lintaspriangan.com, OPINI. Dalam politik, teguran tak selalu membutuhkan podium atau suara tinggi. Kadang ia hadir lewat gerakan tangan, sapaan yang terputus, atau tata cara penyambutan yang mendadak berubah. Peristiwa di Bandara Wiriadinata, Kota Tasikmalaya, Sabtu, 31 Oktober 2026, menarik dibaca dari sudut itu.
Hari itu, rombongan pejabat pusat datang dalam agenda uji coba penerbangan Jakarta–Tasikmalaya. Wali Kota Tasikmalaya bersiap menyambut Gubernur Jawa Barat dan para tamu. Namun, sebuah adegan singkat di tengah seremoni menyisakan pertanyaan tentang bahasa tubuh dan kedudukan simbolis kedua jabatan.
Wali kota mengulurkan tangan. Badannya sedikit condong ke depan, wajahnya ikut mendekat, seperti membuka ruang bagi cipika-cipiki atau rangkulan singkat yang lazim dalam pertemuan antartokoh.
Gubernur menyambut tangan itu dengan tangan kanan. Nyaris pada saat bersamaan, tangan kirinya sudah terulur ke arah baki berisi selendang yang dibawa petugas, sekitar satu langkah di belakang wali kota.
Untuk meraih baki, tubuh gubernur bergerak melewati sisi wali kota yang masih berada di hadapannya. Jabat tangan segera terlepas. Tak ada cipika-cipiki, tak ada rangkulan. Alih-alih meneruskan sapaan, gubernur mengambil selendang dan memasangkannya sendiri kepada salah seorang tamu pusat. Peran pengalungan yang disiapkan bagi wali kota pun berpindah.
Beberapa saat kemudian, wali kota mengambil selendang lain dari baki, kali ini untuk dikalungkan kepada gubernur. Ia sempat bertanya bagaimana dengan selendang untuk gubernur. Jawabannya singkat: tidak perlu, karena gubernur menyebut dirinya sebagai tuan rumah.
Ada dua pergeseran yang patut dicermati: sapaan akrab yang tidak berlanjut dan ritual penghormatan yang berubah. Semuanya berlangsung tanpa pertengkaran. Justru karena itulah gelagat dalam adegan tersebut mengundang pembacaan komunikasi yang lebih teliti.
Ketika Ritual Menjadi Pesan
Alisher Faizullaev, akademisi sekaligus mantan diplomat, mengulas gejala serupa dalam Symbolic Insult in Diplomacy: A Subtle Game of Diplomatic Slap (Brill, 2018).
Ia membedakan penghinaan simbolis yang berupa pengabaian pengakuan, konfrontasi langsung, dan tindakan terselubung. Bentuk terakhir disebut diplomatic slap: “tamparan” yang bukan bersifat fisik, melainkan pesan negatif melalui tindakan atau ucapan yang samar, sehingga hubungan formal tetap dapat berlangsung.
Seanon S. Wong memberikan perangkat analisis yang lebih dekat dengan adegan di bandara.
Dalam artikel One-upmanship and Putdowns: The Aggressive Use of Interaction Rituals in Face-to-Face Diplomacy, yang diterbitkan jurnal International Theory pada 2021, Wong meneliti bagaimana pemimpin memanfaatkan, bahkan menyimpangi, ritual pertemuan untuk menegaskan posisi atau mengurangi penghormatan simbolis kepada pihak lain.
Landasannya antara lain pemikiran sosiolog Erving Goffman tentang face-work dan ceremonial idiom. Setiap pertemuan memiliki pranata kesopanan yang dipahami bersama: siapa menyambut, bagaimana bersalaman, kapan memberi penghormatan. Mengubah urutan itu bisa mengubah pula makna hubungan para pelakunya.
Dalam kerangka Wong, tindakan yang mengurangi kedudukan simbolis pihak lain dapat dipahami sebagai ritual putdown.
Maka, pengambilan selendang dan penolakan untuk dikalungi bukan semata urusan kain. Keduanya menyangkut siapa memberi penghormatan dan siapa menerimanya. Di sana terbuka kemungkinan pembacaan ritual putdown yang menghasilkan kesan diplomatic slap.
Tetapi teori bukan alat membaca pikiran. Kedua konsep lahir dari studi diplomasi; penggunaannya pada hubungan gubernur dan wali kota adalah analogi. Pernyataan gubernur bahwa dirinya tuan rumah pun dapat memiliki penjelasan protokoler. Rangkaian gestur itu merupakan tengara untuk dianalisis, bukan bukti pasti adanya kemarahan.
Persoalan menjadi lebih menarik ketika ditempatkan dalam konteks pemerintahan Kota Tasikmalaya.
Pada hari yang sama, gubernur menemui Nana Kustaman, lansia yang tinggal bersama cucunya penyandang disabilitas di hunian tak layak di Kecamatan Tawang. Gubernur menyebut kondisi tersebut sebagai pembelajaran bagi aparatur, termasuk dirinya.
Wali kota, di sisi lain, menekankan bahwa yang utama dalam penanganan masalah sosial ialah tindak lanjut birokrasi, bukan selalu kehadiran langsung kepala daerah.
Sebelumnya, kritik terhadap komunikasi wali kota juga disuarakan anggota DPRD pada Juni 2025 terkait permintaan audiensi masyarakat. Ketidakhadirannya dalam forum refleksi Hari Jadi Kota Tasikmalaya, 31 Oktober 2026, kembali memunculkan kekecewaan sejumlah peserta.
Ini konteks publik yang relevan, tetapi tidak membuktikan bahwa seluruh persoalan tersebut melatarbelakangi tindakan gubernur di bandara.
Terdapat beberapa anasir yang membentuk tafsir masyarakat: hubungan kewenangan, kebiasaan saling menghormati, urutan gerak tubuh, dan persoalan pemerintahan yang sedang dibicarakan.
Budaya komunikasi Sunda, yang juga mengenal penyampaian ketidaksetujuan secara tidak langsung, menambah lapisan pembacaan tanpa otomatis menjelaskan niat pelaku.
Pada akhirnya, soal pentingnya bukan memastikan ada atau tidaknya “tamparan” tersembunyi. Yang patut diuji ialah komunikasi pemerintahan setelah seremoni usai: apakah kritik didengar, warga rentan terjangkau, dan koordinasi berjalan.
Sebab, penghormatan antarpemimpin tidak selesai di ujung jabat tangan atau sehelai selendang. Ia harus tampak dalam cara jabatan publik dijalankan.
Penulis: A. Hudaya
Penulis dan Peminat Masalah Komunikasi Publik
Rujukan Ilmiah
Faizullaev, A. (2018). Symbolic Insult in Diplomacy: A Subtle Game of Diplomatic Slap. Brill | Nijhoff.
Wong, S. S. (2021). One-upmanship and Putdowns: The Aggressive Use of Interaction Rituals in Face-to-Face Diplomacy. International Theory, 13(2), 341–371. DOI: 10.1017/S1752971920000196.
Goffman, E. (1955). On Face-Work: An Analysis of Ritual Elements in Social Interaction. Psychiatry, 18(3), 213–231. DOI: 10.1080/00332747.1955.11023008.