Pembatasan internet di Eritrea menegaskan ketimpangan digital global dan dampaknya pada ekonomi serta layanan publik.
Ketika Dunia Terhubung, Sebagian Negara Masih Terputus
lintaspriangan.com, BERITA NASIONAL – Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital global, kenyataan pahit masih dialami ratusan juta penduduk dunia: belum tersambung ke internet. Ketimpangan akses ini bukan sekadar soal teknologi, melainkan menyangkut kebijakan negara, kemampuan ekonomi, dan tata kelola publik.
Eritrea menjadi contoh paling ekstrem. Negara di Afrika Timur itu masih nyaris sepenuhnya terputus dari jaringan internet global. Tidak ada layanan data seluler, koneksi broadband rumahan tidak tersedia, dan aktivitas digital publik sangat dibatasi. Kondisi ini berdampak langsung pada akses informasi, layanan keuangan, hingga peluang ekonomi warganya.
Dalam konteks global yang semakin bergantung pada konektivitas digital, situasi Eritrea menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan akses.
Eritrea dan Kebijakan Internet yang Ketat
Hingga kini, Eritrea tercatat sebagai satu-satunya negara yang hampir tidak menyediakan akses internet bagi masyarakat luas. Penelitian menunjukkan hanya sekitar satu persen populasi yang pernah menggunakan internet. Akses tersebut pun terbatas pada sejumlah kecil warung internet di kawasan perkotaan.
Kecepatan koneksi yang tersedia sangat rendah dan tidak stabil, bahkan sering kali berada di bawah standar jaringan 2G. Tidak ada layanan internet seluler yang bisa diakses warga, situasi yang kontras dengan mayoritas negara lain yang telah mengandalkan data seluler sebagai tulang punggung konektivitas.
Baca juga: Dewan Juri Gapura Sri Baduga Tinjau Langsung Program Unggulan Kelurahan Sindangasa
Pembatasan ini erat kaitannya dengan kebijakan pengendalian informasi oleh pemerintah. Dampaknya bukan hanya pada kebebasan mengakses informasi, tetapi juga pada terhambatnya perkembangan ekonomi digital, layanan publik berbasis teknologi, serta sistem keuangan modern.
Negara Berkembang dan Wajah Ketimpangan Digital
Selain Eritrea, sejumlah negara lain juga menghadapi keterbatasan akses internet dengan tingkat yang berbeda. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari kemiskinan, konflik berkepanjangan, hingga infrastruktur telekomunikasi yang belum memadai.
India memimpin dunia dalam jumlah penduduk yang belum terhubung ke internet. Lebih dari 440 juta orang di negara tersebut masih offline. Meski jaringan broadband seluler tumbuh pesat, besarnya jumlah penduduk membuat sekitar 30 persen populasi tetap tidak terjangkau konektivitas digital.
Di Afrika Sub-Sahara, negara seperti Ethiopia, Tanzania, dan Uganda mencatat tingkat penduduk offline antara 70 hingga 80 persen. Rasio ini mencerminkan keterbatasan jaringan, rendahnya kepemilikan perangkat, serta biaya data yang relatif mahal dibanding pendapatan masyarakat.
Nigeria dan Republik Demokratik Kongo, meskipun memiliki ekonomi terbesar di kawasan Afrika, juga menghadapi masalah serupa. Lebih dari separuh penduduk di kedua negara tersebut belum menikmati akses internet yang layak.
Internet sebagai Isu Kebijakan Publik
Ketimpangan akses internet bukan lagi isu teknis semata. Ia telah menjadi persoalan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Internet kini berfungsi sebagai infrastruktur dasar, setara dengan listrik dan air bersih.
Negara yang gagal menyediakan akses internet berisiko tertinggal dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Tanpa konektivitas, warga sulit mengakses layanan publik digital, informasi kesehatan, hingga peluang kerja berbasis teknologi.
Di sisi lain, negara yang berhasil memperluas akses internet menunjukkan korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial. China, misalnya, mencatat tingkat ketidaktersediaan internet hanya sekitar 8,4 persen, berkat pengembangan broadband yang agresif dan adopsi smartphone yang luas.
Indonesia berada di posisi menengah. Konektivitas meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir, namun sekitar 55 juta orang masih belum terhubung. Fragmentasi geografis ribuan pulau menjadi tantangan utama dalam pemerataan infrastruktur digital.
Implikasi Sosial dan Ekonomi
Keterbatasan akses internet memperlebar kesenjangan sosial. Warga yang offline tertinggal dalam pendidikan digital, layanan kesehatan daring, hingga transaksi ekonomi. Dalam jangka panjang, ketimpangan ini dapat memperkuat lingkaran kemiskinan.
Di negara dengan kebijakan pembatasan ketat seperti Eritrea, isolasi digital juga berimplikasi pada minimnya transparansi dan partisipasi publik. Tanpa akses informasi yang luas, warga sulit terlibat dalam proses sosial dan ekonomi global.
Sebaliknya, negara dengan konektivitas menengah seperti Pakistan dan Bangladesh menunjukkan bahwa perluasan jaringan seluler saja tidak cukup. Meski infrastruktur berkembang, lebih dari separuh penduduk masih offline karena persoalan literasi digital dan keterjangkauan biaya.
Ketimpangan akses internet menegaskan bahwa pembangunan digital tidak bisa dilepaskan dari kebijakan negara dan tata kelola publik. Tanpa komitmen pemerataan, kemajuan teknologi justru berisiko menciptakan jurang sosial yang semakin dalam.
Ketimpangan akses internet menegaskan pentingnya kebijakan digital inklusif agar pembangunan global tidak timpang. (MD)