lintaspriangan.com, NASIONAL.
Pengkinian data BSU 2026 disebut diperpanjang hingga Selasa, 17 November 2026, dalam tangkapan layar yang menampilkan akun Instagram @bpjs.ketenagakerjaan. Sementara itu, laman tanya jawab resmi BPJS Ketenagakerjaan masih mencantumkan Jumat, 13 November 2026, sebagai batas pembaruan data calon penerima.
FAQ BPJS Ketenagakerjaan menyebut batas itu berlaku untuk pengkinian data mandiri melalui situs BPJS Ketenagakerjaan dan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Tanggal dalam tangkapan layar masih perlu dicocokkan dengan unggahan aslinya. Calon penerima yang masih perlu melengkapi data sebaiknya segera memeriksa kanal resmi tanpa menunggu 17 November.
Cara Pengkinian Data BSU 2026 lewat JMO dan Situs BPJS
Calon penerima yang datanya belum lengkap dapat membuka menu Pengkinian Data BSU pada halaman masuk aplikasi JMO. BPJS juga menyediakan layanan serupa di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Untuk memulai, masukkan NIK, nama lengkap sesuai KTP, dan tanggal lahir. Siapkan foto diri dan foto KTP yang jelas. Formulir juga meminta nama ibu kandung, nomor ponsel dan email aktif, serta lokasi kantor.
Selanjutnya, isi nama bank, nama pemilik rekening, dan nomor rekening. Periksa kembali data sebelum mengirim formulir. Pemberi kerja juga dapat memperbarui data pekerja secara kolektif lewat SIPP BPJS Ketenagakerjaan.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan bahwa pekerja cukup melengkapi data yang diperlukan tanpa mengajukan pendaftaran BSU. BPJS Ketenagakerjaan memasok data calon penerima. Status penerima dan penyaluran bisa dipantau melalui portal BSU Kemnaker setelah layanan pengecekan tersedia.
Pengkinian Data BSU 2026 dan Batas Upah di Tasikmalaya
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 menetapkan batas upah umum Rp3,5 juta per bulan. Untuk daerah dengan upah minimum kabupaten atau kota (UMK) di atas angka itu, batas mengikuti UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Menurut Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMK 2026, UMK Kota Tasikmalaya sebesar Rp2.980.336. Sementara itu, UMK Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp2.871.874. Keduanya berada di bawah Rp3,5 juta, sehingga pekerja pada pemberi kerja yang beralamat di kedua daerah itu memakai batas umum Rp3,5 juta per bulan.
BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa acuan wilayah mengikuti alamat pemberi kerja. Komponen upah yang diperiksa mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap sesuai laporan terakhir perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Calon penerima juga harus memiliki NIK dan tercatat sebagai peserta aktif kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026. Program ini mengecualikan ASN, anggota TNI, dan anggota Polri. Pemerintah memprioritaskan pekerja yang sedang tidak menerima Program Keluarga Harapan sebelum penyaluran.
Kemnaker menjadwalkan penyaluran pada November–Desember 2026 melalui bank penyalur dan PT Pos Indonesia. Pekerja yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh Rp900.000 dalam satu kali pembayaran.
(ALP)