Beranda blog Halaman 85

Saat Wali Kota Tasikmalaya Harus Menjelaskan Urusan Parkir

Admin Lintas Priangan
-
0
Saat Wali Kota Tasikmalaya Harus Menjelaskan Urusan Parkir

lintaspriangan.com, OPINI. Ada hal yang terasa janggal ketika seorang wali kota harus turun tangan menjelaskan urusan parkir. Bukan karena parkir perkara remeh, melainkan karena dalam tata kelola pemerintahan, parkir adalah urusan teknis—wilayah kerja dinas, bukan panggung utama kepala daerah.

Namun, itulah yang terjadi di Kota Tasikmalaya belakangan ini. Kebijakan tanpa karcis parkir gratis yang digulirkan Dinas Perhubungan justru melahirkan kebingungan di lapangan. Alih-alih menenangkan publik, kebijakan ini memantik pertanyaan, keluhan, bahkan kecurigaan, bahkan warga dan juru parkir bukan mustahil bisa terlibat pertikaian. Pada titik itulah wali kota akhirnya angkat bicara.

Masalahnya bukan pada kebijakan parkir itu sendiri. Gagasan penertiban parkir patut diapresiasi. Ia mengandung niat baik: menertibkan praktik perparkiran, mengurangi beban warga, sekaligus menutup celah pungutan liar. Di atas kertas, kebijakan ini terdengar masuk akal dan progresif.

Persoalan muncul ketika kebijakan yang baik itu turun ke jalan tanpa kesiapan komunikasi. Di lapangan, juru parkir, aktor paling depan yang bersentuhan langsung dengan warga, banyak yang masih berjalan tanpa kompas. Tidak semua membawa karcis, tapi mereka juga ogah kalau jasa mereka dianggap gratis.

Lalu kemudian, ketidaktertiban ini kerap dibaca sebagai pembangkangan. Padahal, sering kali ia lebih tepat disebut sebagai kebingungan. Dalam birokrasi, kebingungan jarang lahir dari bawah. Ia biasanya bermula dari atas, dari instruksi yang tidak utuh, pesan yang tidak lengkap, dan kepemimpinan yang gagal memastikan semua lini berbicara dengan satu suara.

Di sinilah peran Dinas Perhubungan seharusnya menjadi kunci. Dishub bukan hanya pengelola teknis parkir, tetapi juga pengelola makna kebijakan itu sendiri. Ketika kebijakan berubah, narasi harus lebih dulu disiapkan. Ketika aturan baru diluncurkan, aktor lapangan harus dibekali pemahaman yang sama, bukan sekadar perintah, tetapi juga alasan dan cara menjelaskannya kepada publik.

Dalam teori komunikasi, Lazarsfeld dan Katz menyebut pentingnya two-step flow of communication. Informasi tidak selalu sampai langsung dari pemerintah ke masyarakat. Ia sering kali melalui perantara—dalam konteks ini, juru parkir atau media. Juru parkir adalah opinion leader di jalanan. Jika mereka tidak paham, atau tidak yakin dengan kebijakan yang dibawa, pesan akan terdistorsi sebelum sampai ke warga.

Sayangnya, dalam kasus parkir di Kota Tasikmalaya, sebagian juru parkir tampak ditinggal sendirian. Akibatnya, interaksi dengan pengendara berubah menjadi ruang negosiasi yang rawan konflik. Di titik ini, kebijakan kehilangan wibawanya.

Sosialisasi pun terkesan datang belakangan, setelah kegaduhan muncul. Warga justru lebih dulu “merasakan” kebijakan melalui pengalaman saat tetap diminta bayar meski tak diberi karcis, bukan melalui penjelasan resmi pemerintah. Dalam komunikasi publik, ini adalah kesalahan klasik: pemerintah berbicara setelah publik bereaksi.

Dishub pun sepertinya tidak cukup hadir di ruang media untuk meluruskan, menjelaskan, atau sekadar menenangkan. Kekosongan ini menciptakan ruang tafsir yang diisi oleh persepsi warga, persepsi redaksi, dan persepsi publik. Seperti kita tahu, persepsi mereka jarang ramah pada pemerintah yang diam.

Pada akhirnya, wali kota muncul memberi penjelasan. Ia meminta publik memahami bahwa pemerintah sedang menata, dengan skala prioritas, dan tidak bisa serba instan. Pernyataan ini, secara substansi, sulit dibantah. Namun secara tata kelola, kehadiran wali kota dalam urusan parkir justru menandai sesuatu yang lebih serius: ada yang tidak beres di level dinas teknis.

Dalam pemerintahan modern, kepala daerah seharusnya berbicara tentang arah besar, visi, dan kebijakan strategis. Ketika ia harus menjelaskan detail operasional parkir, itu menandakan rantai komunikasi di bawahnya tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan Pressman dan Wildavsky menyebut bahwa kebijakan sering gagal bukan karena niat yang buruk, tetapi karena terlalu banyak titik putus dalam pelaksanaan. Dalam kasus parkir ini, titik putus itu tampak jelas: antara kebijakan dan pelaksana lapangan, antara dinas dan publik, antara niat baik dan kenyataan.

Peran kepala Dinas Perhubungan menjadi krusial di sini. Ia bukan sekadar manajer teknis, melainkan pemimpin yang bertanggung jawab menciptakan kondisi kondusif saat kebijakan dilahirkan. Kondusif berarti jelas aturannya, siap aktornya, dan tenang ruang komunikasinya. Ketika yang terjadi justru kebingungan dan kegaduhan, maka kegagalan itu patut dievaluasi secara serius.

Parkir memang bukan urusan besar. Tapi cara pemerintah mengelolanya, terutama cara menjelaskannya, adalah cermin dari kapasitas birokrasi. Jika urusan sesederhana parkir memerlukan klarifikasi wali kota, publik wajar bertanya: sejauh mana dinas teknis mampu bekerja tuntas tanpa harus diselamatkan dari atas?

Dalam pemerintahan, kebijakan yang baik membutuhkan lebih dari sekadar niat. Ia membutuhkan komunikasi yang rapi, kepemimpinan yang hadir, dan keberanian untuk memastikan semua orang, dari warga hingga media, memahami apa yang sedang dikerjakan dan mengapa itu dilakukan.

Parkir bukan sekadar soal kendaraan yang berhenti. Ia adalah soal bagaimana kebijakan berhenti sejenak di ranah publik, seharusnya untuk dipahami, bukan diperdebatkan.

DIKI SAMANI
Penulis adalah peminat masalah sosial dan kebijakan pemerintah dari Albadar Institute

Warga Cibeureum Siap Laporkan Proyek Inpres ke Pemerintah Pusat

Admin Lintas Priangan
-
0
Warga Cibeureum Siap Laporkan Proyek Inpres ke Pemerintah Pusat

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Pelaksanaan Program Instruksi Presiden (Inpres) Tahap III berupa Perbaikan Jaringan Irigasi Cikalang 2 di Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, menuai sorotan serius dari masyarakat. Aliansi Masyarakat Cibeureum menyatakan siap melaporkan proyek tersebut ke pemerintah pusat menyusul sejumlah kejanggalan di lapangan, mulai dari progres pekerjaan yang dinilai lambat, lemahnya pengawasan, hingga dampak langsung yang dirasakan warga sekitar.

Pelaksanaan Program Instruksi Presiden (Inpres) Tahap III berupa Perbaikan Jaringan Irigasi Cikalang 2 di Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Ketua Aliansi Masyarakat Cibeureum, Heri Ferianto, menyatakan pihaknya tidak akan ragu membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat apabila berbagai kejanggalan di lapangan tidak segera dijelaskan secara transparan.

Pernyataan tersebut disampaikan Heri Ferianto usai melakukan audiensi bersama sejumlah pihak terkait pada Minggu (14/12/2025). Menurutnya, sejak awal masyarakat pada prinsipnya mendukung penuh Program Inpres Tahap III sebagai bagian dari percepatan pembangunan prioritas nasional di daerah. Namun, dukungan itu berubah menjadi kekhawatiran serius setelah melihat kondisi pelaksanaan proyek di lapangan.

“Program Inpres ini kami dukung. Tapi kalau pelaksanaannya seperti ini, kami merasa wajib melakukan kontrol. Kalau tidak ada kejelasan, kami siap menyampaikan langsung ke pusat,” ujar Heri.

Proyek Perbaikan Jaringan Irigasi Cikalang 2 Cibeureum diketahui menelan anggaran Rp5,6 miliar, yang merupakan bagian dari total anggaran Inpres Tahap III sebesar Rp47 miliar untuk 13 titik kegiatan. Dengan nilai anggaran yang besar, Heri menilai pelaksanaan proyek seharusnya mengutamakan kualitas dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bukan sekadar penyerapan anggaran.

Aliansi Masyarakat Cibeureum menyoroti progres pekerjaan yang dinilai belum mencapai 50 persen, padahal masa kontrak disebut hanya sekitar dua bulan dan kini tinggal menyisakan beberapa hari. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa pekerjaan terkesan dipaksakan agar anggaran terserap, tanpa mempertimbangkan mutu hasil pekerjaan.

Selain progres, lemahnya pengawasan juga menjadi sorotan. Heri mengungkapkan bahwa di lapangan, para pekerja mengaku tidak dibekali gambar teknis sebagai acuan kerja. Hal itu dinilai berisiko besar terhadap kualitas hasil, termasuk kekhawatiran terkait pengukuran elevasi yang menentukan apakah aliran air nantinya benar-benar berfungsi atau tidak.

“Kami khawatir ini nanti irigasi dibangun, tapi airnya tidak mengalir. Kalau itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab?” tegasnya.

Dalam audiensi yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Cibeureum, pihak Aliansi juga mempertanyakan dokumen perencanaan proyek. Namun, menurut Heri, jawaban yang diterima belum jelas. Pihak BBWS Citanduy menyebut dokumen perencanaan berada di PUPR Kota Tasikmalaya, sementara PUPR Kota Tasikmalaya tidak hadir dalam forum tersebut, padahal memiliki kewenangan atas Irigasi Cikalang 2 sekaligus sebagai pengusul program.

Tak hanya soal teknis, dampak sosial proyek ini juga menjadi perhatian. Berdasarkan data inventarisasi dari kelurahan setempat, terdapat sekitar 52 warga terdampak. Dari jumlah tersebut, 10 orang dilaporkan telah mengalami kerugian, seperti penebangan pohon tanpa izin dan sawah yang terdampak urugan tanah. Sementara 42 warga lainnya berpotensi mengalami dampak serupa apabila tidak segera ada upaya mitigasi.

“Kami menilai minimnya komunikasi dan etika kepada masyarakat menjadi salah satu sumber masalah. Warga tiba-tiba dirugikan tanpa penjelasan yang layak,” kata Heri.

Atas berbagai kejanggalan tersebut, Aliansi Masyarakat Cibeureum menduga adanya pelanggaran baik secara teknis maupun administrasi. Bahkan, Heri tidak menutup kemungkinan adanya praktik yang mengarah pada lemahnya pengendalian proyek, sehingga kontraktor utama terkesan hanya menjadi penghubung tanpa pengawasan optimal.

“Kami tidak ingin berspekulasi, tapi fakta di lapangan harus dijelaskan. Kalau tidak, kami akan melakukan aksi dan melaporkan ke instansi pusat agar proyek Inpres ini diaudit,” tegasnya.

Heri menegaskan, justru karena proyek ini merupakan Program Inpres, maka pelaksanaannya tidak boleh main-main. Ia mengingatkan agar program strategis nasional tersebut tidak mencederai semangat besar pemerintah pusat dan visi pembangunan yang diharapkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (DH)

Diky Candra Angkat Bicara Soal Konten Resbob

Admin Lintas Priangan
-
0
Diky Candra Angkat Bicara Soal Konten Resbob

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra Negara, akhirnya angkat bicara merespons kegaduhan yang muncul akibat unggahan akun media sosial Resbob yang dinilai menyinggung orang Sunda. Pernyataan Diky Candra ini pun langsung menyita perhatian publik, khususnya warga Jawa Barat dan Tasikmalaya.

Dalam pernyataannya, Diky menekankan bahwa kemarahan masyarakat Sunda sejatinya sudah meluas. Namun ia memilih tidak muncul sejak awal karena menilai reaksi publik sudah berjalan dengan sendirinya.

“Sebetulnya walaupun bagaimana semua orang Sunda sudah marah. Kenapa saya tidak muncul, karena banyak sekali orang yang sudah marah, dan saya yakin dia juga kena getahnya,” ujar Diky Candra.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun TikTok Abib Zet, Jumat (12/12/2025), dan kemudian tersebar luas di berbagai platform media sosial. Video tersebut menjadi viral dan menuai beragam komentar netizen.

Lebih jauh, Diky Candra menyebut kasus ini sebagai pelajaran penting bagi siapa pun, khususnya figur publik dan kreator konten, agar lebih berhati-hati dalam berucap di ruang digital.

“Sehebat apa pun, sepintar apa pun, sekaya apa pun kalian, ketika salah ucap bisa menjadi sesuatu yang merugikan buat kalian sendiri. Jadi waspadalah,” kata Diky.

Menurutnya, media sosial saat ini tidak lagi sekadar ruang ekspresi pribadi, melainkan ruang publik yang memiliki konsekuensi sosial. Kesalahan ucapan, terlebih yang menyentuh identitas budaya dan suku, bisa dengan cepat memantik reaksi luas.

Diky juga menegaskan karakter masyarakat Sunda yang menjunjung tinggi kesantunan, namun tetap memiliki solidaritas yang kuat. Ia menyampaikan bahwa orang Sunda bukan tipe yang mencari keributan, tetapi akan bersatu ketika merasa dilecehkan.

“Kita orang Sunda tetap santun, tapi selalu kompak. Kita tidak akan ganggu, kita tidak akan keras, kalau tidak ada yang mengganggu,” tegasnya.

Pernyataan tersebut dinilai banyak pihak sebagai bentuk sikap moderat dan dewasa dalam menyikapi konflik sosial di era digital. Alih-alih memperkeruh suasana, Diky memilih mengajak publik untuk mengambil hikmah dari peristiwa ini.

Sementara itu, unggahan akun Resbob yang dianggap menyinggung orang Sunda sebelumnya memang telah memicu gelombang kecaman dari warganet. Sejumlah tokoh, komunitas budaya, hingga masyarakat umum turut menyuarakan keberatan mereka. Isu ini bahkan menjadi perbincangan hangat di berbagai grup media sosial warga Jawa Barat, termasuk Tasikmalaya.

Respons netizen terhadap pernyataan Diky Candra pun didominasi komentar positif. Banyak yang menyepakati pandangannya dan menilai sikap tersebut mencerminkan kearifan lokal Sunda: tegas tanpa harus kasar.

Sebagai artis nasional sekaligus Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra dinilai berhasil menempatkan diri secara proporsional. Di tengah derasnya arus konten viral, ia memilih jalur edukatif—mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat harus selalu berjalan seiring dengan tanggung jawab dan rasa hormat terhadap sesama.

Di Tasikmalaya, pernyataan ini juga dianggap relevan sebagai pengingat bahwa harmoni sosial adalah aset penting yang harus dijaga bersama, terutama di tengah dinamika media sosial yang serba cepat dan mudah memantik emosi. (AS)

Pengurus Pemuda PUI Kota Tasikmalaya Periode 2025–2028 Resmi Dilantik

Admin Lintas Priangan
-
0
Pengurus Pemuda PUI Kota Tasikmalaya Periode 2025–2028 Resmi Dilantik

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Pengurus Pemuda Persatuan Ummat Islam (PUI) Kota Tasikmalaya periode 2025–2028 resmi dilantik, Sabtu (13/12/2025). Pelantikan yang digelar di Graha Halim Sanusi PUI, Jalan Cinehel Nomor 18, Cigereung, Kota Tasikmalaya, ini menandai dimulainya kepengurusan baru yang mengusung tema Kolaborasi Pemuda PUI Menuju Generasi Emas.

Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut, di antaranya Wakil Wali Kota Tasikmalaya, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Budi Mahmud, S.E., jajaran DPD PUI Kota Tasikmalaya, Dewan Pakar PUI Kota Tasikmalaya, anggota DPRD Kota Tasikmalaya, serta tokoh PUI Bapak Enan. Kehadiran para pemangku kepentingan itu menjadi sinyal kuat dukungan lintas sektor terhadap peran strategis pemuda PUI di Tasikmalaya.

Dalam pelantikan tersebut, Fikri Dikriansyah, S.Hum. resmi dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Daerah Pemuda PUI Kota Tasikmalaya. Kepengurusan baru ini akan mengemban amanah organisasi selama tiga tahun ke depan, hingga 2028, dengan fokus utama pada penguatan kaderisasi pemuda dan kontribusi nyata bagi pembangunan umat.

Fikri menegaskan bahwa Pemuda PUI memiliki modal sosial dan kelembagaan yang kuat. Salah satunya adalah keberadaan 23 sekolah PUI yang tersebar di Kota Tasikmalaya. Jaringan pendidikan ini dinilai menjadi instrumen penting dalam membangun karakter generasi muda yang religius, kritis, dan berdaya saing.

“PUI memiliki instrumen pembangunan umat dan generasi muda yang nyata. Dengan adanya 23 sekolah PUI di Kota Tasikmalaya, ini menjadi potensi besar yang harus dikelola secara kolaboratif,” ujar Fikri dalam sambutannya.

Ia juga memaparkan strategi kepengurusan ke depan yang menitikberatkan pada penguatan ruang diskusi dan kajian. Menurutnya, Pemuda PUI akan lebih sering berkumpul untuk berdialog, membedah isu-isu aktual, serta menggelar kajian keagamaan, politik, dan persoalan sosial lainnya yang relevan dengan kebutuhan generasi muda saat ini.

“Strategi kami sederhana tapi konsisten, yaitu lebih sering berkumpul dan berdiskusi. Kami ingin Pemuda PUI menjadi ruang belajar bersama, tempat bertukar gagasan, sekaligus wadah pembentukan sikap dan nilai,” katanya.

Tak hanya berbicara soal program, Fikri juga menekankan pentingnya fondasi moral dalam berorganisasi. Ia mengingatkan bahwa kesabaran dan keikhlasan harus menjadi dasar utama setiap kader dalam menjalankan amanah organisasi.

“Pesan saya, dasar pertama dalam berorganisasi adalah sabar dan ikhlas. Tujuan kita adalah menjadi sebaik-baik manusia, dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tasikmalaya dalam sambutannya mengapresiasi peran Pemuda PUI sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membina generasi muda. Ia berharap kolaborasi antara organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dan pemerintah dapat terus diperkuat untuk menyongsong bonus demografi dan generasi emas di masa mendatang.

Pelantikan Pengurus Pemuda PUI Kota Tasikmalaya periode 2025–2028 ini tidak hanya menjadi seremoni pergantian kepengurusan, tetapi juga momentum konsolidasi gerakan pemuda berbasis nilai keislaman dan kebangsaan. Dengan dukungan jejaring pendidikan dan komitmen kolaborasi, Pemuda PUI diharapkan mampu mengambil peran lebih besar dalam membentuk arah pembangunan generasi muda di Kota Tasikmalaya. (DH)

Saat Dunia Online, Sebagian Negara Masih Terputus Dari Internet

Muhammad Diksa
-
0
Saat Dunia Online, Sebagian Negara Masih Terputus Dari Internet

Pembatasan internet di Eritrea menegaskan ketimpangan digital global dan dampaknya pada ekonomi serta layanan publik.

Ketika Dunia Terhubung, Sebagian Negara Masih Terputus

lintaspriangan.com, BERITA NASIONAL – Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital global, kenyataan pahit masih dialami ratusan juta penduduk dunia: belum tersambung ke internet. Ketimpangan akses ini bukan sekadar soal teknologi, melainkan menyangkut kebijakan negara, kemampuan ekonomi, dan tata kelola publik.

Eritrea menjadi contoh paling ekstrem. Negara di Afrika Timur itu masih nyaris sepenuhnya terputus dari jaringan internet global. Tidak ada layanan data seluler, koneksi broadband rumahan tidak tersedia, dan aktivitas digital publik sangat dibatasi. Kondisi ini berdampak langsung pada akses informasi, layanan keuangan, hingga peluang ekonomi warganya.

Dalam konteks global yang semakin bergantung pada konektivitas digital, situasi Eritrea menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan akses.

Eritrea dan Kebijakan Internet yang Ketat

Hingga kini, Eritrea tercatat sebagai satu-satunya negara yang hampir tidak menyediakan akses internet bagi masyarakat luas. Penelitian menunjukkan hanya sekitar satu persen populasi yang pernah menggunakan internet. Akses tersebut pun terbatas pada sejumlah kecil warung internet di kawasan perkotaan.

Kecepatan koneksi yang tersedia sangat rendah dan tidak stabil, bahkan sering kali berada di bawah standar jaringan 2G. Tidak ada layanan internet seluler yang bisa diakses warga, situasi yang kontras dengan mayoritas negara lain yang telah mengandalkan data seluler sebagai tulang punggung konektivitas.

Baca juga: Dewan Juri Gapura Sri Baduga Tinjau Langsung Program Unggulan Kelurahan Sindangasa

Pembatasan ini erat kaitannya dengan kebijakan pengendalian informasi oleh pemerintah. Dampaknya bukan hanya pada kebebasan mengakses informasi, tetapi juga pada terhambatnya perkembangan ekonomi digital, layanan publik berbasis teknologi, serta sistem keuangan modern.

Negara Berkembang dan Wajah Ketimpangan Digital

Selain Eritrea, sejumlah negara lain juga menghadapi keterbatasan akses internet dengan tingkat yang berbeda. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari kemiskinan, konflik berkepanjangan, hingga infrastruktur telekomunikasi yang belum memadai.

India memimpin dunia dalam jumlah penduduk yang belum terhubung ke internet. Lebih dari 440 juta orang di negara tersebut masih offline. Meski jaringan broadband seluler tumbuh pesat, besarnya jumlah penduduk membuat sekitar 30 persen populasi tetap tidak terjangkau konektivitas digital.

Negara-negara dengan akses internet yang terbatas.

Di Afrika Sub-Sahara, negara seperti Ethiopia, Tanzania, dan Uganda mencatat tingkat penduduk offline antara 70 hingga 80 persen. Rasio ini mencerminkan keterbatasan jaringan, rendahnya kepemilikan perangkat, serta biaya data yang relatif mahal dibanding pendapatan masyarakat.

Nigeria dan Republik Demokratik Kongo, meskipun memiliki ekonomi terbesar di kawasan Afrika, juga menghadapi masalah serupa. Lebih dari separuh penduduk di kedua negara tersebut belum menikmati akses internet yang layak.

Internet sebagai Isu Kebijakan Publik

Ketimpangan akses internet bukan lagi isu teknis semata. Ia telah menjadi persoalan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Internet kini berfungsi sebagai infrastruktur dasar, setara dengan listrik dan air bersih.

Negara yang gagal menyediakan akses internet berisiko tertinggal dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Tanpa konektivitas, warga sulit mengakses layanan publik digital, informasi kesehatan, hingga peluang kerja berbasis teknologi.

Di sisi lain, negara yang berhasil memperluas akses internet menunjukkan korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial. China, misalnya, mencatat tingkat ketidaktersediaan internet hanya sekitar 8,4 persen, berkat pengembangan broadband yang agresif dan adopsi smartphone yang luas.

Indonesia berada di posisi menengah. Konektivitas meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir, namun sekitar 55 juta orang masih belum terhubung. Fragmentasi geografis ribuan pulau menjadi tantangan utama dalam pemerataan infrastruktur digital.

Implikasi Sosial dan Ekonomi

Keterbatasan akses internet memperlebar kesenjangan sosial. Warga yang offline tertinggal dalam pendidikan digital, layanan kesehatan daring, hingga transaksi ekonomi. Dalam jangka panjang, ketimpangan ini dapat memperkuat lingkaran kemiskinan.

Di negara dengan kebijakan pembatasan ketat seperti Eritrea, isolasi digital juga berimplikasi pada minimnya transparansi dan partisipasi publik. Tanpa akses informasi yang luas, warga sulit terlibat dalam proses sosial dan ekonomi global.

Sebaliknya, negara dengan konektivitas menengah seperti Pakistan dan Bangladesh menunjukkan bahwa perluasan jaringan seluler saja tidak cukup. Meski infrastruktur berkembang, lebih dari separuh penduduk masih offline karena persoalan literasi digital dan keterjangkauan biaya.

Ketimpangan akses internet menegaskan bahwa pembangunan digital tidak bisa dilepaskan dari kebijakan negara dan tata kelola publik. Tanpa komitmen pemerataan, kemajuan teknologi justru berisiko menciptakan jurang sosial yang semakin dalam.

Ketimpangan akses internet menegaskan pentingnya kebijakan digital inklusif agar pembangunan global tidak timpang. (MD)

Dewan Juri Gapura Sri Baduga Tinjau Langsung Program Unggulan Kelurahan Sindangasa

Dwiyanto
-
0
Dewan Juri Gapura Sri Baduga Tinjau Langsung Program Unggulan Kelurahan Sindangasa

lintaspriangan.com. BERITA CIAMIS. Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, menjadi lokasi tahapan verifikasi lapangan Anugerah Gapura Sri Baduga tingkat Provinsi Jawa Barat 2025.

Verifikasi lapangan dilakukan langsung oleh tim dewan juri Gapura Sri Baduga, yang langsung meninjau sejumlah titik unggulan di wilayah kelurahan, tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Tahapan verifikasi lapangan dilaksanakan setelah tahapan pemaparan, hal ini untuk memastikan, desa/kelurahan yang dinilai benar-benar memiliki kinerja istimewa dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

Tujuannya antara lain, Memastikan keabsahan data yang disampaikan. Mengukur implementasi kebijakan dan program di lapangan. Melihat dampak nyata program unggulan terhadap masyarakat. Mengevaluasi kinerja pemerintahan desa/kelurahan secara menyeluruh.

Lurah Sindangrasa, Derry I.A.Y., S.STP., M.M., menjelaskan, tahapan penilaian diawali dengan pemaparan program unggulan, inovasi, serta sinergitas antara pemerintah kelurahan dengan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, tokoh agama, hingga lembaga kemasyarakatan.

“Setelah pemaparan, dewan juri datang langsung ke lapangan untuk membuktikan apa yang sudah kami sampaikan. Kunjungan ini bersifat silent, tanpa diketahui pihak kelurahan sebelumnya, sehingga apa yang dilihat merupakan kondisi nyata di masyarakat,” katanya, Sabtu (13/12/2025) di halaman kantor Kelurahan Sindangrasa.

Seperti diketahui, Kelurahan Sindangrasa yang mewakili Kabupaten Ciamis berhasil masuk lima besar hingga tahap pemaparan di ajang Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tahun 2025 tingkat Provinsi Jawa Barat, bersaing dengan perwakilan dari Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Cirebon, dan Kabupaten Bandung.

Dalam kunjungan tersebut, dewan juri meninjau beberapa lokasi di antaranya RW 9 dan RW 13. Menurutnya, masyarakat sudah merasakan manfaat program yang dijalankan, sehingga tanpa pengkondisian pun warga mampu menjelaskan langsung berbagai kegiatan yang berjalan.

“Alhamdulillah, masyarakat sudah siap karena program-program ini memang benar-benar berjalan dan dirasakan manfaatnya,” jelasnya.

Ia menyebutkan, dewan juri bekerja secara profesional tanpa seremoni maupun jamuan resmi. Penilaian dilakukan murni melalui dialog langsung dengan warga dan peninjauan lapangan.

Salah satu nilai utama yang ditonjolkan Kelurahan Sindangasa adalah budaya gotong royong. Hal tersebut terlihat ketika dewan juri mengunjungi RW 9, terlihat warga sedang melakukan kegiatan kebersihan lingkungan.

BACA JUGA: Ketum Persani Ciamis Lepas Kontingen Senam BK Porprov 2026

“Itu membuktikan nilai gotong royong di Kelurahan Sindangasa ini masih sangat kuat,” ungkapnya.

Selain itu, RW 9 juga dinilai memiliki kelengkapan program kemasyarakatan, seperti Kampung KB, Posyandu, PAUD, Bank Sampah, dan Kelompok Wanita Tani (KWT). Bank Sampah dan KWT bahkan disebut pernah meraih prestasi di tingkat provinsi dan mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Sementara di RW 13, Posyandu Kelurahan Sindangasa menjadi salah satu keunggulan karena telah menerapkan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Saat ini terdapat 14 Posyandu yang aktif, termasuk Posyandu yang bersinergi dengan Polri.

“Penanganan stunting di Sindangasa juga dilakukan berbasis gotong royong, bukan semata mengandalkan bantuan anggaran. Hasilnya cukup signifikan, angka stunting berhasil turun dari 11 menjadi 6,” jelasnya.

Derry juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Bupati Ciamis, Dr. H Herdiat Sunarya serta berbagai perangkat daerah yang turut membantu melengkapi kekurangan selama proses penilaian.

“Terimakasih, mohon doa dan dukungannya. Kami serahkan sepenuhnya hasil penilaian kepada Allah SWT. Yang terpenting, program-program ini terus berjalan dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (NID)

Ketum Persani Ciamis Lepas Kontingen Senam BK Porprov 2026, Ini Daftar Atletnya

Dwiyanto
-
0
Ketum Persani Ciamis Lepas Kontingen Senam BK Porprov 2026, Ini Daftar Atletnya

lintaspriangan.com. BERITA CIAMIS. Ketua Umum Persatuan Senam Indonesia (Persani) Kabupaten Ciamis, yang juga Asisten Daerah (Asda) Kabupaten Ciamis, Wawan Ruhiyat, secara resmi melepas kontingen Babak Kualifikasi (BK) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026 cabang olahraga senam.

Pelepasan berlangsung di halaman Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Ciamis, Sabtu (13/12/2025). Kontingen senam yang dilepas berada di bawah naungan Federasi Gymnastics Indonesia (FGI) Kabupaten Ciamis, yang sebelumnya dikenal sebagai Persani. Para atlet akan mengikuti BK Porprov yang dijadwalkan berlangsung di GOR Arcamanik, Kota Bandung pada 15-16 Desember 2025.

Wawan menyampaikan harapan besar agar para atlet mampu menorehkan prestasi dan membawa harum nama Kabupaten Ciamis di tingkat provinsi.

“Hari ini kita melepas atlet-atlet kebanggaan Kabupaten Ciamis untuk mengikuti babak kualifikasi Porprov cabang senam. Mudah-mudahan mereka dapat berprestasi dan kembali mengharumkan nama Ciamis, seperti pada Porprov 2022 lalu yang hasilnya cukup menggembirakan,” katanya.

Dikatakannya, kontingen senam Ciamis terdiri dari delapan atlet yang didampingi pelatih dan manajer tim. Para atlet akan turun pada tiga kategori, yakni senam artistik, ritmik, dan aerobik.

“Harapan kita tentu besar. Semoga pada Porprov Jawa Barat 2026 nanti, cabang olahraga senam bisa menyumbangkan medali untuk Kabupaten Ciamis,” ungkapnya.

Wawan juga berpesan agar para atlet dapat menjaga kesehatan, berperilaku baik dan menjunjung sportifitas selama mengikuti kegiatan.

BACA JUGA: Pemkab Ciamis Raih Nilai SPI Tertinggi Tingkat Jabar

Sementara itu, Manajer Tim Senam BK Porprov Ciamis, Yudi Nugraha, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Ciamis, Dr. H Herdiat Sunarya, juga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ciamis atas support dan dukungannya.

Ia menjelaskan, persiapan atlet telah dilakukan secara matang sesuai rekomendasi para pelatih.

“Delapan atlet yang dikirim merupakan atlet yang dinilai sudah layak dan siap tampil di BK Porprov. Mereka berasal dari berbagai jenjang usia, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA,” jelas Yudi.

Ia merinci, latihan untuk masing-masing kategori telah dilaksanakan secara rutin di lokasi berbeda. Senam artistik berlatih di ruang khusus, senam ritmik di aula, serta senam aerobik di tempat latihan tersendiri.

Yudi menegaskan target utama tim adalah meloloskan seluruh atlet dari tiga kategori yang dipertandingkan, baik ritmik, artistik maupun aerobik dapat lolos di babak kualifikasi, agar ke depan Ciamis bisa mengirimkan lebih banyak atlet di Porprov 2026.

“Kami mohon doa dan dukungan masyarakat agar seluruh atlet diberikan kelancaran dan hasil terbaik,” pungkasnya.

Berikut Daftar Kontingen Senam BK Porprov 2026 Jawa Barat.

(NID)

Drama Tasik: “Kominfo Punya Digital, Dishub Mau Manual”

Admin Lintas Priangan
-
0
Drama Tasik: “Kominfo Punya Digital, Dishub Mau Manual”

lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Demam drama pendek sepertinya benar-benar jadi suguhan favorit yang selalu digandrungi. Tapi ini bukan drama China, drama Jepang, Korea atau Bollywood. Bukan pula sinetron Indonesia yang sering membuat ibu-ibu berderai air mata. Drama kali ini drama yang terjadi di Kota Tasikmalaya.

Tema-nya bukan tentang cinta terlarang, bukan tentang CEO yang menyamar, atau pemuda ganteng yang tiba-tiba jadi penguasa dunia karena ketiban warisan. Di Kota Tasikmalaya, saat ini sedang terjadi drama antara dua SKPD yang berbeda keyakinan. Yang satu doyan urusan digital, yang satu lagi malah betah dengan urusan manual.

Siapa mereka? Mereka adalah Dinas Komunikasi dan Informatika vs Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.

Saat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tasikmalaya mengumumkan rencana menaikkan target retribusi parkir tahun 2026, dari Rp2,006 miliar menjadi Rp2,65 miliar, sebagian orang mungkin mengira ini awal dari modernisasi besar-besaran. Tapi ternyata bukan. Dishub justru menguatkan kampanye #GratisTanpaKarcis, seolah Kota Tasikmalaya sedang dilatih untuk kembali menghargai romantisme kertas kecil yang sehari-hari disobek juru parkir.

Tujuan utama mereka tentu saja mulia, mereka ingin meningkatkan PAD dan menekan kebocoran. Tapi cara yang ditempuh terasa seperti seseorang yang ingin ikut lomba lari sambil tetap memakai sandal jepit. Bisa sih, tapi repot dan rentan kecelakaan.

Di sudut lain, ada suara di internal Kominfo yang tak tahan untuk berisik. Saat Dishub sedang bersemangat, mereka tidak ikut tepuk tangan, tidak juga ikut protes. Mereka hanya bisa tersenyum simpul melihat hiruk-pikuk karcis yang kembali dipuja. Sementara di lingkungan Kominfo, selama ini sudah ada aplikasi digital yang digadang-gadang bakal jadi inovasi unggulan. Ya, Kominfo punya aplikasi parkir, yang jelas-jelas tak butuh kertas karcis.

Aplikasi parkir digital ini berbasis CCTV dan kecerdasan deteksi objek, dirancang untuk menghitung setiap kendaraan yang masuk dan keluar secara otomatis. Lebih canggih dari sekadar hitungan manual, sistem ini bisa membedakan mobil, motor, bahkan kucing. Tidak ada risiko salah hitung hanya karena ada hewan lewat atau kendaraan parkir setengah badan. Dan tentu, bakal support pada security system.

Dengan teknologi ini, potensi pendapatan bisa dipantau real-time, tanpa perlu bongkar-bongkar potongan karcis di akhir minggu. Semua rekam jejak ada dalam data, bukan dalam laporan yang rawan berubah isi.

Dan yang mungkin pantas dibanggakan, kabarnya aplikasi ini bukan bawaan vendor dari kota besar, tapi karya anak kandung pemerintah sendiri, PNS di Kominfo Kota Tasikmalaya.

Ironinya? Sepertinya inovasi ini belum diberi panggung. Padahal, kalau dipakai, bukan hanya Dishub yang diuntungkan, tapi kota secara keseluruhan. Minimal, jaringan fiber optik yang katanya sudah berseliweran bisa lebih dimanfaatkan.

Tapi Dishub juga pasti bukan tak punya alasan. Bukan mustahil, salah satu pertimbangan mereka setia pada karcis, bukan karena antidigital, tapi karena pro pada isi perut puluhan tukang parkir. Mulia sekali dua-duanya. Meski ada risiko juga, di era teknologi seperti hari ini, kertas karcis terlalu enteng untuk digandakan.

Drama di Balik Dua Arah Kebijakan

Di satu sisi, Dishub mengandalkan jukir, karcis, dan pengetatan pengawasan manual untuk mengejar target retribusi. Di sisi lain, Kominfo telah menyediakan jalur digital yang bisa menghapus semua kerepotan itu, mulai ketidakpastian data hingga budaya kebocoran.

Dua pendekatan ini seperti dua karakter dalam drama: satu berlari ke masa depan, satu lagi mencengkeram masa lalu dengan penuh keyakinan. Tidak ada yang salah dengan semangat masing-masing, tapi ketika berdiri dalam satu payung pemerintahan, langkah yang tidak selaras justru terlihat seperti langkah mundur.

Masyarakat tentu berhak bertanya, jika teknologi sudah tersedia, mengapa masih memelihara sistem manual yang terbukti melelahkan? Mengapa inovasi internal tidak diadopsi ketika jelas-jelas bisa mempercepat perubahan?
Apakah ini masalah prioritas? Ego sektoral? Minim bisikan? Atau sekadar belum ada komando yang memaksa dua pihak ini duduk satu meja?

Pertanyaan-pertanyaan itu semakin relevan karena yang dipertaruhkan bukan hanya pendapatan daerah, tapi juga kredibilitas arah kebijakan Kota Tasikmalaya.

Pada akhirnya, warga hanya membutuhkan satu hal: sistem parkir yang jujur, modern, dan tidak menyulitkan. Tidak penting apakah lewat karcis, CCTV, atau gabungan keduanya. Karena yang penting adalah sinkronisasi dan keseriusan menjalankan strategi besar.

Dan di sinilah letak penutup drama ini. Dua SKPD di Kota Tasikmalaya ini ibarat dua kompi pasukan yang seharusnya berperang menumpas musuh yang sama, antara lain: kebocoran, ketidaktertiban, layanan publik yang lambat dan sebagainya. Tapi sayangnya, mereka tampak bergerak tanpa komando yang jelas. Yang satu menyerang ke barat, satunya lagi memilih menyerbu ke timur. Kekacauan parah yang membuat penonton hanya bisa menggelengkan kepala.

Mau tak mau, kita jadi teringat status WhatsApp Wakil Wali Kota, Rd. Diky Candra Negara:
“Prajurit bingung, bila tujuan perang tidak jelas!”

Baca juga: “Status WA Diky Candra Menuai Sorotan Publik“

Dan ya, entah seperti apa drama ini akan berakhir. Yang pasti, drama ini setidaknya menunjukkan tigal hal: Pertama, komandan kompi yang tidak koordinasi satu sama lain. Kedua, panglima tertinggi yang mungkin terlalu sibuk lari pagi. Dan yang ketiga, kegagalan sistem merit yang seharusnya mampu mendeteksi kompetensi yang dimiliki semua prajurit.

Sok ah, geura bersinergi atuh!

Kecamatan Sindangkasih Raih Peringkat 3 Lomba Sinergitas Jabar

Admin Lintas Priangan
-
0
Kecamatan Sindangkasih Raih Peringkat 3 Lomba Sinergitas Jabar

lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Pada ajang Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis berhasil memperoleh penghargaan Terbaik Ke-3. Penghargaan diterima langsung oleh Camat Sindangkasih, Amin Mabruri, SSTP, MM, dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Prestasi tersebut diumumkan dalam acara Forum Sekda se-Provinsi Jawa Barat di Jakarta, Jumat (12/12/2025). Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen Kecamatan Sindangkasih dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat sinergitas antar unsur pemerintahan di wilayahnya.

Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan merupakan agenda tahunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk mengukur performa kecamatan dalam berbagai aspek, meliputi kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan aset, koordinasi dengan Forkopimcam, pembinaan kepada desa, hingga inovasi yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Camat Sindangkasih, Amin Mabruri mengatakan, capaian ini tidak lepas dari dukungan penuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis, khususnya arahan dan motivasi dari Bupati Ciamis, Dr. H Herdiat Sunarya.

“Alhamdulillah, Kecamatan Sindangkasih berhasil meraih penghargaan. Capaian ini atas bimbingan dan arahan dari Bupati Ciamis yang selalu memotivasi seluruh ASN untuk terus berinovasi, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Amin juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh perangkat Kecamatan Sindangkasih, Forkopimcam, pemerintah desa, dan masyarakat atas kebersamaan dan sinergitas yang terjalin baik.

“Terimakasih juga kepada pa Sekda Ciamis, seluruh OPD terkait yang telah mendukung Kecamatan Sindangkasih selama pelaksanaan penilaian. Prestasi ini adalah hasil kerja keras semua pihak,” ungkapnya.

Dengan diraihnya penghargaan ini, Kecamatan Sindangkasih diharapkan mampu terus mempertahankan kinerja terbaik dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat. (NID)

Empat Sekolah di Ciamis Raih Penghargaan Adiwiyata 2025

Admin Lintas Priangan
-
0
Empat Sekolah di Ciamis Raih Penghargaan Adiwiyata 2025

lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Menjelang akhir tahun 2025, empat sekolah di Kabupaten Ciamis berhasil meraih penghargaan Program Adiwiyata, masing-masing dua kategori Adiwiyata Nasional dan dua kategori Adiwiyata Mandiri.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup/BPLH, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, pada acara Anugerah Adiwiyata 2025 di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Prestasi ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis dalam membangun ekosistem pendidikan yang berkelanjutan dan budaya peduli lingkungan.

Melalui proses penilaian nasional yang ketat, empat sekolah asal Ciamis berhasil ditetapkan sebagai penerima penghargaan yaitu,

Adiwiyata Mandiri 2025
MTsN 1 Ciamis, Kecamatan Ciamis, dan MTSS Harapan Baru Cijantung, Kecamatan Cijeungjing.

Adiwiyata Nasional 2025
SMP Terpadu Al Hasan, Kecamatan Ciamis, dan SMAN 2 Banjarsari, Kecamatan Banjaranyar.

Capaian ini menambah deretan sekolah di Kabupaten Ciamis yang menjadi percontohan nasional dalam penerapan sekolah berbudaya lingkungan.

Program Adiwiyata merupakan program nasional yang bertujuan membentuk karakter peserta didik agar peduli terhadap lingkungan. Implementasinya mencakup edukasi, budaya hidup bersih, pengelolaan sampah, penghijauan, dan penguatan tata kelola sekolah yang berkelanjutan.

Sekolah yang mampu menjalankan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten berhak meraih predikat Adiwiyata Nasional maupun Adiwiyata Mandiri.

Bupati Ciamis, Dr. H Herdiat Sunarya menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas capaian empat sekolah yang telah mengharumkan nama daerah.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Ciamis, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kepala sekolah, guru, siswa, serta semua pihak yang berkomitmen membangun budaya peduli lingkungan,” kata Bupati, Kamis (11/12/2025).

Bupati menjelaskan pentingnya kolaborasi multipihak dalam mensukseskan Program Adiwiyata, melibatkan DPRKPLH Ciamis, Kementerian Agama Ciamis, Dinas Pendidikan Ciamis, KCD Wilayah XIII Jawa Barat, HPAI, komunitas, dunia usaha, dan elemen masyarakat lainnya.

Pemkab Ciamis melalui DPRKPLH berkomitmen memperluas penerapan Program Adiwiyata di lebih banyak sekolah pada tahun berikutnya. Upaya ini menjadi bagian dari visi pembangunan berkelanjutan dan pembentukan generasi berkarakter peduli lingkungan sejak usia dini.

Prestasi yang diraih pada penghujung 2025 ini diharapkan menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain di Kabupaten Ciamis untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan, pengurangan sampah, penghijauan, dan praktik ramah lingkungan di lingkup pendidikan. (NID)

1...848586...325Halaman 85 dari 325