA Negeri 1 Cisayong akan mengirimkan narasi klarifikasi atas pemberitaan ini, meski surat resmi yang kami kirim kemarin sama sekali tidak direspon.